INDOPOS.CO.ID - Halaman LPSE Kementerian Keuangan untuk lelang atau tender proyek pengadaan Paket Bahan Pokok Bantuan Presiden, beredar di banyak grup WhatsApp (WAG). Penjelasan rinci mengenai proyek senilai Rp12,8 miliar itu tentu membuat heboh masyarakat. Maklum, baru-baru ini Presiden Joko Widodo disorot banyak pihak karena membagikan paket dalam tas berlogo Istana Presiden di jalanan. Aksi ini dibantu oleh aparat kepolisian, TNI hingga Paspampres.

Dalam laman LPSE Kemenkeu itu disebutkan, instansi pelaksana lelang adalah Kementerian Sekretaris Negara (Kemensesneg), dengan satuan kerja Istana Kepresidenan. Proyek dengan kode lelang 22957011 itu, memulai proses lelang pada tanggal 26 Maret 2018. Saat ini tengah memasuki masa sanggahhasil lelang. Tercatat, ada 64 perusahaan peserta lelang.

Nilai pagu paketnya cukup fantastis, yakni Rp12,8 miliar yang bersumber dari APBN 2018. Kualifikasi usaha peserta tender adalah perusahaan non kecil, dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil pertanian dan perdagangan besar bahan keperluan rumah tangga lainnya.

Tak hanya itu, halaman LPSE Kemenkeu lainnya yang juga beredar, yakni proyek pengadaan tas sembako senilai Rp3 miliar. Sumber dana, instansi dan satuan kerja penyelenggara tender adalah sama dengan proyek pengadaan bahan pokok, yakni Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan dan dana yang bersumber dari APBN 2018.

Namun, pekerjaan ini baru saja diluncurkan di LPSE, yakni 20 April 2018 lalu. Sehingga saat ini proses tender sedang dalam tahap download dokumen pengadaan. Syarat kualifikasi perusahaan yang ikut tender, yakni perusahaan kecil, dengan SIUP konvensi dan tekstil. Hingga kini sudah ada 39 peserta lelang.  

Hal ini serta merta membuat Senayan meradang. Pasalnya, baru saja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan agar Presiden Jokowi menghentikan kegiatan yang dikenal dengan sebutan Bantuan Lempar Langsung (BLL) tersebut.

"Wau, dana rakyat lebih dari Rp15,8 miliar itu dibagi-bagikan tanpa target yang jelas. Sudahlah, hentikan saja itu aksi pencitraan," kata Wakil Sekjen DPP Gerindra Andre Rosiade, kepada INDOPOS, Minggu (22/4).

Dia menilai, aksi bagi-bagi paket sembako dan barang lainnya oleh Presiden Jokowi, membuktikan bahwa pengelolaan pemerintahan Jokowi sedang kacau. Sehingga rakyat kesulitan untuk mendapatkan sembako.

"Bagi saya, kegiatan BLL itu justru membuka sendiri bobrok Jokowi. Artinya, dia tahu bahwa nasib rakyat saat ini sedang susah atas kebijakan pemerintahannya," ujarnya.

Dengan tegas ini minta agar Presiden Jokowi dan pihak istana kepresidenan mematuhi imbauan dari Bawaslu, untuk menghentikan kegiatan BLL tersebut.

"Kalau sudah dilarang Bawaslu, pemerintah harus patuh. Jangan malah mendeskriditkan lembaga pengawas pemilu itu," tandasnya.

Sebelumnya, anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja minta agar Presiden Jokowi menghentikan program bagi-bagi sembako saat kunjungan kerja ke daerah.

Hal itu untuk menghindari anggapan bahwa pembagian sembako itu sebagai upaya kampanye menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Kami harapkan sekarang tidak ada bagi-bagi sembako," ujar Bagja di Kantor Bawaslu, Jakarta, Selasa (10/4).

Apalagi, kata Bagja, saat ini tidak semua masyarakat Indonesia miskin yang butuh bantuan sembako dari Jokowi. Presiden cukup menyampaikan program-program yang telah dilakukan pemerintah selama ini, bukan membagi paket sembako.

Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera minta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek tersebut.

"Ini harus diaudit segera. Apakah benar lelang yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk pengadaan sembako dan tas istana kepresidenan ini sudah benar anggarannya. Jangan-jangan ada markup juga," katanya kepada INDOPOS.

Di samping itu, dengan memakai anggaran Sesneg, menurut anggota Komisi II DPR RI tersebut, presiden harus menghentikan kegiatan bagi-bagi sembako, karena tidak mengajarkan rakyat mandiri.

"Katanya rakyat disuruh kerja, kerja, dan kerja. Tapi ini kok malah bagi-bagi sembako ala jalanan yang bagi saya tidak mendidik agar rakyat mandiri," tandas Mardani.

Hal senada disampaikan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Syahganda Nainggolan. Ia minta agar Presiden menghentikan kegiatan tersebut.

Meski belum memasuki tahapan kampanye pilpres, namun kegiatan bagi-bagi sembako ataupun uang di pinggir jalan kepada tukang becak dan masyarakat umum lainnya, tak boleh dilakukan saat ini.

"Semua pihak tahu bahwa tahun ini adalah tahun politik. Bawaslu pun juga sudah meminta agar Jokowi menghentikan kebiasaannya melempar-lemparkan hadiah dari mobil, memberi uang kepada orang miskin, tukang becak, dan lain sebagainya," ucap Syahganda kepada INDOPOS.

Syahganda mengajak untuk kembali ke tahun 2009 lalu. Saat itu, kata dia, Megawati Soekarnoputri mengkritik keras Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono (SBY). Mega menganggap kegiatan BLT sebagai penghinaan terhadap rakyat miskin, yang cenderung menciptakan mental pengemis di kalangan rakyat miskin.

"Tapi sekarang saat Jokowi melakukan BLL kok malah PDIP mendukungnya," tannya Syahganda.

Menariknya lagi, tambah Syahganda, justeru adik Megawai, yakni Rachmawati Soekarnoputri yang melakukan kritik pedas. Rachma mengatakan, Soekarno, ayahnya, tidak pernah melakukan hal hina seperti itu, membagi-bagikan sembako dan uang kepada rakyat di jalanan.

"Hal ini disampaikan Rachma kemarin, 21 April, ketika merayakan Hari Kartini di kawasan Mampang Jakarta," tegasnya.

Menurut Syahganda, memberikan BLL tentu saja merusak mental dan menghina rakyat. "Padahal program Revolusi Mental Jokowi adalah membangun kesadaran rakyat untuk menjadi pekerja keras dan menolak cara-cara mudah mendapatkan sesuatu secara gratis," terangnya.

Atas dasar itu, lanjut Syahganda, sudah sepantasnya Jokowi mendengarkan saran dan kritik publik. Karena, jika kegiatan BLL terus berlangsung, maka ini akan menjadi tauladan buruk yang akan mungkin diikuti oleh para kepala daerah, calon kepala daerah, (calon) anggota DPR/DPRD.

"Jika ini menjadi kebiasaan elit, akan merusak upaya kita membebaskan rakyat miskin dari kemiskinan," tukasnya.

Lebih lanjut, founder Sabang Merauke Cyrcle (SMC) ini menjelaskan, seorang presiden ataupun pemimpin adalah pembebas. Yakni membebaskan keterbelakangan rakyatnya.

" Membebaskan rakyatnya dari kebodohan dan kemiskinan. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan spirit revolusioner yang menyasar agenda struktural dan kultural,” tegasnya.

Ia berhrap, semoga Jokowi yang awalnya menggembar gemborkan revolusi mental dapat kembali ke semangat awal.

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Achmad menegaskan, presiden maupun pihak istana harus terbuka soal penggunaan dana APBN untuk bagi sembako, bagi uang dalam amplop maupun sepeda kepada rakyat.

"Kalau memang pihak istana menyebut bahwa bagi-bagi bingkisan itu legal karena memakai dana bantuan sosial kemasyarakatan yang ada di DOB  (Dana Operasional Bantuan) presiden, saya pikir itu harus diungkap secara gamblang tentang peruntukan dan mekanisme pembagiannya," kata Suparji kepada INDOPOS.

Dia menegaskan, jangan sampai kegiatan pembagian bingkisan itu lebih kepada pencitraan jelang 2019. "Jangan sampai penggunaan dana ini seperti bersayap. Artinya, ingin membuat rakyat senang tapi memiliki rasa pilpres," cetusnya.

Jika pembagian  dana operasional presiden dilakukan seperti itu, maka katanya, tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran terarah dan terukur.

"Pembagian bingkisan tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena kurang jelas kriteria penerimanya," jelasnya.

Ia pun mendorong KPK dan lembaga penegak hokum lainnya, untuk menelusuri sumber biaya yang digunakan Jokowi selama ini untuk BLL.

"Menjadi hak publik untuk mendapatkan informasi. Setiap pengelolaan dana negara termasuk dana operasional presiden, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkasnya. (dil)

https://www.indopos.co.id/read/2018/04/23/135657/proyek-bll-rp-158-m-ditender

Langsung lempar.. kasihan yg ga dapet dong