JPP, JAKARTA - Dalam menyongsong era revolusi industri 4.0, banyak sekali tantangan yang akan dihadapi sehingga dibutuhkan kesiapan aparatur sipil negara (ASN) sebagai penggerak utama tata kelola birokrasi pemerintah.

Untuk mendukung pengembangan manajemen ASN, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pun menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan jajaran BUMN.

Menurut Menteri PANRB Asman Abnur, hal ini dilakukan untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam mengakselerasi reformasi birokrasi, khususnya dalam pengembangan manajemen ASN.

“Kami membutuhkan dukungan dan bantuan dari semua stakeholders, termasuk dari jajaran BUMN yang pembinaannya ada di bawah koordinasi Kementerian BUMN,” ujar Menteri Asman usai menandatangani Nota Kesepahaman dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menristekdikti Mohamad Nasir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Melalui Nota Kesepahaman ini, ada beberapa hal yang ingin ditransformasikan dalam pemerintahan, antara lain pengembangan Human Capital Management, pengembangan entrepreneurship di lingkungan birokrasi pemerintahan, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola birokrasi pemerintahan, dan pendayagunaan Chief Executive Officer (CEO) BUMN dalam pendidikan dan pelatihan ASN.

Dukungan jajaran BUMN, kata Menteri Asman, diperlukan untuk memacu penerapan sistem merit dalam manajemen ASN yang berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, mulai dari perencanaan ASN, rekrutmen dan orientasi CPNS, pengembangan kapasitas ASN, penilaian kinerja dan reward, promosi, rotasi dan karir, serta sistem pensiun.

Dalam hal meningkatkan kapasitas ASN, Kementerian PANRB bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) tengah melakukan penyempurnaan sistem Pendidikan dan Pelatihan (diklat).

“Saat ini kami sedang mendorong transformasi diklat konvensional menjadi diklat berbasis Human Capital Management melalui pengembangan ASN Corporate University,” ungkap Menteri Asman.

Dijelaskannya, skema diklat terobosan ini memfungsikan seluruh instansi pemerintah sebagai lembaga pembelajaran dengan mengkombinasikan berbagai sistem pelatihan yang progresif edukatif, seperti e-learning, coaching, mentoring, dan on the job training (OJT).

Melalui sistem ini, lanjut Menteri Asman, porsi pembelajaran di kelas akan semakin sedikit dibandingkan pembelajaran di lapangan, sehingga lebih kontekstual dan memacu peningkatan profesionalisme ASN.

Menteri Asman pun berharap dengan dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman ini, agenda reformasi birokrasi akan semakin akseleratif menuju terwujudnya birokrasi berkelas dunia tahun 2024. (prb)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...b-gandeng-bumn

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Menperin: Lima Sektor Industri Jadi Pendorong Perkembangan Revolusi Industri 4.0

- Ekonomi Digital, Dirjen Aptika: Bukan Genre Baru, Tapi Cara Baru Berkegiatan Ekonomi

- Produk Industri Semen Aman dari Limbah Medis