alexa-tracking

Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad45da4507410433d8b4568/kontroversi-dispensasi-pengadilan-agama-demi-rencana-pernikahan-bocah-smp
Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP
Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP
Foto ilustrasi pernikahan dini.
Pernikahan diniBukan cintanya yang terlarangHanya waktu saja belum tepatMerasakan semua

Itulah penggalan lirik lagu buatan Melly Goeslaw yang pernah dinyanyikan Agnes Monica dan Cita Citata dalam dua masa berbeda. Waktu yang belum tepat tapi akan menikah seperti ungkapan Melly ditempuh pasangan bocah SMP di Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Pasangan belia ini menjadi kabar kontroversial menyusul persetujuan Pengadilan Agama (PA) untuk memberi dispensasi. Mereka adalah salah satu pasangan calon pengantin (catin) yang mengikuti bimbingan perkimpoian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Bantaeng.

Selain mereka ada 23 orang atau 11,5 pasang catin yang mengikuti bimbingan termaksud. Bimbingan dilakukan pada Kamis (12/4/2018) sehari penuh dengan empat pemberi materi. Nah, peserta termuda inilah yang mencuri perhatian.

Bahkan Syarif Hidayat Hasibu, salah seorang pemberi materi, mengaku baru kali ini memberi bimbingan perkimpoian kepada catin yang masih belia; lelaki 15 tahun 10 bulan dan perempuan 14 tahun 9 bulan.

Sang lelaki masih sekolah di kelas tiga SMP, sementara sang perempuan setingkat di bawahnya. Dari wawancara Syarif dengan catin tersebut, sang perempuan merupakan siswa berprestasi di kelasnya dan tak ada tanda telah hamil atau dijodohkan.

Sebenarnya KUA sempat menolak permohonan kimpoi dengan mengeluarkan blanko N9 (penolakan pencatatan). Maklum, keduanya belum memenuhi syarat untuk menikah seperti diatur UU Nomor 1/1974 tentang Perkimpoian--bagi perempuan minimal berumur 16 tahun dan bagi laki-laki minimal 19 tahun.

Tapi pihak orangtua catin meminta dispensasi ke PA. "...permohonannya dikabulkan," ujar Syarif yang juga penghulu fungsional di KUA kecamatan Bantaeng seperti ditulis laman Kementerian Agama Sulawesi Selatan (13/4).

Lantas apa alasan keduanya ingin menikah dan disetujui orang tua atau wali? Syarif menjelaskan sang perempuan mengaku takut tidur sendirian di rumah setelah ibunya meninggal setahun silam.

Adapun ayahnya jarang berada di rumah karena bekerja di luar kabupaten. Dengan alasan ini dan dispensasi dari PA, KUA pun tidak bisa menolak pernikahan dini tersebut yang menurut rencana dilakukan pada Senin (16/4) ini.

Sorotan pun mengarah ke PA. Pegiat hak asasi manusia dan kesetaraan gender, Tunggal Pawestri, dalam cuitannya mempertanyakan apakah PA berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag) sembari menyebut akun Menag Lukman Saifuddin.

Lukman pun menjawab bahwa PA ada di bawah wewenang Mahkamah Agung, bukan Kemenag. Bila PA memberi dispensasi, KUA wajib menikahkan catin tersebut.
Pernikahan di bawah usia (perempuan16 th dan lelaki 19 th) tak dibolehkan, kecuali ada dispensasi berdasar putusan Pengadilan Agama (PA). Bila PA memutus dispensasi tsb, penghulu KUA wajib menikahkannya. PA di bawah MA, bukan Kemenag. https://t.co/h1LAMAqfYa
— Lukman H. Saifuddin (@lukmansaifuddin) April 15, 2018
Tunggal berkeras bahwa KUA atau Kemenag bisa proaktif berupaya menghentikan niat pasangan di bawah umur untuk menikah. KUA disebut bisa menjalankan tugas penyuluhan dan memberi nasehat.
Pernikahan tertunda
Pernikahan dini yang sedianya digelar Senin ini akhirnya tertunda. Menurut TribunTimur (h/t Banjarmasin Post), KUA Kecamatan Bantaeng belum mendapatkan surat dispensasi dari Camat Bantaeng.

KUA akan tetap mencatat pernikahan sejoli ini sejauh sudah ada surat dispensasi dari Camat Bantaeng. Maklum, KUA tak bisa menolak keputusan PA Bantaeng.

Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise akan mengirim tim ke Bantaeng untuk mencari cara mencegah pernikahan dini tersebut.

Dilansir CNNIndonesia.com; Yohanna akan fokus melakukan sosialisasi, edukasi, dan pencerahan soal pernikahan dini. "Undang-Undang 1/1974 masih berlaku. Jadi membutuhkan pendekatan-pendekatan khusus dengan keluarga," katanya.

Sementara Kepala Pelayanan Pusat Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Sulsel Meisy Papayungan meminta Kemenag Sulsel membatalkan dispensasi dari PA.

P2TP2A Sulsel pun akan berbicara dengan pihak orangtua pasangan tersebut, PA, dan KUA Kecamatan Bantaeng agar pernikahan dini ini bisa ditunda hingga usia masing-masing memenuhi syarat UU dan dinyatakan siap mental untuk membina rumah tangga.

"Kami sudah intens di Bantaeng mencegah dan menunda beberapa tahun pernikahan itu, dan mengedukasi keluarganya, kalau mau menikah karena takut tidur sendiri itu peranan keluarga, bukan menikah untuk ditemani pacarnya tidur," kata Meisy kepada detikcom.

Kementerian Sosial (Kemensos) juga menyayangkan terjadinya kemungkinan pernikahan dini di Bantaeng ini. Menurut Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Edi Suharto, seharusnya si pasangan dibimbing dan diberi arahan.

"...tidak langsung disetujui karena usia anak bukan usia yang baik untuk pernikahan," ujar Edi dari Jeneponto, Sulsel.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VIII TB Ace Hasan Syadzily meminta PA, Kemenag, Kementerian PPPA dan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar agar pelanggaran UU 1/1974 tidak terjadi. "...jangan sampai fenomena ini menjadi masalah bagi perlindungan anak," ujar Ace Hasan dalam RMOL.

Adapun menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), PA memang "terlalu murah" memberi dispensasi terhadap pasangan di bawah umur yang ingin menikah dini. Itulah temuan riset ICJR terhadap data putusan pengadilan negeri (PN) dan PA di Kabupaten Bogor (Jawa Barat), Kabupaten Tuban (Jawa Timur), dan Kabupaten Mamuju (Sulsel) pada 2013-2015 yang diterima Beritagar.id, Minggu (15/4).

PA pun mendominasi karena PN tidak sekali pun memberi dispensasi. PA mengabulkan permohonan dispensasi hingga 97,34 persen. "Pertimbangan PA selalu berputar pada persoalan pacaran dan kekuatiran orang tua meski dasar usia pasangan tidak memenuhi UU 1/1974," demikian kesimpulan ICJR.
Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ahan-bocah-smp

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP Neraca perdagangan baru surplus di bulan ketiga

- Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP Tak ada kerusakan akibat gempa 6,4 SR di Maluku Utara

- Kontroversi dispensasi pengadilan agama demi rencana pernikahan bocah SMP Penyuluh agama di tengah panasnya tahun politik

memang gak ada saudara lain yg bisa temenin gitu
apa saja diloloskan demi...
anak seumur itu udah bisa kerja nyari nafkah?