JPP, BOGOR - Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Online atau Online Single Submission (OSS) bisa segera diterapkan baik di Kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, dan di tingkat kota.

Penegasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (Ratas) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4/2018) sore.

Kepala Negara menekankan, tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap, karena nanti lewat Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden, mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa diterapkan tanpa ada yang bilang, “Saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap.”

“Saya tidak menunggu kesiapan, sistemnya jadi, kita paksa untuk mengikuti online single submission ini,” tegas Presiden.

Untuk itu, Kepala Negara meminta Satuan Tugas (Satgas) mengawal jalannya perizinan ini, dari awal sampai akhir, sehingga semuanya bisa bekerja dengan efektif, tanpa sumbatan-sumbatan, tanpa ada mengganggu di tengah jalan, sehingga betul-betul ini adalah sebuah reform dalam rangka iklim kemudahan berusaha.

Reformasi Perizinan

Sebelumnya, dalam awal pengantarnya, Kepala Negara menegaskan, penerapan online single submission ini adalah sebuah reformasi, sebuah perubahan besar-besaran untuk membuat seluruh perizinan dari pusat sampai ke daerah betul-betul terintegrasi menjadi satu kesatuan.

“Dengan menggunakan model registrasi yang lebih modern, yang lebih cepat, dengan sistem data yang terpadu, terintegrasi sehingga tidak perlu lagi melewati banyak rantai birokrasi,” tegas Presiden.

Tak lupa, Kepala Negara juga menjelaskan, karena ini reform berbasis teknologi digital, maka sistemnya harus betul-betul jalan dan langsung bisa digunakan dan ramah bagi penggunanya.

Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan bahwa di belakang penerapan sistem ini ada manusia, ada faktor SDM (Sumber Daya Manusia), yang di situ ada kultur. Karena itu, Presiden meminta reform ini menyangkut kapasitas SDM kita agar lebih tanggap, lebih responsif.

Sementara, terkait kultur birokrasi, Kepala Negara menegaskan, pemerintah ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat, dan mau untuk melepaskan ego sektoralnya masing-masing.

Bahwa reform itu, menurut Kepala Negara, tidak hanya soal penerapan sistem online-nya dalam perizinan yang terintegrasi, juga terkait penyederhanaan proses yang melibatkan semua Kementerian dan daerah, agar sesuai dengan kecepatan bisnis proses yang dibangun dalam online single submission.

“Saya sudah berkali-kali mengingatkan soal regulasi yang menghambat pelaksanaan berusaha, baik di Kementerian, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kota. Saya minta sekali lagi untuk dipangkas sebanyak-banyaknya dan disederhanakan,” pinta Presiden.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan Budi K Sumadi, Menteri Pariwisata Arif Yahya, Menteri PANRB Asman Abnur, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Tampak pula, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Ristekdikti M Nasir, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Menteri LHK Siti Nurbaya, Jaksa Agung M Prasetyo, Kepala BKPM Thomas Lembong, dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. (stkb/bpmi/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/24-nasional/319867...era-diterapkan

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Mendagri Tegaskan Komitmen Presiden Bangun Wilayah Perbatasan

- Presiden Minta APBD Digunakan untuk Program Padat Karya Tunai

- Segera Isi Kekosongan, Mendagri Tunjuk Plt Bupati Bandung Barat