alexa-tracking

Dirjen Dukcapil: DP4 dan Hak Akses Tidak Digunakan Optimal oleh KPU

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad37af1dac13e53198b4583/dirjen-dukcapil-dp4-dan-hak-akses-tidak-digunakan-optimal-oleh-kpu
Dirjen Dukcapil: DP4 dan Hak Akses Tidak Digunakan Optimal oleh KPU
Dirjen Dukcapil: DP4 dan Hak Akses Tidak Digunakan Optimal oleh KPU

JPP, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan ada 6,7 juta penduduk yang belum melakukan perekaman. Terkait hal itu, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah berkirim surat ke KPU untuk meminta data terkait.

Selanjutnya, telah diberikan data yang berasal dari 163 kabupaten atau kota dari total 381 kabupaten atau kota.

Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arief Fakrulloh mengatakan setelah menerima data dari KPU, pihaknya langsung melakukan analisis. Data yang dianalisis berasal dari data 87 kabupaten dan kota.

“Hasilnya, NIK ganda tercatat sebanyak 11.734. Sementara data ganda tercatat sebanyak 254.582. NIK tidak 16 digit 39.555. NIK kosong 26.290. Lalu Nomor KK tidak 16 digit 71.696," ungkap Zudan di Jakarta, belum lama ini.

Hasil analisis Ditjen Dukcapil juga, menurut Zudan, menemukan nomor KK yang kosongnya yang jumlahnya mencapai 12.870. Temuan lainnya, anomali tanggal lahir yang mencapai 85.437.

“Lalu, anomali tempat lahir yang jumlahnya mencapai 1.088. Kami juga menemukan alamat kosong yang jumlahnya 4.316 dan nama kosong sebanyak 15," ungkap Zudan.

Munculnya permasalahan NIK dan data ganda, menurut Zudan, penyebabnya karena DP4 yang telah diserahkan Kemendagri tidak digunakan secara optimal oleh KPU. Dan hak akses yang sudah diberikan pun tidak dimanfaatkan oleh komisi pemilihan.

Menurut Zudan, jika Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil pemutakhiran KPU diserahkan dalam format database ke Kemendagri, maka pihaknya dapat melakukan penyandingan ulang terhadap DP4. Ini agar NIK yang kosong atau pun masalah lainnya dapat dilengkapi dari DP4 tersebut.

"Dinas Dukcapil saya telah perintahkan agar tidak mudah menerbitkan NIK batu karena akan berpotensi menjadi NIK ganda, karena ada kemungkinan NIK yang kosong di DPS, dia sudah memiliki NIK," ujarnya.

Melihat permasalahan tersebut, Zudan menjelaskan, diperlukan langkah-langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional pemilih. Langkah pertama yang perlu dilakukan, KPU harus mampu mendorong masyarakat bersedia untuk jadi pemilih.

“Untuk jadi pemilih harus memiliki KTP elektronik (KTP el) atau Surat Keterangan (Suket). Langkah kedua, pemilih harus melakukan perekaman KTP el. Dukcapil seluruh Indonesia siap melayani," ucapnya.

Langkah ketiga, Zudan meminta KPU mengoptimalkan DP4 dan hak akses yang sudah diberikan. Serta mendata ulang penduduk yang elemen datanya seperti NIK dan nomor KK kosong atau tidak lengkap. Ini kunci administrasi kependudukan. Dukcapil sendiri saat ini terus melakukan perekaman di kantor dinas, kecamatan maupun lewat layanan jemput bola.

"Kemendagri juga telah menerbitkan Surat Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL tanggal 6 April 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP el dan Surat Keterangan Telah Terdata dalam Database Kependudukan," jelas Zudan.

Selain itu, juga telah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Surat tentang Penerbitan NIK sebagai tindak lanjut DPS. "Media massa juga harus mensosialisasikan pentingnya perekaman data KTP el dan penggunaan hak pilih dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres," ujar Zudan. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/polkam/politik/319...timal-oleh-kpu

---

Kumpulan Berita Terkait POLKAM :

- Dirjen Dukcapil: DP4 dan Hak Akses Tidak Digunakan Optimal oleh KPU Pemerintah Jamin Harga BBM Tidak Naik

- Dirjen Dukcapil: DP4 dan Hak Akses Tidak Digunakan Optimal oleh KPU Prajurit TNI Tidak Netral di Pilkada dan Pemilu Akan Menerima Hukuman Berat

- Dirjen Dukcapil: DP4 dan Hak Akses Tidak Digunakan Optimal oleh KPU Kini, Urus NPWP Tidak Harus Punya KTP dan Bisa Dilakukan Lewat Notaris