Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamirzad Ryacudumenanggapi gugatan perusahaan satelit asal Inggris, Avanti Communication. Ryamizard menginginkan agar penyelesaian polemik ini dapat diselesaikan dengan baik.

Perusahaan satelit itu menggugat pemerintah Indonesia terkait dugaan wanprestasi terhadap kontrak penyewaan satelit yang berada di atas wilayah garis khatulistiwa.

Gugatan tersebut diketahui telah diajukan ke Mahkhamah Arbitrase Internasional pada Agustus 2017 dengan tuntutan ganti rugi kepada pemerintah RI senilai US$17,08 juta atau Rp237,5 miliar. Indonesia dinilai tak bisa membayar sewa satelit Avanti tersebut.

Ryamizard mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan informasi bersama DPR untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun Ryamizard enggan mengungkapkan hasil pembicaraan tersebut.

"Kalau bisa [diselesaikan] melalui apa namanya ada dua yang non [yudisial] diselesaikan secara baik-baik. Pokoknya saya bicarakan dengan Menkominfo dan DPR. Itu lah suara rakyat kita nurut saja lah," kata Ryamirzard di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (3/5).

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menegaskan dirinya tak ingin menyewa kepada negara lain untuk menggunakan satelit tersebut.

"Penyewaan, enggak ada penyewaan kok. Saya dari dulu enggak suka dengan penyewaan-penyewaan itu," kata ryamirzard.

Menurutnya, biaya yang dikeluarkan untuk menyewa satelit tersebut lebih boros dan banyak merugikan keuangan negara ketimbang membelinya secara langsung.

"Nyewa itu rugi tiap tahun, kalau kita bayar sekaligus besar kebeli tapi kalau kita nyewa wah rugi berapa triliun?" ungkapnya.

Tiga tahun lalu, satelit milik Indonesia yang bernama Garuda-1 bergeser dari orbit 123 derajat bujur timur di atas garis khatulistiwa. Padahal satelit di orbit itu sangat strategis karena memiliki jangkauan amat luas.

Menyikapi hal itu, Kementerian Pertahanan memutuskan untuk menyewa satelit milik perusahaan Avanti. Hal ini untuk mengisi slot orbit yang ditinggalkan statelit Garuda 1 tersebut senilai Rp405 milyar.

Polemik muncil ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kajian pada tahun lalu yang menunjukan bahwa penggunaan satelit tersebut tak memadai sehingga berujung pada masalah administrasi. Karenanya, Kementerian Keuangan tak bisa mencairkan anggaran untuk pembiayaan tersebut.


bayar woi

Avanti Communications
From Wikipedia, the free encyclopedia

Avanti Communications Group plc
Type
Public limited company
Traded as
LSE: AVN
Headquarters
London, United Kingdom
Area served
EMEA
Website
avantiplc.com
Avanti Communications Group plc(LSE: AVN) is a UK based satellite operator, selling wholesale satellite broadband and satellite connectivity services to Internet Service Providers, Mobile Network Operators, Enterprises, Governments and other satellite operators. Avanti operates across Europe, the Middle East and Africa.[1]

The company is listed on London’s Alternative Investment Market (AIM) and employees 265 staff across the UK, Europe, the Middle East and Africa. Its headquarters are in London (UK) with offices in Goonhilly (UK), Dubai (UAE), Limassol (Cyprus), Istanbul (Turkey) Nairobi (Kenya), Dar es Salaam (Tanzania), Johannesburg (South Africa) and Lagos (Nigeria).
Kyle Whitehill joined as CEO in April 2018,  with the long-standing CEO and co-founder, David Williams, stepping down in August 2017.[2]

Avanti currently has 3 Geo Stationary Orbit (GEO) High Throughput Satellites (HTS), HYLAS 1, HYLAS 2 and HYLAS 4 in orbit and a further HTS HYLAS 3 in construction.[3] Avanti has dual-redundant Gateway Earth Stations (GES) across Europe the Middle East and Africa to ensure no single points of failure and resulting in a claimed 99.9% uptime service level. The company has GES in the UK, Cyprus, Germany, Turkey, South Africa and Nigeria with a new GES being built in Senegal.[4]