alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Beritagar.id /
Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad0d6d5a2c06e495b8b456f/saatnya-menimbang-kembali-pasal-penodaan-agama

Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama

Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama
Ilustrasi: Pasal penodaan agama awalnya ditujukan untuk membendung ateisme
Kejadian yang hampir berurutan dalam beberapa minggu ini bisa membuat publik menengok kembali pasal penodaan agama dalam hukum negeri ini. Publik bisa melihat dengan jelas bagaimana dan dalam kepentingan apa pasal itu dipergunakan.

Setidaknya ada tiga kejadian belakangan ini terkait isu penodaan agama. Pertama, pembacaan puisi oleh Sukmawati. Kedua, pembacaan puisi oleh Ganjar Pranowo. Ketiga, pernyataan seorang narasumber dalam sebuah acara diskusi di TV swasta.

Dalam pagelaran acara 29 Tahun Anne Avantie Berkarya, yang berlangsung pada Kamis (29/3/2018), Sukmawati membacakan sebuah puisi. Dalam puisi berjudul Ibu Indonesia itu, Sukmawati membandingkan konde dengan cadar; juga membandingkan kemerduan suara kidung dengan suara azan.

Seminggu sebelumnya, dalam sebuah acara talkshow di Kompas TV, Ganjar Pranowo--calon gubernur Jawa Tengah--membacakan puisi berjudul Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana. Di dalam puisi itu ada bait yang berbunyi "Kau bilang Tuhan sangat dekat, kau sendiri memanggil-manggil-Nya dengan pengeras suara setiap saat."

Dalam acara Indonesia Lawyer Club tvOne Selasa (10/4/2018), Rocky Gerung--salah seorang narasumber dalam acara itu--memberi pernyataan, "Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, maka kitab suci itu adalah fiksi."

Ketiga peristiwa ini belakangan dikaitkan dengan penodaan agama. Namun dengan reaksi yang berbeda.

Puisi Ibu Indonesia Sukmawati dianggap menistakan agama. Sukma dilaporkan ke polisi oleh banyak pihak . Beberapa diantaranya adalah Ketua DPP Partai Hanura, PW NU Jawa Timur, Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Forum Syuhada Indonesia (FIS), Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan Perkumpulan Pengkajian Notaris Muslim Indonesia.

Pada kasus lain, Ganjar Pranowo pada awalnya akan dilaporkan ke polisi oleh Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) dengan tuduhan penodaan agama. Namun belakangan FUIB membatalkan rencana itu setelah mengetahui bahwa puisi Kau Ini Bagaimana atau Aku Harus Bagaimana itu adalah karya KH. Mustofa Bisri--ulama yang akrab dipanggil Gus Mus. Malah, FUIB meminta maaf kepada Gus Mus.

Sedangkan Rocky Gerung dilaporkan ke polisi oleh Ketua Cyber Indonesia Heddy Setya Permadi--yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Janda. Permadi mengklaim, "Kami mewakili umat yang merasa tersakiti oleh pernyataan saudara Rocky Gerung karena beliau menyatakan bahwa kitab suci adalah fiksi."

Dengan melihat latar belakang dan preferensi politik baik pelapor maupun terlapor, sangatlah susah untuk menghindari kesan bahwa pada praktiknya pasal penodaan agama lebih banyak dipakai untuk memberikan legitimasi tafsir dan kepentingan politik.

Sementara sebutan pasal "penodaan agama" seolah memberi imaji terkait dengan kesucian agama dan adab toleransi beragama.

Pasal penistaan atau penodaan agama bukanlah warisan dari hukum Belanda. Sebagai bagian dari KUHP, pasal tersebut merupakan sisipan melalui pengesahan UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang diundangkan 27 Januari 1965.

Kehadiran UU No 1/PNPS/1965 itu dilatarbelakangi kepentingan pada saat itu untuk membendung ateisme dan kelompok ateis yang bisa merusak agama-agama yang ada dengan cara merekayasa aliran baru.

Namun pada gilirannya penerapannya tidak lagi terfokus kepada upaya untuk membendung ateisme. Hal yang lebih ditonjolkan dalam undang-undang itu kemudian adalah sifat diskriminatifnya. Tertuang dalam larangan untuk melakukan penafsiran dan kegiatan yang disebut "menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu."

Ketentuan tersebut mengasumsikan bahwa ada kelompok mayoritas yang dianggap memegang tafsir yang sah atas suatu agama; yang bagi siapapun yang berada di luar tafsir tersebut akan dianggap menyimpang. Dalam konteks itulah Gerakan Fajar Nusantara, Lia Eden, Tajul Muluk, Yusman Roy, Arswendo Atmowiloto, dan HB Jassin dijerat dengan pasal penodaan agama.

Rentetan kejadian--yang terkait dengan pasal penodaan agama beserta motif-motif di belakangnya yang mudah kita kenali--pada minggu-minggu ini barangkali bisa dijadikan momentum untuk menimbang kembali seberapa penting sebetulnya keberadaan pasal penodaan agama dalam sistem hukum kita.

Menimbang sifatnya yang diskriminatif, multitafsir dan menghalangi kebebasan berpendapat, serta praktik penerapannya selama ini yang bersifat karet dan diawali oleh dorongan kepentingan dan preferensi politik tertentu, tidakkah sebaiknya pasal tersebut dihapuskan?

Tanpa pasal penodaan agama itu, sudah barang tentu dialog menjadi cara terbaik dalam merespons perbedaan pendapat atas sebuah tafsir dalam suatu agama; diskriminasi terhadap minoritas dapat dihindarkan, serta kebebasan berpendapat pun lebih terjamin.

Sedang jika terjadi kasus yang bersifat menyerang keyakinan pemeluk agama tertentu, tidakkah hal itu bisa ditindaklanjuti dengan pasal yang terkait dengan kebencian bermuatan SARA?

Kekhawatiran bakal memunculkan aksi main hakim sendiri bukanlah argumentasi yang tepat untuk menolak penghapusan pasal penodaan agama. Kekhawatiran itu lebih bersifat intimidatif ketimbang argumentatif.
Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama


Sumber : https://beritagar.id/artikel/editori...penodaan-agama

---

Baca juga dari kategori EDITORIAL :

- Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama Menanti kesungguhan memberantas miras oplosan

- Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama Tsunami pers, dunia ilmiah, dan polisi

- Saatnya menimbang kembali pasal penodaan agama Hantu inflasi dan kebijakan populis BBM

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di