alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Indonesia Update /
Kemenko PMK dan Kemenkeu Berkolaborasi Mempercepat Penyaluran Dana Desa
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad453d6c2cb17140c8b4589/kemenko-pmk-dan-kemenkeu-berkolaborasi-mempercepat-penyaluran-dana-desa

Kemenko PMK dan Kemenkeu Berkolaborasi Mempercepat Penyaluran Dana Desa

Kemenko PMK dan Kemenkeu Berkolaborasi Mempercepat Penyaluran Dana Desa

JPP BATAM – Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus mengupayakan percepatan penyaluran Dana Desa dari Rekening kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa pada tahun 2018.

Oleh karena itu, Kemenko PMK dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan menggelar Workshop Regional Percepatan Penyaluran Dana Desa 2018 untuk Mendukung Padat Karya Tunai dan Penanganan Stunting di Kota Batam, Kepulauan Riau, Senin (16/04/2018).

Dari hasil pemantauan, Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa masih terhitung rendah. Per tanggal 13 April 2018, Dana Desa yang sudah tersalurkan ke Rekening Kas Desa baru mencapai Rp2,01 triliun dari Rp10,69 triliun yang telah ditransfer Pemerintah Pusat ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

"Untuk itu, kita berkumpul di sini dalam rangka memberikan asistensi dan alternatif solusi kepada Pemerintah Kabupaten agar dapat segera menyalurkan Dana Desa ke desa-desa yang sudah layak disalurkan, dan membantu desa yang masih mengalami kendala penyusunan APBDes," ujar Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa, dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi saat memberikan arahan lokakarya tersebut.

Dijelaskannya, Pemerintah Kabupaten bisa saja belum menyalurkan ke desa karena syarat penyampaian APBDes belum dilakukan oleh Pemerintah Desa. Meski begitu, sebutnya, Pemda harus melakukan asistensi kepada desa. Untuk penyaluran dana desa Tahap 1 tidak perlu mewajibkan revisi APBDes yang memenuhi kriteria hari kerja orang (HOK) 30% dalam kegiatan pembangunan desa. Revisi dapat dilakukan sambil berjalannya penyaluran Tahap 1, asalkan Pemerintah Desa sudah menyampaikan APBDes mereka.

Sonny Harmadi menegaskan, bahwa pemenuhan HOK sebesar 30% merupakan ketentuan bagi kegiatan Pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa serta dihitung berdasarkan agregat dalam satu tahun anggaran, bukan per item kegiatan.

"Padat karya ini ditujukan untuk warga masyarakat yang menganggur, setengah penganggur, miskin, dan yang mempunyai balita bermasalah gizi (stunting) sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat; mengurangi angka gizi buruk; mengurangi kemiskinan; menggerakkan ekonomi desa; serta mengembangkan kawasan perdesaan," ungkapnya.

Dalam hal ini, jajaran pemerintah kabupaten mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan padat karya tunai di perdesaan.

Workshop kali ini diikuti 141 Kabupaten di wilayah Sumatera dan Kalimantan Barat dengan unsur peserta dari Sekretaris Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Inspektorat Kabupaten. Selain unsur Kabupaten, peran Camat dan juga para pendamping profesional serta APIP daerah juga memainkan peran yang penting dalam suksesnya padat karya tunai di desa. (pmk)


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...uran-dana-desa

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Kemenko PMK dan Kemenkeu Berkolaborasi Mempercepat Penyaluran Dana Desa Pemerintah Segera Launching Penanganan Stunting Terintegrasi

- Kemenko PMK dan Kemenkeu Berkolaborasi Mempercepat Penyaluran Dana Desa Kemenkeu: Pemerintah Hati-Hati Kelola Utang

- Kemenko PMK dan Kemenkeu Berkolaborasi Mempercepat Penyaluran Dana Desa Presiden Tinjau Proyek Padat Karya Pembangunan Embung di Sukabumi

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di