alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Lusa, Batas Waktu Kominfo Sebelum Blokir Facebook
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad4a88f620881f8338b456b/lusa-batas-waktu-kominfo-sebelum-blokir-facebook

Lusa, Batas Waktu Kominfo Sebelum Blokir Facebook

Lusa, Batas Waktu Kominfo Sebelum Blokir Facebook

Selasa, 10/04/2018 13:08 WIB
    
Lusa, Batas Waktu Kominfo Sebelum Blokir Facebook
Menkominfo Rudiantara membuka kemungkinan blokir Facebook jika perusahaan itu tak kunjung beri laporan terkait bocornya data pengguna Indonesia hingga Kamis ini (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membuka kemungkinan menghentikan sementara Facebook. Hal ini dilakukan laporan terbaru mengenai nasib data satu juta pengguna Indonesia yang bocor dari Facebook tak kunjung diterima hingga Kamis (12/4). 

"Penghentian operasi sementara saya punya hak untuk itu," ujar Rudiantara, yang ditemui di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (9/4).

Pada kesempatan itu Rudiantara juga mengeluhkan aplikasi kuis dari pihak ketiga di Facebook masih bisa ia temukan. Padahal dalam pertemuannya dengan perwakilan Facebook pada Jumat (6/4) lalu, penghapusan aplikasi kuis dari pihak ketiga menjadi permintaan utama Rudiantara.

Lihat juga:  Kominfo Dinilai Terlalu Baik soal Blokir Facebook

"Ternyata saya hari ini dapat lagi, aplikasi seperti (yang dipakai) Cambridge Analytica itu," keluhnya.

Usai pertemuan dengan Rudiantara tempo hari, Facebook berjanji mengabari pemerintah secara berkala terkait nasib data pengguna Indonesia. Beberapa yang mereka janjikan adalah menghapus aplikasi pihak ketiga dan menemukan tujuan penggunaan data yang bocor.

Sebelumnya Henri Subiakto, staf ahli Menkominfo, berkata tak tertutup kemungkinan bahwa data dari pengguna Indonesia yang bocor tadi dimanfaatkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Lihat juga:  Ketua DPR Anggap Blokir Facebook Tidak Menyelesaikan Masalah

Facebook sendiri dijadwalkan menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR RI dengan agenda menjelaskan kejadian bocornya satu juta lebih data pengguna Facebook asal Indonesia yang digelar Senin siang (10/4).

Indonesia menempati urutan ketiga dalam daftar paling terdampak dari kebocoran data yang melibatkan Cambridge Analytica setelah Amerika Serikat dan Filipina. Total data yang diduga bocor ke lembaga analitik itu mencapai 87 juta akun. (eks) 

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180410120851-185-289652/lusa-batas-waktu-kominfo-sebelum-blokir-facebook

Elsam: Ancaman Blokir atau Tutup Facebook Bukan Solusi
Rabu 11 April 2018 11:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai menutup akses Facebook di Indonesia akibat penyalahgunaan data pengguna oleh pihak ketiga bukan solusi mengatasi masalah tersebut. Deputi Direktur Riset Elsam Wahyudi Djafar di Jakarta, Rabu (10/4) mendorong pelaksanaan audit bersama pemerintah dan Facebook untuk mengetahui letak pelanggaran, data apa yang dibocorkan, serta data apa yang dipindahtangankan.

"Saya tidak sepakat ketika harus diblokir atau penutupan, itu lebih banyak mudaratnya. Menurut saya lebih baik investigasi lalu menentukan bentuk pemulihannya apa? Sanksi seperti apa? Ke depan harus melakukan apa mereka," tutur Wahyudi, Rabu.

Isu tentang pemblokiran atau penutupan, ucap dia, biasanya berangkat dari isu konten, tetapi untuk Facebook berawal dari isu data pribadi pengguna layanan. Seperti Telegram dan Tumblr yang aksesnya ditutup oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, disebabkan adanya konten yang dianggap ilegal, seperti konten pornografi.

"Itu isunya kan ada konten dianggap ilegal, kemudian ditutup, Facebookselama ini tidak ada laporan mereka menyebarkan konten ilegal, jadi alasannya apa kalau dilakukan penutupan?" kata Wahyudi.

Apabila Facebook ditutup, dia khawatir justru akan membatasi hak informasi publik yang selama ini dapat berkomunikasi melalui Facebookserta mengambil informasi dari media sosial tersebut. Selain audit bersama, pihaknya juga mengusulkan adanya mekanisme pemulihan terhadap pengguna Facebook yang dilanggar privasinya, kemudian kewajiban yang harus dibebankan kepada Facebook, misalnya memperbarui term of service atau privacy policy agar sesuai dengan ketentuan privasi.

Hal tersebut agar praktik-praktik pemindahtanganan atau penyalahgunaan data tidak terjadi lagi. Selain itu, ke depan Facebook perlu didorong mendidik pengguna layanannya, tidak hanya melakukan perekaman terhadap data-data atau konten yang diunggah di Facebook untuk keperluan pengumpulan data skala besar.

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/18/04/11/p70844409-elsam-ancaman-blokir-atau-tutup-facebook-bukan-solusi

----------------------------

Kalo benar data Facebook user Indonesia berjumlah 1 juta orang (saat ini pun cukup satu nama bisa punya "nick name" untuk penyamaran).Angka sejuta itu kecil untuk bisa mempengaruhi suara pemilih di pemilu dan pilgub 2018. Jumlah 1 juta pengguna facebook itu sangat jauh kalau mau dipakai memenangi pilpres dan pemilu 2019. Di Pemilu di AS tahun lalu, mereka pakai sekitar 50 juta user facebook itu sebagai unit dasar analisanya.
Halaman 1 dari 2
EGP emoticon-Ngacir
masalah registrasi yang masih belum jelas gimana kabarnya rudiantara konthol ?
Diubah oleh Schivver
Ternyata, Ancaman Pemblokiran Facebook Untuk Bungkam Gerakan #2019GantiPresiden?
April 13, 2018 in Nasional

Lusa, Batas Waktu Kominfo Sebelum Blokir Facebook
Jokowi : Bisakah Kaos Mengganti Presiden? Begini Jawabannya Pak Jokowi

Pemerintah mengancam akan menutup situs pertemenan Facebook (FB), setelah terbukti adanya kebocoran data pengguna FB.

Pengamat politik Ahmad Yazid mensinyalir, ancaman penutupan FB telah dijadikan momentum untuk membungkam massif-nya gerakan di sosial media yang mengusung gerakan “2019 Ganti Presiden”.

“Fakta data bocor dan ancaman pemblokiran FB menjadi momentum tepat untuk membungkam gerakan massif ganti Presiden di FB. Gerakan itu dinilai mengkhawatirkan penguasa saat ini,” kata Ahmad Yazid, Kamis, 12 April 2018.

Menurut Yazid, saat ini gerakan ganti Presiden di FB bisa menjadi kekuatan yang sangat dahsyat terutama di kalangan perkotaan.

“Kalau menutup tanpa alasan, jelas pemerintah akan dianggap melanggar kebebasan berbicara dan mengutarakan pendapat. Kalau menutup FB dengan alasan adanya kebocoran data, bisa jadi pertimbangan banyak orang,” papar Yazid.

Yazid menilai, pemerintah juga kebingungan mencari alasan bahwa gerakan ganti Presiden di FB sebagai pelanggaran hukum.

“Apalagi gerakan Saracen yang awalnya di FB tidak terbukti di pengadilan,” jelas Yazid.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan bahwa pemerintah tidak sungkan menutup Facebook.
https://kaffah.net/ternyata-ancaman-...gantipresiden/
facebook? ntah lah.. uda brp tahun gak bukak.. pass nya apa ya?
gak pernah fesbukan tuh emoticon-Cool
Sosial Media, Ancaman Non-Militer atau Bukan?
28 Januari 2011 01:48 Diperbarui: 26 Juni 2015

Kemarin dan hari ini beberapa media online sempat memberitakan pernyataan Menhan Purnomo Yusgiantoro yang mengatakan bahwa Twitter sebagai salah satu bentuk ancaman non-militer, dan hal ini langsung santer menjadi pembicaraan oleh para pengguna twitter yang mayoritas sudah pasti menolak keras anggapan dan pernyataan tersebut. Banyak ungkapan, mulai dari kupernya sang menteri yang tidak punya akun twitter, hambatan dan pengingkaran terhadap keterbukaan akses informasi, dan pertanyaan apa bentuk riil ancaman yang dilakukan oleh twitter.

Dalam situs Wikipedia,dijelaskan Ancaman non-militer atau nirmiliter memiliki karakteristik yang berbeda dengan ancaman militer, yaitu tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer. Ancaman Non-Militer dikatakan memiliki beberapa dimensi, yaitu: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, dan keselamatan umum. Jika menilik pada pernyataan pak Menhan, maka Twitter bisa saja dikategorikan sebagai ancaman berdimensi politik melihat potensinya untuk menumbangkan suatu rezim di negara lain. Tentu ini tidak/belum terjadi di Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan untuk hal-hal tersebut.

Twitter sebagai sebuah layanan sosial media jika ditelusuri dari sejarahnya tidak dibangun untuk memiliki kepentingan politis/militer.

Tidak tepat jika beranggapan twitter yang ditujukan sebagai media sharing information sebagai sebuah ancaman, sementara apa isi informasi yang ingin disampaikan adalah tergantung si pengguna. Namun, apa yang dikatakan pak Menhan tentu ada perspektif dan kejadian yang menyebabkan beliau berkata demikian.

Sejarah sosial media (baca: twitter) yang dimanfaatkan sebagai media pergerakan sosial politik mulai dikenal sejak Revolusi 2007 di Moldova. Layanan sosial media terutama yang berbasis micro blog, sering digunakan untuk Penolakan Sosial (Social Resistence) maupun Civic Investigation (mirip Citizen Journalism), dan pergerakan yang di"komando"i oleh twitter dikatakan sebagai Twitvolution, tulis Andy Lee. Dinamika politik mikro yang berubah tiap hari ini selalu menjadi topik bahasan yang tiada habisnya, terutama di publik twitter indonesia, sehingga bisa saja dan wajar jika ada kekhawatiran pemerintah sebagai penguasa, meskipun tak cukup beralasan.

Di beberapa pemerintahan negara otoriter di dunia seperti Cina, mereka memberlakukan pembatasan akses dan blokir terhadap layanan sosial media di negaranya. Dalam beberapa hari terakhir, kita juga disuguhkan berita tentang "hebat"nya sebuah layanan sosial media dalam memobilisasi massa anti pemerintah di Tunisia maupun Mesir. Bahkan Mesir memberlakukan pemblokiran terhadap sejumlah akses layanan sosial media tidak hanya pada twitter saja tapi juga Facebook, Youtube, dll.

Apakah pemblokiran sendiri efektif dalam membendung gerakan massa sosial-politik? Tentu tidak. Tidak ada yang benar-benar bisa memblokir internet. Dari sebuah diskusi dengan rekan di China, mereka masih bisa mengakses twitter dengan sedikit modifikasi menggunakan VPN/SSH, sementara informasi yang saya dapatkan bagaimana orang-orang di Mesir mengakali pemblokiran twitter, karena pemerintah disana hanya memblock DNS, yaitu dengan menggunakan https://128.242.245.148 untuk twitter dan https://69.63.189.11 untuk facebook.

Tanpa menghakimi pengetahuan pak Menhan tentang twitter, apakah beliau tahu, memahami dan menggunakan, ternyata ada 3 aliran pendekatan dalam upaya memahami perkembangan teknologi komunikasi, yaitu Dystopian, Neo-Futuris dan Tekno-Realis. Heru Nugroho, Direktur CCSS, dalam tulisannya "Teknologi Informasi dan Kemerdekaan Ruang Publik" mendeskripsikan secara singkat 3 pendekatan tersebut.

Dystopian memiliki kehati-hatian dan bersikap kritis terhadap penerapan teknologi komunikasi, sebab dampak yang ditimbulkan adalah pengacauan kehidupan sosial politik (dan ini tampaknya yang menjadi pemahaman pak Menhan). Neo-Futuris lebih mudah dalam penerimaan hal-hal baru, menganggap teknologi dengan kecepatan tinggi mampu meletakkan dasar kerja untuk masa depan yang penuh harapan, dan mereka menegaskan bahwa perkembangan teknologi komunikasi berpengaruh secara baik terhadap proses politik.

Sementara Tekno-Realis menggabungkan dua pendekatan sebelumnya, dan mengambil jalan tengah dalam penerapan teknologi komunikasi dan dampaknya dalam masyarakat, namun satu hal yang mereka tekankan adalah: Teknologi tidak netral, ada kontrol dan kepentingan dibalik penggunaan media. Dengan penjabaran di atas kita bisa mengetahui pendekatan mana yang kira-kira digunakan beliau dalam memahami perkembangan teknologi komunikasi, terutama sosial media, twitter.

Twitter sebagai sebuah layanan sosial media jika ditelusuri dari sejarahnya tidak dibangun untuk memiliki kepentingan politis/militer. Tidak tepat jika beranggapan twitter yang ditujukan sebagai media sharing information sebagai sebuah ancaman, sementara apa isi informasi yang ingin disampaikan adalah tergantung si pengguna. Atur penggunaannya dan yang paling penting, seperti yang dikatakan Budiman Sudjatmiko, "Jangan sampai kena Husni Mubarok Syndrome"
https://www.kompasiana.com/mahadarma...33113772510ef1
Gak pernah pesbukan lagi emoticon-Ngakak
Enakan instagraman emoticon-Ngakak

But wait
IG kan milik Pesbuk emoticon-Bingung

JANGAN BLOKIR PESBUK RUD!!!
udah tutup aja
Jangan gan..
saya sering jualan barang rusak disana..
banyak yg beli.. emoticon-Ngacir
Situs reddit blokir..
Situs wibu blokir..
Situs mmppps ahh blokir..
Sekarang fesbuk..
emoticon-Leh Uga
Ane pindah ke fesbullah..
emoticon-Traveller
goblok itu fb banyak forum jual beli bagus-bagus + jadwal event bagus, sembarangan main tutup nih rejim Phler satu, minta disleding tuh si Rudi ama si Dongok petugas parTAI emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola emoticon-Bola
Blokir aja semuax emoticon-Big Grin






emoticon-Betty
Diubah oleh ito45
Quote:


Petugas partai udah tinggal 20% elektabilitas nya!!
Makanya pake jurus Mabok!!
Udah tutup aja facebook, sosmed untuk ajang pamer, nyebar hoax, prostitusi online, gerakan kudeta, dsb
Cem ngarti aja tentang kebocoran data. emoticon-Ngakak

dukung dah tutup fb, banyak dosanya disono emoticon-Cendol Gan
Banyak yg sebar aurat, jadi bawaannya pengen coliii mulu emoticon-Blue Guy Bata (L)
Saatnya beralih ke socmed milik ummat

emoticon-Kiss
umat monas universiti malah demo kalau sampai fb di blokir
gak bisa sebar hoax lagi
Wah gimana nasib para atlit COD 🙄
blokar blokir aja ffuckk si rudiantara
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di