alexa-tracking

ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5aefb5bd60e24b6f508b456e/asn-kasih-quotlikequot-amp-quotlovequot-calon-pilkada-masuk-kategori-pelanggaran-kena-skors
ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)
ASN "Like" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran

 Jumat, 9 Maret 2018 10:33 WIB

ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)

ASN juga dilarang untuk foto bersama (selfie) bersama pasangan calon. Bahkan tidak boleh jadi narasumber Parpol atau terlibat dalam pertemuan partai, serta dilarang melakukan pendekatan ke Parpol terkait dirinya maupun orang lain. Source Photo: KOMPAS.Com

Tondano, (Antaranews Sulut) - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara memperingatkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam politik praktis akan diberi sanksi tegas.

"Bukan hanya aktivitas di lapangan saja, mengunggah konten terkait calon Pilkada di media sosial seperti foto calon, memberi komentar, bahkan menyukai unggahan berbau Pilkada pun dapat membuat ASN dikenai sanksi," kata Ketua Panwaslu Minahasa Donny Rumagit di Manado, Jumat.

Ia mengatakan ASN juga dilarang untuk foto bersama (selfie) bersama pasangan calon. Bahkan tidak boleh jadi narasumber Parpol atau terlibat dalam pertemuan partai, serta dilarang melakukan pendekatan ke Parpol terkait dirinya maupun orang lain.

"Gerakan simbol tangan hati-hati juga, apalagi simbol yang identik dengan salah satu pasangan calon, dan itu semua tertera dalam aturan Pilkada," kata Donny.

Donny mengatakan jika sejauh ini pihaknya telah mendeteksi potensi-potensi pelanggaran Pemilu yang diduga dilakoni sejumlah abdi negara, baik itu berupa temuan atau laporan masyarakat.

"Panwaslu kini sedang mendalami kasus-kasus tersebut sebelum ditindaklanjuti lebih jauh. Namun, kami hanya sebagai pintu masuk untuk memproses pelanggaran, tapi pemberian sanksi khusus untuk ASN tentunya dari komisi ASN," ujarnya.

Yang pasti, kata Donny, jika terbukti dan memenuhi unsur pelanggaran maka akan ada sanksi, tergantung bentuk pelanggarannya seperti apa. Ada beberapa macam sanksi, ada ringan, sedang maupun berat.

Untuk itu, ia meminta agar ASN bekerja profesional serta menjunjung tinggi netralitas dalam menyikapi agenda politik Pilkada Minahasa tahun ini.

"Kalau dulu Panwaslu terkesan masih lemah dalam menindak pelanggaran Pemilu, itu karena undang-undang pada saat itu masih banyak celah. Tapi sekarang tidak lagi, seiring adanya revisi aturan perundang-undangan tentang Pemilu, maka Panwaslu sudah diberi kewenangan yang lebih. Jadi ASN jangan coba-coba," ungkapnya.
https://manado.antaranews.com/berita/37475/panwas--asn-like-calon-pilkada-masuk-kategori-pelanggaran


Kasih Tanda ‘Love’ Ke Foto Calon Wali Kota, Aparat Sipil Negara Dihadiahi Surat Panggilan Oleh Panitia Pengawas Pemilu
Senin, 19 Februari 2018 - 22:34 WIB

ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)
Kasih Tanda ‘Love’ Ke Foto Calon Wali Kota, Aparat Sipil Negara Dihadiahi Surat Panggilan Oleh Panitia pengawas Pemilu

MANAberita.com – SEORANG aparatur sipil negara (ASN) berinisial D yang bertugas di Pemerintah Kota Madiun dipanggil Panitia Pengawas Pemilu Kota Madiun setelah memberi tanda “love”atau menyukai foto calon wali kota Madiun Maidi pada akun media sosial Instagram.

“Surat panggilan sudah kami layangkan agar yang bersangkutan datang ke panwaslu besok pagi. Untuk tahap awal kami akan mintai keterangan terlebih dahulu ASN Pemkot Madiun berinisial D,” ujar Ketua Panwaslu Kota Madiun Kokok Heru Purwoko saat dikonfirmasi, Senin (19/2/2018) malam.

Kokok mengatakan, ASN yang memberi tanda suka pada medsos paslon melanggar surat edaran (SE) dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Serentak tahun 2018, Pemilihan Legislatif tahun 2019, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

Sesuai surat edaran, ASN dilarang mengunggah, menanggapi seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan balon/bapaslon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

Kokok menjelaskan, menurut Informasi yang dihimpun dari timnya, akun instagram berinisial D milik ASN Pemkot Madiun memberi tanda menyukai foto Maidi yang diunggah di akun Instagram @pakmaidi. Foto tersebut diunggah pada Selasa (13/2/2018).

Mendapatkan informasi itu, Panwaslu Kota Madiun melakukan penelusuran terhadap ASN memberikan tanda suka pada paslon Maidi. Dari penelusuran itu, Panwaslu sudah mengantongi nama pemilik akun instagram tersebut.

Menurut Kokok, bila dalam klarifikasi ASN tersebut melanggar aturan SE Kemenpan RB, pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi dan diserahkan ke Majelis Kode Etik (MKE) Kota Madiun untuk dijatuhi sanksi.

“Kalau dia sadar itu pelanggaran maka kami akan rekomendasikan ke MKE. Kami tidak bisa memberikan sanksi apapun. Itu menjadi ranah MKE untuk memberikan sanksi bagi ASN yang tidak netral,” ungkap Kokok.

Kokok menambahkan, sejauh ini sudah tiga PNS dilingkup Pemkot yang dilaporkan terkait ketidaknetralan dalam Pilkada Kota Madiun
http://manaberita.com/2018/02/kasih-tanda-love-ke-foto-calon-wali-kota-aparat-sipil-negara-dihadiahi-surat-panggilan-oleh-panitia-pengawas-pemilu/


Ini Larangan dan Sanksi Bagi PNS yang Terlibat Politik Praktis
Selasa, 02 Januari 2018

ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)
Beragam sanksi mengancam ASN termasuk PNS jika tidak menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Termasuk photo selfie dengan Caleg atau Calon kepala daerah dan presiden. Source photo: Merdeka.com.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019, semakin dekat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, pada 27 Desember 2017 telah mengirimkan surat kepada para pejabat Negara (mulai menteri Kabinet Kerja sampai Gubernur, Bupati/Wali Kota) mengenai pelaksanaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

 “Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” tulis Asman Abnur dalam suratnya, seperti dilansir hukumonline dari situs Setkab, Senin (2/1).
 
Menteri PANRB mengingatkan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 Juli 2015, PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota.

Mengutip Undang-Undang (UU) Nomor: 10 Tahun 2016, Menteri PANRB Asman Abnur juga menegaskan, pasangan calon dilarang melibatkan ASN anggota Polri dan anggota TNI, dan Kepala Desa atau perangkat Desa lainnya.

“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri,” bunyi surat Menteri PANRB mengutip Pasal 71 Ayat (2) UU Nomor: 10 Tahun 2016.

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Wali kota atau Wakil Wali kota, lanjut Menteri PANRB, dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. “Ketentuan sebagai dimaksud berlaku juga untuk Pejabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota,” tegas Menteri PANRB dalam surat tersebut.

Etika dan Netralitas PNS

Dalam surat tersebut, Menteri PANRB Asman Abnur juga mengutip ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik,” tegas Asman Abnur. (Baca Juga: Ini Isi SE Menteri PANRB Terkait Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak)

Berikut contoh larangan dimaksud:
  • PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  • PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  • PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
  • PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;
  • PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial;
  • PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;
  • PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan Surat Menteri PANRB ini, para pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan instansi masing-masing,” bunyi akhir surat Menteri PANRB Asman Abnur, yang tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden.
http://www.hukumonline.com/berita/ba...olitik-praktis

Pilkada 2018, ASN Terbukti Tak Netral Langsung Diberhentikan Sementara
08/01/2018, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menuturkan bahwa saat ini proses pengawasan terkait netralitas aparatur sipil negara ( ASN) pada Pilkada 2018 semakin diperketat.

Menurut Sumarsono, proses pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti tidak netral dipersingkat. Selain itu ASN yang bersangkutan juga akan langsung diberhentikan sementara. "Netralitas ASN saat ini sangat diperketat. Jadi prosesnya dipersingkat untuk Pilkada.

Kalau ditengarai ada pelanggaran, Bawaslu berkoordinasi dengan KASN, Kemenpan RB dan Kemendagri untuk selanjutnya ASN bersangkutan akan diberhentikan sementara," ujar Sumarsono dalam rapat teknis persiapan Pilkada serentak 2018 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018).

"Untuk ASN, kami sangat tegas memonitor. Prosesnya dipersingkat. Jika memenuhi kategori pelanggaraan langsung diberikan pemberhentian sementara. Oleh karena itu tolong jangan terlibat," tambahnya.

Sumarsono menjelaskan, proses pemberian sanksi terkait pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018 berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Baca juga: TNI, Polri, dan ASN yang Maju Pilkada Harus Serahkan Surat Mundur) Dalam PP tersebut, seorang ASN yang diduga melakukan pelanggaran lebih dulu dipanggil secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk pemeriksaan.

Apabila pemanggilan tersebut tidak dipenuhi akan dilakukan pemanggilan kedua. Apabila pada tanggal pemeriksaan kedua ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Sementara, berdasarkan imbauan Menteri Dalam Negeri terkait penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, proses tersebut dipersingkat. ASN akan langsung diberhentikan sementara setelah sidang selesai digelar.

"Jadi prosesnya tidak panjang seperti PP Nomor 53 tahun 2010. Lisan dulu, tertulis dua kali, ya kepanjangan. Jika ASN terbukti melanggar netralitas, sidang selesai, kemudian diberhentikan sementara," ucap Sumarsono.

Selain itu, Sumarsono juga mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu memiliki kewenangan untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran netralitas oleh ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara, Kemenpan RB dan Kemendagri.

"Kalau kemarin Bawaslu dan Panwaslu agak seperti macan ompong, bisa mengawasi tapi tidak punya taring. Sekarang melalui UU No. 10 tahun 2016 sudah diberi taring. Dan dalam konteks ASN bisa, memberikan informasi kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan sanksi bagi mereka yang terlibat (melanggar netraliras)," kata Sumarsono.
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/08/18155501/pilkada-2018-asn-terbukti-tak-netral-langsung-diberhentikan-sementara


Larangan PNS selfie sama Cagub & diunggah ke medsos dinilai berlebihan
Rabu, 10 Januari 2018 01:31


Merdeka.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) memberlakukan larangan para aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) berswafoto (selfie) atau berfoto bersama dengan calon kepala daerah dan kemudian menggungah foto itu ke media sosial. Larangan tersebut menimbulkan pro dan kontra.

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo termasuk yang tak sependapat dengan aturan tersebut. Rudy, sapaan akrab Wali Kota Solo menganggap aturan tersebut terlalu berlebihan. Dia tak sepakat dengan aturan yang mulai berlaku 1 Januari 2018 tersebut.
"Saya kira peraturan Kemenpan RB itu terlalu berlebihan. Selama ini foto bersama sudah menjadi kewajaran. Belum tentu foto bersama calon itu menjadi salah satu bentuk dukungan," ujar Rudy, Selasa (9/1).

Menurut Rudy, yang seharusnya ditindak itu adalah orang yang tertangkap politik uang, itu sudah merusak pola pikir. Namun jika foto dengan calon dilarang, hal tersebut dinilainya berlebihan. Dia menegaskan, hak untuk memilih calon juga dimiliki oleh ASN. Untuk itu, dia mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkot memberikan hak suaranya dalam Pilgub Jateng.

"Saya berharap seluruh ASN bisa menjunjung tinggi netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kami meminta kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk tegas dalam menindak setiap bentuk praktik politik uang. Sebab kegiatan tersebut sudah merusak pola pikir masyarakat," tandasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solo Budi Yulistianto menyampaikan pihaknya akan menjatuhkan sanksi hingga pemecatan, jika ada ASN yang terbukti terlibat sebagai tim sukses pasangan calon kepala daerah. Selama masa kampanye, ASN juga diminta menjaga iklim agar tetap kondusif, serta menjaga soliditas dan solidaritas.

"ASN kita akan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya dan tetap berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya.

Seperti diketahui dalam surat edaran Kemenpan RB bertanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Menpan RB, Asman Abnur disebutkan ancaman sanksi disiapkan bagi ASN nekat melanggar kebijakan ini, mulai sanksi administratif hingga pemecatan
https://www.merdeka.com/peristiwa/larangan-pns-selfie-sama-cagub-diunggah-ke-medsos-dinilai-berlebihan.html


ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)
Puan Maharani selfie dengan ibunda Megawati Soekarnoputri, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulazis al-Saud dan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (3/2/2017). Foto Bangkapos.com/Tribun.com.


---------------------------------

Selagi Presidennya saja suka berselfie-ria dengan berbagai kepala Negara di Dunia. Kok rakyatnya mau dekat dengan calon pemiminnya saja, dengan cara foto selfie, pakai dilarang? Apa itu isi UU-nya nggak bertentangan dengan HAM? THINK!


emoticon-Sorry


jadi gini... pns kerjanya ngapain sih?


ntap
goyang puting item
ASN Kasih "Like" & "Love" Calon Pilkada Masuk Kategori Pelanggaran (Kena Skors)
Buset sebegitunya emoticon-Cape d...
Harusnya buat si kalahnjengking mukaperot : Like & Aminemoticon-Wkwkwk