alexa-tracking

Burhan Abdurahman Cagub Malut Ternyata Terlibat Korupsi?

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad0bb0c12e257861b8b4571/burhan-abdurahman-cagub-malut-ternyata-terlibat-korupsi
Burhan Abdurahman Cagub Malut Ternyata Terlibat Korupsi?
Halmahera, Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi Maluku Utara (Gerak Malut) di Jakarta Senin, (25/3/2018) kembali menggelar orasi di depan kantor KPK.
Dalam orasinya mahasiswa mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi pembebasan lahan seluas 2,4 hektar lahan waterboom di kelurahan kayu merah kota Ternate yang di duga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 3,3 miliar, di Provinsi Maluku Utara.
Dalam kasus tersebut telah menetapkan dua tersangka yakni Isnain Ibrahim selaku Sekda Kota Ternate dan Ade Mustafa sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate.
Yang menjadi perhatian masyarakat saat ini tentang bunyi amar putusan yang ikut menyeret Hi Burhan Abdurahman saat menjabat sebagai Walikota kala itu.
Dalam logika hukum seharusnya Burhan Abdurahman sebagai Wali kota dan menjadi orang yang paling bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut. Sekda dan Kabag Pemerintahan hanya sebagai aparatur yang ditugasi Walikota untuk program itu.
Berdasarkan direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor 147 PK/PID.SUS/2014. Bahwa perbuatan mereka terdakwa H. Isnain Ibrahim.S.Mn.M.M, dan Terdakwa Ade Mustafa.SIP, bersama-sama dengan Walikota Ternate H. Burhan Abdurahman, Wakil Walikota Ir. Arifin Djafar dan Assisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate Thamrin Alwi yang menyepakati pelaksanaan pengadaan tanah bekas HGB Nomor 1 Kayu Merah itu untuk kepentingan penempatan mesin PLN tanpa didahului adanya keputusan penetapan lokasi dari Walikota Ternate yang berlaku sebagai izin perolehan tanah.
Hal itu bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi sebagai tempat praktek korupsi yang hari ini telah dilakukan oleh berapa pejabat daerah yang ada di Maluku Utara. Dari amar putusan ini banyak kejanggalan pertama jelas dalam bunyi putusan dikatakan bahwasannya ada kalau terdakwa 1 Isnain Ibrahim dan terdakwa 2 Ade Mustafa bersama-sama dengan H. Burhan Abdulrahman,
Secara kronologis, kasus tersebut Burhan Abdurahman sebagai Walikota memimpin rapat tanggal 28 Februari 2011 telah menganggarkan pengadaan tanah tersebut pada tanggal 9 Januari. Sementara panitia pengadaan tanah saja belum dibentuk sebagai syarat utama dari proses pengadaan tanah, sesuai dengan Perpres No 36 Tahun 2005, terlebih lagi Panitia pengadaan tanah yang dibentuk baru ditetapkan tanggal 11 Maret berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No.80/1.1/KT/2011,” paparnya.
Atas dasar itu kami yang tergabung dalam GERAK-MALUT mendatangi KPK terus menerus dan memberikan beberapa Tuntutan sebagai berikut :
  • Mendesak KPK agar segera Memeriksa Burhan Abdurahman dalam kasus pembebasan Lahan Water Boom
  • KPK Segera mengeluarkan SPRINDIK untuk Burhan Abdurahman sebagai Wali Kota Ternate
  • Jika terbukti maka KPK diminta Segera tetapkan Burhan Abdurahman sebagai Aktor dari Korupsi pembebasan lahan Water Boom
  • KPK diharapkan jangan tebang pilih dalam menjalankan Supremasi Hukum.

Sumber Berita : 1 2 3

Burhan Abdurahman Cagub Malut Ternyata Terlibat Korupsi?

Gimna Menurut Kalian yang di daerah Malut?