JPP, JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar tahapan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dipercepat atau dimajukan. Seperti diketahui, pendaftaran calon presiden akan dijadwalkan dibuka pada Agustus 2018.

Menanggapi itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah ikut dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebab, penyusunan jadwal tahapan pemilihan Presiden adalah ranah penyelenggara pemilu, bukan pemerintah.

"Saya kira pemerintah ikut KPU," tegas Tjahjo di Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Mendagri yakin, KPU dalam menyusun jadwal tahapan pemilu telah mempertimbangkan banyak aspek. Jadwal yang disusun komisi pemilihan pun begitu detil dan rinci. Jika kemudian digeser atau diubah, akan berdampak pada tahapan lainnya. Sebab, tahapan pemilu itu bukan sekadar pendaftaran calon presiden.

"Tahapan-tahapan KPU secara rinci detil itu kan jangan sampai bergeser sedikit pun. Termasuk kemarin toh juga yang diributkan mengenai verifikasi faktual partai politik. Wah, ini enggak mungkin. Nyatanya juga bisa kok. Anggota KPU sangat profesional. Semua sudah terlatih dari tingkat paling bawah. Saya yakin sepanjang tahapan itu masih oke, dan KPU siap, ya ikuti. Pemerintah ikut saja mana-mana yang baik, jangan diubah," urai Tjahjo.

Secara prinsip, menurut Mendagri, pemerintah mendukung agenda kerja yang disusun oleh KPU. Soal ada yang mengusulkan, tentu setiap orang berhak mengusulkan.

"Misal saya ngundang makan nasi soto, orang dateng mau makan kok enggak nasi goreng ya. Kan boleh aja namanya usul kok," ujar Tjahjo. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/politik/320...pres-dimajukan

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Mendagri Tegaskan di Tahun Politik Kerukunan Harus Dijaga

- Mendagri: Pembekalan Anti Korupsi Sadarkan Para Calon Kepala Daerah

- Terkait RUU Masyarakat Adat, Komitmen Laksanakan Arahan Presiden