alexa-tracking

Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5aebe3341cbfaa02718b4575/hak-pilih-844-ribu-orang-bisa-hangus-karena-e-ktp
Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP
Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP
Petugas KPU Kota Surakarta membantu warga memeriksa status Daftar Pemilih Tetap di Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/4/2018). Sebanyak 844 ribu orang dicoret dari DPT karena belum mengantongi Suket maupun E-KTP.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret 844 ribu pemilih dari daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Menurut Komisioner KPU Viryan 844 ribu calon pemilih itu berasal dari 171 daerah peserta Pilkada 2018.

"Dari data 6,7 juta pemilih di 171 daerah peserta Pilkada 2018 yang belum punya E-KTP ada 844 ribu pemilih (dicoret)," kata Komisioner KPU RI Viryan, di Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018) seperti dikutip dari mediaindonesia.com.

Viryan menyebut, para pemilih itu dicoret karena belum memiliki Surat Keterangan telah melakukan perekaman data (Suket) atau E-KTP.

Pasal 5 Peraturan KPU no. 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada Serentak memberi ketentuan pemilih dalam Pilkada harus memenuhi 6 syarat. Salah satu syaratnya adalah harus memiliki E-KTP atau Surat Keterangan.

Saat ini KPU tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi dengan dinas terkait di 171 daerah peserta Pilkada 2018 itu diperlukan untuk mengecek ulang data 844 ribu pemilih tersebut.

"KPU kabupaten/kota melakukan pengecekan ulang kembali data tersebut. Bagaimana kondisi datanya di bawah. Benar atau tidak, orangnya masih ada atau tidak," ujar Viryan.

Menurut data yang diakses di situs KPU, pada Jumat (4/5/2018) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Serentak 2018 mencapai 151.465.328 orang. Jumlah ini masih bisa bertambah karena belum semua pihak mengirimkan data seperti di Papua.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, pencoretan itu sepenuhnya urusan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

"Mau ada yang dicoret, mau ada yang ditambah, mau ada yang dikurangi itu tanggung jawab sepenuhnya KPU," kata Zudan, saat dihubungi Kompas.com Kamis (3/5/2018).

Menurut Zudan, KPU tak perlu bertanya ke pemerintah terkait data kependudukan. "Bisa buka sendiri ke database, cek sudah punya E-KTP atau belum. Kami sudah beri keleluasaan penuh soal itu," kata Zudan.

Zudan mengatakan, sesuai dengan kewenangan Kemendagri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil akan menerbitkan E-KTP bagi pemilih yang sudah direkam datanya.

Meski telah dicoret, para pemilih tersebut masih memiliki peluang memilih jika sudah memiliki E-KTP atau surat keterangan pengganti E-KTP, sebelum pencoblosan Pilkada digelar.

"Mereka (bisa) masuk daftar pemilih tetap tambahan, yaitu memilih di satu jam terakhir saat pemungutan suara," kata Viryan.

Tapi kemungkinan ini kecil. Sebab pencoblosan Pilkada Serentak digelar pada 27 Juni 2018. Sementara, pertengahan Juni, libur Lebaran akan banyak menyita waktu kerja.

Syarat E-KTP atau Suket untuk memilih ini bagai pisau bermata dua. Sebab, syarat ini bisa menangkal kecurangan dari sisi pemilih. Tapi kita tahu pembuatan E-KTP banyak yang tersendat.

Sampai 4 April lalu, seperti dilaporkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam rapat kabinet terbatas, perekaman e-KTP belum 100 persen. Baru mencapai 97,4 persen.
Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...s-karena-e-ktp

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP Kartu debit berlogo GPN kurangi biaya transaksi antarbank

- Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP Badai debu berskala besar terjang India, tewaskan 98 orang

- Hak pilih 844 ribu orang bisa hangus karena E-KTP Semarak Hardiknas Kemenristekdikti 2018