http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/24/tragis-begini-nasib-menyedihkan-sandiaga-uno-diperlakukan-anak-buahnya?page=all


WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, benar-benar bernasib tragis diperlakukan anak buahnya.

Perintah Sandiaga Uno lagi-lagi dicueki anak buahnya di kisruh lelang mebel (meja dan kursi) sekolah Rp 87 milliar.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta memutuskan kelanjutan pengadaan mebel yang amat bertentangan dengan keinginan Sandiaga Uno.

Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Adrianto, lebih memilih melakukan lelang ulang ketimbang evaluasi ulang.

"Tadi sore saya tanya Bu Sekdisdik tentang progress lanjutan pengadaan mebel. Katanya surat permohonan lelang ulang hari ini sudah ditandatangani Pak Kadis dan sudah diajukan ke BPPBJ (Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI)," kata Wakil Kepala Disdik DKI, Bowo Irianto ketika dihubungi Warta Kota, Senin (23/4/2018).

Hal ini amat bertentangan dengan keinginan Sandiaga Uno yang lebih ingin cukup dilakukan evaluasi ulang terhadap gagal lelang mebel sekolah.

Sebelumnya, Disdik DKI selama sepekan membiarkan kasus ini menggantung tanpa keputusan, padahal Sandiaga Uno sudah memerintahkan Kadisdik mengambil keputusan.

Bahkan Kadisdik tak langsung konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) usai diminta mengambil keputusan oleh Sandi.

Sampai akhirnya Sandiaga Uno menyerahkan segalanya ke Sekda DKI, lalu lagi-lagi keluar keputusan yang mengkhianati keinginannya.
Belum lagi BPPBJ DKI mendadak mengeluarkan surat meminta agar Disdik DKI mengirimkan surat permohonan lelang ulang pada Senin (16/4/2018), atau hanya 1 hari kerja usai Sandi menyerahkan keputusan ke Kadisdik DKI.

Dimana pada saat itu sebenarnya belum ada keputusan apakah harus dilakukan lelang ulang atau evaluasi ulang.

Berati sudah 3 kali Sandiaga Uno dengan tragis dicuekin anak buahnya dalam kasus ini.
Seperti dilansir kompas.com, Sandiaga Uno mengaku sudah mengingatkan berkali-kali agar masalah ini cepat diatasi. Pasalnya, siswa sekolah yang jadi korban.

"Kalau enggak ini kejadiannya peserta didik itu tidak memiliki mebel-mebel, proses pembelajaran dan juga kegiatan yang ada di sekolah," kata Sandiaga.

Sandiaga yang mengaku paham betul masalah tender karena pernah jadi pengusaha, meminta agar sebisa mungkin tak perlu ada lelang ulang.

Ia meminta agar sebaiknya syarat tender diperbaiki dan segera dapat perusahaan pemenang pengadaan mebel.

"Kalau misalnya dibatalin, dibatalin lagi dan diadain lagi, dan nggak ada yang menang, terus kapan adanya gitu? Jadi evaluasi mana yang perlu disempurnakan, kita jalankan," kata Sandiaga.

Sebelumnya,akibat gagal lelang mebel sekolah, 118 sekolah di Jakarta terpaksa memakai mebel bekas dari gudang untuk ujian nasional berbasis komputer (UNBK) 2018.

Ke-118 sekolah itu sudah direhab total dan berat pada 2016 lalu, dan seharusnya sudah memakai mebel baru saat UNBK 2018.

Gagal lelang mebel Rp 87 milliar ini jadi kisruh usai BPPBJ DKI menggagalkan lelang yang semestinya bisa ditentukan pemenangnya.
Bertambah kisruh lantaran BPPBJ DKI justru menekankan agar dilakukan lelang ulang.

Pokja Tertentu BPPBJ DKI menggagalkan lelang dengan cara memakai aturan berbeda dalam menentukan kualifikasi perusahaam kecil dan non kecil, serta membuat ketentuan yang mengada-ada terkait syarat berkas acara serah teriman (BAST).

Dengan cara itu, satu-satunya perusahaan yang layak menang, yakni PT Araputra Fortuna Perkasa, gagal memenangi lelang itu.
Terkait kronologis gagal lelang yang disebut brutal dan kasar, bisa disimak di berita sebelumnya. Inilah beberapa beritanya :

Baca: 3 Aksi Janggal BPPBJ DKI di Gagal Lelang Mebel Sekolah Rp 87 Milliar
Baca: BPPBJ DKI Tak Turuti Perintah Wagub di Kisruh Lelang Mebel Rp 87 Milliar
Baca: Alasan Gagal Lelang Mebel Sekolah Rp 87,3 Milliar di Jakarta


Tak Perlu Lelang Ulang

Sementara itu sejumlah pihak sebelumnya sudah menyatakan bahwa sama sekali tak perlu lelang ulang.

Sekretaris Dewan Pendidikan DKI Jakarta, Syahrul Hasan, mengatakan sebaiknya gagal lelang mebel cukup dievaluasi ulang.

Berikutnya, kata Syahrul, hasil evaluasi sebaiknya memutuskan penghentian proses lelang.

"Sebaiknya dihentikan saja, lalu beralih ke e-katalog lokal di lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP)," kata Syahrul ketika dihubungi Warta Kota, beberapa waktu lalu.

Syahrul mengatakan sejak awal lebih sepakat apabila pengadaan mebel sekolah senilai Rp 87 milliar cukup lewat e-katalog lokal.

"Tahun-tahun sebelumnya pengadaan lelang mebel selalu pakai e-katalog kok. Tapi kenapa begitu angkanya besar justru pilih lewat lelang di BPPBJ DKI," kata Syahrul.


Gagal lelang janggal

Selain itu banyak pihak sepakat memang amat tak diperlukan lelang ulang mebel sekolah.

Penyebabnya Pokja tertentu BPPBJ DKI melakukan langkah aneh dan janggal dalam proses gagal lelang mebel sekolah Rp 87 milliar.

Makanya para pihak berkompeten itu tak sepakat apabila Dinas Pendidikan DKI Jakarta (Disdik DKI) memutuskan lelang ulang mebel sekolah Rp 87 milliar.

Para pihak berkompeten itu menyarankan Disdik DKI memilih evaluasi ulang saja,
"Dari tahun-tahun sebelumnya juga kalau lelang mebel itu pakai e-katalog. Kenapa begitu angkanya besar jadi pakai tender," kata Sekretaris Dewan Pendidikan DKI Jakarta, Syahrul Hasan.

Syahrul mengatakan sebaiknya Disdik DKI memutuskan dilakukan evaluasi ulang.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan bisa ditentukan pemenang, kata Syahrul, maka tinggal ditunjuk pemenangnya, yakni PT Araputra.

Penunjukkan pemenang usai lelang ulang bisa dilakukan dengan alasan kebutuhan mendesak menjelang tahun ajaran baru 2018/2019.

Dimana 118 sekolah negeri di Jakarta harus diisi mebel baru usai direnovasi dan ada penambahan kelas.

Apabila tak bisa, ujar Syahrul, maka tinggal proses lelang harus dihentikan. Kemudian beralih ke e-katalog.

Koordinator Investigasi Indonesian Corruption Watch, Febri Hendri, mengatakan seharusnya memang tak perlu ada lelang ulang dalam kasus ini.

"Gagalnya lelang mebel sekolah amat aneh. Ini cukup evaluasi ulang saja, tak perlu lelang ulang," kata Febri.

Sebab, kata Febri, alasan Pokja BPPBJ menggagalkan lelang amat janggal.
Bagi Febri, lelang mebel sekolah senilai Rp 87 milliar yang digagalkan Pokja tertentu BPPPBJ DKI itu seharusnya bisa ada pemenangnya kalau BPPBJ tak membuat alasan aneh.


Kepala LKPP, Agus Prabowo, mengaku sudah aneh sejak pengadaan mebel sekolah di Jakarta menggunakan sistem lelang di BPPBJ DKI.

Kepala LKPP, Agus Prabowo dan Walikota Bandung, Ridwan Kamil di sebuah acara. Agus merasa aneh dengan keputusan Pemprov DKI tak mau pengadaan mebel sekolah lewat e-katalog. (Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw)

Baca: Kisruh Lelang Mebel Rp 87 Milliar, Kepala LKPP : Harus Punya Niat Bersih


"Mengapa tidak di e-katalogkan ya? Bukankah kebutuhan mebel sekolah itu sifatnya bisa berulang dan dibutuhkan terus oleh banyak sekolah? Kalau tender kan sifatnya hanya sekali kebutuhan saja," ujar Agus.

Menurut Agus, e-katalog memang agak repot di depannya.
"Tapi sekali selesai ke depannya akan memudahkan, mempercepat, dan terjaga akuntabilitasnya," ucap Agus.

Menjadi lebih repot, kata Agus, sebab e-katalog membutuhkan ketelitian lebih tinggi ketimbang tender.

Agus mengaku kini hanya menunggu Pemprov DKI mengajukan penyusunan e-katalog mebel sekolah.