alexa-tracking

Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad0cfce32e2e62c4e8b4575/hampir-sepertiga-calon-pemilih-pilkada-pengguna-media-sosial
Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial
Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial
Simpatisan Gerakan Pemuda Islam Indonesia menggelar aksi deklarasi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 Damai di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (25/3/2018)
Terkuaknya skandal Cambridge Analytica, meningkatkan kekhawatiran pengguna media sosial--seperti Facebook, Twitter, Google, Whatsapp, dan yang lainnya--di seluruh dunia. Khususnya dalam konteks ajang politik seperti pemilihan pemimpin.

Media dan/atau jejaring sosial dianggap salah satu alat untuk memenangkan kontestasi politik dalam pemilihan umum modern. Ini bisa dilihat dari keseriusan setiap pasangan calon hingga partai dalam menangani akun-akun media sosial.

Namun apakah skandal Cambridge Analytica yang mengolah data pengguna Facebook untuk menargetkan kampanye politik berlaku pula di Indonesia, belum nyata jejaknya.

Saat Mark Zuckerberg sibuk menjawab semua tuduhan dan meyakinkan dunia akan cara perusahaannya dalam mengambil, menjaga, dan memanfaatkan data 2,2 miliar pengguna Facebook sedunia, mari menengok potensi dampaknya dalam Pilkada 2018.

Lokadata Beritagar.id memulainya dengan menghitung jumlah pengguna media sosial di Indonesia sebelum menyisir kekhawatiran yang ditimbulkan hingga dampaknya. Terutama proporsi pengguna media sosial di 17 wilayah pemilihan gubernur tahun ini.

Dalam data Susenas 2017, jumlah pengakses media sosial berusia 17 tahun ke atas di 17 provinsi pemilihan gubernur 2018 mencapai 26,6 persen. Sedangkan jumlah pengakses media sosial berusia 17 tahun ke atas di 154 kabupaten/kota mencapai 26,9 persen.

Artinya, tak sampai sepertiga dari penduduk berusia 17 tahun ke atas yang mengaku mengakses media sosial dalam Pilkada 2018 kali ini.
Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial

Menilik data tersebut, kampanye lewat media sosial tak sepenuhnya mampu menyasar mayoritas calon pemilih di 171 wilayah Pilkada 2018. Hanya ada lima kota yang didominasi pengakses media sosial. Sementara di 166 wilayah lainnya, kurang dari separuh penduduk dengan hak pilih mengakses media sosial.

Kemudian di 107 wilayah pemilihan bupati, kurang dari sepertiga penduduk dengan hak pilih merupakan pengguna media sosial. Hanya tujuh wilayah yang paling tidak sepertiga penduduknya menggunakan media sosial.

Di 17 wilayah pemilihan gubernur 2018, hanya tiga provinsi yang lebih dari 30 persen penduduk dengan hak pilih yang mengaku menggunakan media sosial, yakni Jawa Barat, Bali, dan Kalimantan Timur. Wilayah lainnya, media sosial tak begitu populer di kategori usia tersebut.

Akses internet di seantero Indonesia memang belum merata. Demikian juga dalam hal pengguna dan pengakses media sosial. Namun menurut Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Rouli Manalu, perbedaan akses tersebut tidak bisa diabaikan dampaknya.

"Pasti akan miss leading untuk melihat gambaran pengguna media sosial di Indonesia terkait politik ini, karena dipengaruhi oleh akses internet yang tidak sama antarwilayah lainnya," kata Rouli saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (12/4/2018).
Display only on mobile var divElement = document.getElementById('viz1523619653919'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; vizElement.style.width='320px';vizElement.style.height='527px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); var divElement = document.getElementById('viz1523619678214'); var vizElement = divElement.getElementsByTagName('object')[0]; vizElement.style.width='650px';vizElement.style.height='527px'; var scriptElement = document.createElement('script'); scriptElement.src = 'https://public.tableau.com/javascripts/api/viz_v1.js'; vizElement.parentNode.insertBefore(scriptElement, vizElement); Pemanfaatan data media sosial untuk politik
Rouli Manalu yang juga Ph.D. bidang komunikasi dan media digital dari North Carolina State University mengatakan, belum ada bukti penggunaan data pengguna media sosial di Indonesia untuk kepentingan politik--seperti dalam skandal data Facebook. Penggunaan media sosial di Indonesia selama ini, menurutnya, sebatas penyebaran isu.

Rouli mencontohkan bagaimana penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong yang dilakukan secara terorganisir oleh beberapa kelompok, dan ditangkap pihak kepolisian. Namun dia tidak memungkiri kemungkinan adanya penggunaan data itu di Indonesia.

"Mungkin ini tidak sepenuhnya benar, saya sering bilang ke teman-teman, yang bermain di sini semacam Saracen dan yang lainnya. Belum (ada) Rusia dalam politik kita. Setidaknya yang menyalahgunakan media sosial masih sesama kita, belum pihak luar. Saya tidak tahu apakah kita patut bersyukur atas hal ini," ujar Rouli sembari tertawa.

Senada dengan Rouli, pegiat dan pengamat media sosial, Nukman Lutfie, mengamati adanya penurunan intensitas berita bohong dan ujaran kebencian dalam Pilkada 2018. Ia mengakui kehebohan bahasan pilkada di media sosial saat ini memang tidak seramai saat Pilkada Jakarta tahun lalu.

Jakarta memang memiliki pengguna media sosial terbanyak di Indonesia bila dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, posisi Jakarta sebagai ibu kota menyebabkannya jadi sorotan secara nasional.

"Kalau kita lihat di beberapa daerah pilkada sepi di media sosial, yang paling ramai dalam bahasan pilkada saat ini adalah Jawa Barat, yang memang padat, seperti Jakarta. Agak ramai jumlah penggunanya. Sumatra Utara juga lumayan, tapi tidak terlalu heboh, Jawa Barat yang paling heboh," kata Nukman saat dihubungi Beritagar.id, Kamis (12/4/2018).
Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial

Meski tidak seramai pada Pilkada 2017, menurutnya kewaspadaan harus tetap berlaku karena dalam masa kontestasi politik semuanya bisa terjadi. Hal yang bisa dilakukan pemerintah adalah menindak tegas pelaku ujaran kebencian dan penyebar berita bohong dalam ajang politik seperti pilkada ini.

"Segala macam hoax dan ujaran kebencian tidak boleh didiamkan. Langsung tegas, tidak boleh pilih-pilih. Ujaran kebencian saat ini saya lihat turun, padahal biasanya jelang perhelatan politik kecenderungannya naik. Coba tanya ke polisi, apakah saat pilkada ujaran kebencian itu naik apa turun. Normalnya naik," terang Nukman lebih lanjut.

Penangkapan sejumlah kelompok penyebar berita bohong dan pelaku ujaran kebencian di media sosial, menurut Nukman, bisa memberikan terapi shock untuk pelaku lainnya, "...karena ditangkapin kemarin-kemarin itu jadi turun. Jadi pemerintah tidak perlu nanggung-nanggung," imbuhnya.

Menurut Nukman pelaku ujaran kebencian hingga berita bohong lewat media sosial memiliki tiga motif. Pertama adalah motif uang, kedua ideologi, dan ketiga mereka yang tidak tahu apa-apa atau polos dan ikut-ikutan.

"Kalau orangnya kadung dan terbiasa menerima uang dari proyek pilkada dan pemilu sebelumnya, maka kalau main lagi saat ini berbagai cara akan digunakan. Motif ideologi, kalau sudah cinta mati akan susah itu. Ketiga, yang tidak tahu apa-apa, terus cinta mati dan ikut-ikutan, ini yang juga targetnya," kata Nukman.

Anggota Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menjelaskan, dalam hal pengawasan media sosial Pilkada 2018, lembaganya menggandeng banyak lembaga. Termasuk Masyarakat antihoax dalam memantau informasi di media sosial. Selain itu mereka bekerja sama dengan pengelola platform media sosial di Indonesia.

Dia menuturkan, dari temuan di beberapa daerah, ujaran kebencian dan berita bohong terkait pasangan calon dalam Pilkada 2018 sudah masuk laporan ke lembaganya. Saat diminta menjelaskan contohnya, Frizt menolak.

"Saya tidak bisa sampaikan, karena itu masih proses dan masuk laporan yang disampaikan," kata Fritz kepada Beritagar.id, Kamis (13/4/2018).

Namun dia memaparkan, terkait penggunaan media sosial dalam Pilkada 2018, tugas lembaganya adalah menerima laporan dan mengkajinya, apakah laporan itu masuk dalam ujaran kebencian atau berita bohong, atau bagian dari kebebasan berpendapat.

"Menurut kajian kami, ketika melanggar pasal 46 UU Pemilihan, baru kita kirimkan ke pengelola platform terkait. Kami kerja sama dengan platform yang ada di Indonesia agar (konten tersebut) diturunkan," kata Frizt lebih lanjut.
Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...a-media-sosial

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial Perubahan konsumsi memaksa mal berubah

- Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial Indeks acuan sawit bantu cegah fluktuasi harga lokal

- Hampir sepertiga calon pemilih pilkada pengguna media sosial Laku, sekolah dinas buat calon menantu