alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad095ecdad77050598b4567/century-budiono-sby-dan-pdip

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?

April 11, 2018

Oleh: Nasrudin Joha

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?

Mediaoposisi.com- Gile bener politik di negeri ini. Bagi Anda para politisi, jangan merasa tenang kasus Anda tidak diproses, boleh jadi sedang di peti-es-kan. Jika suatu saat kepentingan politik menghendaki, kasus Anda akan dikeluarkan dari kulkas dan digoreng lagi oleh lawan politik Anda.

Ada jurus politik kuno, kaidahnya begini : "Menampakan sebagian untuk memukul lawan, dengan menyembunyikan bagian besarnya".

Contoh paling mudah untuk memahami jurus ini, adalah kasus Bupati Anas yang mundur dari Pilkada Jatim karena kasus paha ayam. Yang dinampakan hanya paha ayam, tetapi seluruh video jeroan ayam ada pada lawan politik Anas.

Jika saja Anas tidak mundur, boleh jadi lawan politik Anas akan mengumbar seluruh isi jeroan ayam pujaan Anas. Boleh jadi, isi jeroan Anas juga diumbar ke publik. Ini adalah jurus politik "menampakan sebagian, menyembunyikan bagian yang terbesar untuk memukul lawan".

Dan Anas pun, keok diadili oleh opini publik. Pilihan paling rasional, Anas mundur dari pencalonan. Siapa lawan Anas ? Belum tentu dari luar partai, boleh jadi rival internal partai.

Kasus praperadilan PN Jaksel yang menyebut Budiono agar disidik dalam kasus Century, boleh jadi juga jurus politik yang mengadopsi cara yang sama seperti pada kasus Anas.

Yang dinampakan sebagian, tetapi yang disembunyikan bagi kalangan tertentu tentu lebih fasih dan mengetahui.

Perseteruan PDIP dan Demokrat akibat nyanyian Papah, boleh jadi berbuntut panjang. Hasto, pasca penyebutan nama Puan dan Pramono membuat klarifikasi panjang. Diantara klarifikasinya isinya buang badan. Demokrat kebagian Sampur buang badan dari Hasto.

Demokrat pun berjibaku melawan, bahkan mempertimbangkan untuk tidak bergabung dengan koalisi Jokowi. Hubungan PDIP - Demokrat sedikit panas dingin.

Adapun kasus Century, Budiono itu bukan aktor utama. Banyak aktor besar dibalik budiono. Pengungkapan kasus budiono, boleh jadi membawa pesan besar "ANDA HARUS MUNDUR BUNG, ANDA IKUTI PERNAINAN SAYA BUNG, JIKA TIDAK KASUS CENTURY SAYA LEDAKAN !".

Timingnya dekat pemilu, dekat Pilpres, dekat musim kampanye, dekat tahun politik. Dalam kampanye, akan muncul ikhtiar untuk menampakan citra menyembunyikan fakta. Dalam kampanye, membongkar aib lawan dan mengubur aib sendiri itu lumrah.

Karena kampanye dapat didevinisikan sebagai ikhtiar membangun citra dan menutup kebusukan fakta, meraih simpati mendulang empati, membongkar aib lawan menutup aib pribadi untuk satu tujuan "ELEKTABILITAS".

Century, Budiono, dapat di intensifkan untuk membangun citra partai tertentu, mengungkap borok partai tertentu, mengalihkan kejengahan pada partai tertentu, menimbulkan simpati dan empati pada partai tertentu.

Namun, siapakah partai tertentu itu ? Saya tidak dapat sebutkan. Yang jelas, kasus Century terjadi pada saat SBY menjabat Presiden, Demokrat berkuasa. Sementara, putusan praperadilan PN Jakarta Pusat, terjadi saat Jokowi Presiden, dan PDIP sebagai partai penguasa.

Rasanya akan terjadi saling ngluruk, saling jegal, saling sandera, saling bermanuver menuju pemilu dan Pilpres 2019. Sulit untuk menepis isu, akan ada potensi besar (chaos) saat pemilu dan Pilpres.

Semua partai dan calon telah bersiap untuk menang, tetapi tidak SDA yang siap untuk kalah. Ahoker saja hingga sampai saat ini masih belum menerima kekalahan dan selalu bikin ulah. Bagaimana nanti jika cebong junjungannya kalah ? Apa mau Legowo terima atau bikin ulah seperti ahoker ? Disitulah letak potensi chaosnya.

Para penguasa dzalim itu khawatir jika kalah lawan politiknya akan membalas kedzaliman yang telah diperbuatnya. Tidak ada pilihan, POKOKNYA HARUS MENANG ! 

Makanya, kepada umat Islam udah fokus aja berjuang untuk tegakan Khilafah. Jangan ikut permainan politik mereka, politik yang mereka jalankan sadis. Kalian akan ikut jadi korban jika dipaksakan.

Fokuslah membina umat, agar kerinduan umat akan Khilafah bisa segera terobati. Sebab, hanya Khilafah saja yang bisa menghentikan seluruh huru hara politik di negeri ini.

https://www.mediaoposisi.com/2018/04/century-budiono-sby-dan-pdip.html


Bambang Soesatyo: SBY terlibat kasus Century

Kamis, 16 Agustus 2012 / 10:40 WIB

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?



JAKARTA. Tanggapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai testimoni atau pernyataan pernyataan kesaksian tanpa sumpah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid II Antasari Azhar, dinilai membuat masyarakat luas semakin yakin bahwa kekuasaan terlibat dalam rangkaian kasus dana talangan Bank Century.

Anggota Tim Pengawas Century Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo, mengatakan terdapat hal yang tidak benar mulai dari perencanaan, penyusunan peraturan, dan undang-undang sebagai bungkus dikeluarkannya kebijakan bailout Century.



Menurut Bambang, sebelum adanya agenda bailout century, ada dua peristiwa yang tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa ini. Yaitu, usaha menyuntik atau menyelamatkan Bank Indover di Belanda sebesar Rp 4,7 triliun dan blanket guarantee dengan biaya sekitar Rp 300-an triliun. Namun, kedua upaya ini gagal.



Penyelamatan Bank Indover gagal karena ditolak oleh DPR. Sedangkan blanket guarantee ditolak oleh Wakil Presiden yang saat itu menjabat, Jusuf Kalla. "Jadi masuk diakal kalau pertemuan yang dipimpin SBY dan menjadi testimoni Antasari, JK (Jusuf Kalla) tidak hadir. Sebab, jika hadir, bisa jadi kasus Bank Century yang merupakan skandal keuangan terbesar pasca reformasi tidak akan pernah ada," kata Bambang melalui rilis yang diterima KONTAN pada Kamis (16/8).

Selain itu, lanjut Bambang, terdapat alibi dan kalimat bersayap yang disampaikan Presiden dalam rapat yang dihadiri Antasari dan lembaga lainnya di Istana Presiden pada 9 Oktober 2008 lalu. Alibi tersebut patut diduga merupakan pra-kondisi dari suatu rangkaian peristiwa terencana yang kemudian dibungkus dengan peraturan dan perundang-undangan termasuk Perppu (yang akhirnya ditolak DPR) agar terhindar dari jeratan hukum di kemudian hari karena memanfaatkan situasi krisis keuangan global 2008 untuk kepentingan politik tertentu menjelang Pemilu 2009.

"Dari 10 direktif ini yang ingin saya sampaikan nanti pada kesempatan ini, bisa jadi karena ada tindakan yang harus diambil secara cepat, dan undang-undangnya mungkin belum tersedia. Mekanismenya mesti ada Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu). Tapi harus ada alasan apakah sungguh termasuk kegentingan yang memaksa...," kata Bambang menirukan SBY.

Selain itu, lanjut Bambang, juga ada pernyataan bersayap SBY lainnya. "Itu yg saya maksudkan bahwa in time of crisis, there must be an action, decision that must be taken quickly, yang barangkali belum ada aturannya...," pungkas Bambang seraya menirukan alibi SBY ketika itu.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Antasari Azhar mengungkap fakta baru dugaan korupsi bailout Bank Century. Antasari menuturkan, Presiden SBY pernah memimpin rapat soal pengucuran dana talangan (bailout) Bank Century pada Oktober 2008 dan membahas skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Antasari mengaku diundang Presiden SBY ke istana saat ia masih menjabat sebagai Ketua KPK. Sejumlah pejabat tinggi yang hadir antara lain Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supanji, Menko Polhukam Widodo AS, Menkeu Sri Mulyani dan Mensesneg Hatta Rajasa. Selain itu turut hadir Gubernur BI Boediono, Juru Bicara Presiden Andi Mallarangeng, dan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana.

Dalam pertemuan tersebut Presiden memimpin langsung skenario bailout Bank Century. Saat itu, pemerintah sudah menyadari adanya dampak hukum atas kebijakan pemberian dana talangan yang rawan penyimpangan. Menurut Antasari, selain Bank Century, ia juga sering dihubungi sejumlah pihak membahas penyelamatan bank sakit.

Antasari yang kini mendekam di LP Tangerang mengungkap bahwa menjelang pemilu 2009, pemerintah mencari cari bank sakit untuk sesegera mungkin disuntik dana segar. Setelah disepakati, Bank Century mendapat kucuran dana segar secara bertahap. Tahap pertama, bank yang sudah kolaps menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008.

Tahap kedua, pada 5 Desember 2008 sebesar Rp 2,2 triliun. Tahap ketiga, pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun, dan tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar.
http://nasional.kontan.co.id/news/bambang-soesatyo-sby-terlibat-kasus-century


-----------------------------------------

Pokoknya menang!


emoticon-Wkwkwk
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
kasus nya mboseni
Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?
source pic: BBC

Apa dan siapa di Bank Century
21 Februari 2010

Ada yang menggunakan kasus Bank Century untuk menggelar unjuk rasa mengkritik kepemimpinan Presiden SBY

Selain membawa nama-nama para pejabat tinggi keuangan Indonesia, antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono -yang kini menjabat wakil presiden- dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kasus Bank Century juga menyeret nama pengusaha maupun pejabat kepolisian.

Bahkan Pansus juga merasa perlu untuk memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memberikan kesaksian karena pernah menyatakan tidak diajak berunding dalam keputusan penyelamatan Bank Century.

Boediono

Saat Bank Century mendapat bantuan penyelamatan dari pemerintah tahun 2008, Boediono memangku jabatan Gubernur Bank Indonesia dan masuk ke dalam KSSK.

Boediono berpendapat bahwa penyelamatan Bank Century diperlukan agar tidak berdampak pada kejatuhan bank-bank swasta lainnya.

Dalam sebuah konperensi pers pertengahan Desember 2009, Boediono membantah adanya pembicaraan langsung antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular pada masa-masa rapat untuk mengambil keputusan atas Bank Century.

"Robert Tantular tidak ada di dalam rapat. Yang kedua, tidak ada pembicaraan apapun karena dia tidak ada di rapat, yang dikesankan seakan-akan terjadi antara menteri keuangan dan yang bersangkutan," tegasnnya.

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?
Wakil Presiden Boediono sebelumnya menjabat Gubernur Bank Indonesia

Boediono sudah dua kali memberikan keterangan di depan Pansus Bank Century dan menegaskan kembali pendapatnya bahwa kejatuhan Bank Century akan memberikan efek domino pada perekonomian nasional. Boediono juga berkeyakinan kebijakan penyelamatan itu sesuai dengan koridor hukum.

Beberapa anggota pansus sempat mencuatkan wacana pemakzulan Wakil Presiden Boediono, namun Boediono lewat jurubicaranya mengatakan bahwa dia adalah pejabat negara yang dipilih rakyat sehingga DPR tidak bisa menurunkannya begitu saja.

Berdasarkan Undang-undang, usulan untuk pemakzulan dari DPR harus lebih dulu disetujui oleh Mahkamah Konstitusi sebelum diserahkan kepada MPR untuk diputuskan.

Pernah menjabat Menteri Koordinator Perekonomian dalam kabinet SBY-Kalla, Boediono kemudian ditunjuk menjadi Gubernur Bank Indonesia sebelum terpilih sebagai wakil presiden bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sri Mulyani Indrawati

Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini menjabat Ketua Komite Stabilisasi Sektor Keuangan atau KSSK dan menteri keuangan saat Bank Century diselamatkan.

Ketika Boediono ditunjuk sebagai Gubernur Bank Indonesia pada masa pemerintahan SBY-Kalla, Sri Mulyani yang diminta merangkap sebagai penjabat Menko Perekonomian dan sempat pula disebut-sebut media akan menjadi calon wakil presiden pendamping SBY.

Namun ternyata Boediono yang menjadi wapres dan dalam kabinet SBY-Boediono dia kembali menjabat Menteri Keuangan.

Di hadapan para anggota Pansus, Sri Mulyani menegaskan bahwa presiden dan wakil presiden mengetahui keputusan tentang bail out Bank Century walau Jusuf Kalla beberapa kali mengatakan dia hanya mendapat pemberitahuan namun tidak diajak berkonsultasi.

Dalam wawancara dengan BBC Indonesia saat berada di London akhir 2009, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa pemerintah menyelamatkan Bank Century karena dikhawatirkan akan berdampat sistemik bagi perbankan nasional.

Pernyataan itu yang selalu dia ulang dalam setiap kesempatan, termasuk ketika memberikan keterangan di hadapan Pansus DPR.

"Kondisi makro saat bulan-bulan terakhir 2008 mengalami tekanan serta ada gangguan sistem perbankan dan keuangan yang diperkirakan memiliki potensi riil untuk menciptakan perburukan situasi dan dapat berpotensi menciptakan instabilitas," katanya.

Dalam jumpa pers pertengahan Desember 2009, Sri Mulyani juga membantah dugaan melakukan komunikasi dengan mantan pemilik Bank Century, Robert Tantular, saat terjadi proses penyelamatan bank itu.

Sri Mulyani tampaknya menjadi salah satu sasaran utama dari para anggota Pansus Bank Century yang mempertanyakan kebijakan bail out Bank Century, dan dalam wawancara dengan Asian Wall Street Journal edisi 10 Desember 2009, dia mengatakan Pansus kemungkinan tidak akan memperlakukannya dengan adil.
Beberapa anggota Pansus secara tegas meminta agar dia mengundurkan diri.

Jusuf Kalla

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?
Kalla mengaku tidak diajak berunding dalam keputusan Bank Century

Saat dipanggil untuk memberikan kesaksian di hadapan Pansus Bank Century pada 14 Januari 2010, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah menerima pesan pendek atau SMS di telepon tangan mengenai laporan pemberian dana talangan kepada Bank Century dari Ketua KSSK Sri Mulyani tanggal 22 November 2008.

Namun Jusuf Kalla menerima laporan secara lisan mengenai langkah KSSK dalam menyelamatkan Bank Century pada 25 November 2008, atau tiga hari kemudian. Keterangan ini menanggapi penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Pansus sehari sebelumnya.

"Menurut apa yang saya ikuti semalam bahwa Bu Menteri Keuangan melaporkan kepada presiden dengan tembusan kepada saya. Tapi saya tidak membaca tembusan itu karena saya tidak tahu apa benar memang ditujukan pada saya atau tidak."

Saat itu Jusuf Kalla merupakan penjabat presiden karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang berada di luar negeri.

Kalla sejak awal memang menegaskan dia tidak tahu menahu mengenai keputusan tentang penyelamatan Bank Century dan hanya mendapat pemberitahuan tentang keputusan yang sudah diambil.

Kalla juga berpendapat bahwa kegagalan Bank Century bukan karena krisis keuangan namun karena dirampok oleh pemiliknya sendiri, Robert Tantular.

Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Wakil Presiden Jusuf Kalla memilih untuk berpisah dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan presiden 2009.

Berpasangan dengan Wiranto, Kalla kemudian menduduki peringkat ketiga dalam perolehan suara saat pemilihan presiden.

Tak lama kemudian dia juga terdongkel dari posisi Ketua Umum Partai Golkar, yang direbut oleh pengusaha Aburizal Bakrie yang menjabat Menkokesra dalam kabinet SBY-Kalla.

Robert Tantular

Pemilik saham mayoritas bank Century ini sedang mendekam di penjara setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada September 2009 menjatuhkan hukuman penjara empat tahun karena dinyatakan bersalah menipu nasabah bank dengan melakukan investasi secara rahasia pada surat-surat berharga yang beresiko tinggi dan tak bermutu.

Hal itulah yang dianggap menjadi penyebab utama ambruknya Bank Century.

Namun dalam keterangan di Pansus DPR, dia mengatakan bahwa pada tanggal 13 November Bank Century hanya kalah kliring Rp 5 miliar walau setelah ditanya lebih lanjut dia mengakui nilainya mencapai Rp 30 miliar sebelum ditutup dengan berbagai pinjaman sehingga nilai akhir kalah kliring itu mencapai Rp 5 miliar.

Dia juga berpendapat pengambilan dana secara besar-besaran di cabang-cabang Bank Century terjadi setelah Bank Indonesia mengumumkan kekalahan kliring sehingga pada November 2008 Bank Century menghadapi masalah likuiditas.

Bagaimanapun, pada pertengahan Januari 2010, setelah Pansus Century terbentuk, Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman penjara yang lebih berat atas Robert Tantular, yaitu lima setengah tahun penjara.

Pengadilan tinggi Jakarta mengatakan Robert Tantular terbukti bersalah memperkaya dirinya sendiri serta dua pemegang saham Bank Century lainnya dalam pembelian surat berharga fiktif senilai US$ 230 juta pada tahun 2002.

Namun PT Jakarta membebaskan dia dari dakwaan yang berkaitan dengan penggelapan deposito nasabah senilai US$ 18 juta dolar milik pengusaha Boedi Sampoerna.

Robert Tantular oleh pengadilan tinggi juga dibebaskan dari dakwaan menggelapkan kredit bermasalah milik PT Wibowo Wadah Rejeki senilai Rp.121,3 miliar dan PT Accent Investment Indonesia sebesar Rp 60miliar.
Robert Tantular saat ini sedang menunggu hasil kasasi atas vonis tersebut ke Mahkamah Agung.

Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji

Dalam keterangan di depan Pansus DPR, Susno menjelaskan bahwa penangkapan pemilik Bank Century, Robert Tantular, dilaksanakan setelah ada perintah dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Perintah Kalla saat itu langsung disampaikan kepada Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?
Susno menangkap Robert Tantular atas perintah Wapres Jusuf Kalla

Ketika ditanya soal bukti-bukti penangkapan, Susno menjelaskan adanya laporan mengenai kredit fiktif dan kredit macet.

Menurut Susno ke Pansus Century, Tantular telah melakukan kejahatan perbankan dengan mengambil dana Bank Century sekitar Rp 1,3 triliun dan disembunyikan di beberapa negara.

Nama Susno Duadji disebut-sebut dalam kasus Bank Century karena KPK sempat mensinyalir keterlibatan Susno Duadji setelah seorang nasabah besar Bank Century -yang belakangan disebut sebagai Boedi Sampoerna- menggunakan surat darinya untuk mencairkan uang senilai US$ 18 juta.

Tanggal 25 November 2009 Susno dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri dan menjadi pejabat tinggi kepolisian tanpa jabatan.

Humas Kapolri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna, menegaskan pergantian Seno Duadji merupakan bagian dari hal rutin di markas Kepolisian RI.

Dalam keterangan di depan Pansus 20 Januari 2010, Susno membantah terlibat dalam pencairan dana Boedi Sampoerna di Bank Century.

"Saya tidak pernah terlibat dalam pencairan dana Boedi Sampoerna di Century karena tugas kami adalah penyelidikan, tidak pernah saya bikin surat untuk mencairkan dana," katanya seperti dimuat dalam situs DPR.
Susno mengaku memang ada 2 surat yang dikirimkan oleh Kabareskrim kepada Bank Century, namun sama sekali tidak berkaitan dengan permintaan pencairan dana Boedi Sampoerna.

Surat tersebut, tambahnya, merupakan surat jawaban kepada manajemen Bank Century yang menanyakan mengenai status dana Boedi Sampoerna yang dibawa kabur Dewi Tantular.

"Karena itu kami bilang tidak ada masalah, jadi mau dicairkan atau tidak itu terserah pada mereka,"paparnya.

Boedi Sampoerna

Pengusaha dari keluarga pemilik rokok kretek Sampoerna ini disebut-sebut sebagai salah satu dari tiga nasabah besar Bank Century besar dengan simpanan sebesar US$ 113 juta.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK pada tanggal 3 Februari 2010, Boedi Sampoerna mengaku menarik dananya sebesar Rp 50 miliar dari Bank Century ketika bank ini menerima talangan dana pemerintah sebesar Rp 6,7 triliun pada November 2008.

Sebelum dicairkannya bantuan pemerintah lewat LPS, Boedi Sampoerna menghadapi kesulitan untuk menarik dananya dari Bank Century.

Berdasarkan ketetapan LPS, nasabah hanya boleh menarik maksimal Rp 2 miliar per rekening jika bank mengalami masalah.

Namun pengacara Boedi Sampoerna, Eman Achmad, mengatakan kepada para wartawan di KPK bahwa penarikan dana milik kliennya tidak melanggar peraturan LPS karena penarikan maksimal Rp 2 miliar per rekening hanya berlaku jika bank tutup sementara kliennya menarik dana ketika bank masih beroperasi.

Eman menambahkan bahwa sebelum Bank Century berubah menjadi bank Mutiara, Boedi Sampoerna sudah berhasil menarik total dana sebesar Rp 395 miliar.

Partai PDI Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat kasus Bank Century mengandung empat macam dugaan pidana, seperti disampaikan dalam rapat Pansus 17 Februari.

"Telah terjadi praktek-praktek yang tidak sehat, yang merugikan Bank Century," begitulah salah satu sikap Fraksi PDI-P seperti disampaikan oleh Hendrawan Supratikno.

Sejak awal PDI perjuangan yang beroposisi dengan pemerintah, memang bisa disebut menjadi motor yang mengusung usulan pembentukan pansus DPR.

Bahkan saat masih dalam pandangan fraksi awal Februari, PDI-P sudah menebutkan adanya indikasi pelanggaran pidana umum, pidana perbankan, dan praktek pencucian uang pada kasus Bank Century serta merekomendasikan kepada aparat penagak hukum agar segera memprosesnya.

Sementara itu Effendi Simbolon, saat penetapan Pansus Century tanggal 1 Desember, meminta pejabat yang bertanggung jawab dalam kasus ini mundur dari jabatannya.

"Laporan dari BPK itu jelas mana yang sudah dugaan kuat, rekayasa atau tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Gubernur BI, Menteri Keuangan. Penyalahgunaan wewenang."

Effendi Simbolon juga menyarankan agar Boediono, yang saat penyaluran dana itu menjabat Gubernur Bank Indonesia, mengundurkan diri sedang Sri Mulyani dan yang lain-lain dipecat karena statusnya adalah pembantu presiden.

PDI-P juga menyebutkan bahwa Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, ikut andil dalam pelanggaran aliran dana di Bank Century.

Partai Golkar

Partai Golkar sebenarnya masuk dalam koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun dalam kasus Bank Century tampaknya Golkar memilih untuk berada di seberang Partai Demokrat karena Golkar mendukung pembentukan Pansus.

Golkar juga memperjuangkan kadernya M Idrus Marham untuk terpilih sebagai Ketua Pansus walau pada saat itu Partai Demokrat menyambut baik Idrus yang mengalahkan T Gayus Lumbun dari PDI-Perjuangan, yang bukan anggota koalisi pemerintahan.

Sementara itu beberapa anggota Partai Golkar yang duduk di Pansus Hak Angket Bank Century mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tajam kepada Boediono maupun Sri Mulyani.

Century, Budiono, SBY Dan PDIP ?
Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar 2009-2014

Banyak yang mengkaitkan poisisi Partai Golkar dalam kasus Bank Century dengan Aburizal Bakrie, yang terpilih sebagai Ketua Umum 2009-2014.

Konglomerat ini sempat menjadi Menko Perekonomian serta Menko Kesra dalam kabinet SBY-Kalla dan berbagai laporan media menyebutkan dia berbeda pendapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang menentang penghentian perdagangan saham perusahaan PT Bumi Resources, milik keluarga Bakrie, di Bursa Saham Indonesia ketika harganya anjlok 2009.

Partai Demokrat

Partai yang mengusung Presiden Yudhoyono menolak pembentukan pansus yang diusulkan beberapa anggota DPR karena usulan didasarkan pada hasil audit BPK yang saat itu belum selesai secara resmi.
Setelah Pansus terbentuk, Ketua Fraksi partai Demokrat Anas Ubaningrum mengatakan harapannya agar hak angket tidak dipolitisasi namun didasarkan pada jalur hukum.

Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Partai Demokrat menegaskan bahwa penanggung jawab atas terjadinya pelanggaran dalam aliran dana Bank Century adalah Direksi Bank Century.
http://www.bbc.com/indonesia/laporan...centuryplayers

Kunci nya kan ada di Boediono...
Mantan Gubernur BI tiba2 dijadikan Cawapres Pemilu 2009...
emoticon-Bingung
kok malah umat diprovokasi ? emoticon-Bingung (S)
ts bikin asumsi asumsi
ujung2 nya mengajak menegakkan khilafah

ts HTI ya

emoticon-Cool
Prediksi gua 100% bener semua. Yessss
kilafa lancaaauuu, km pikir indonesia bukan kilafa? orang pinter agama macam gus mus dan mahfud md saja tdk pernah menganjurkan kok. makanya itu geng goblok2 suruh belajar agama yg bener dulu baru cuap2 ke publik, orang yg terkenal lebih dulu dari pada tingginya ilmu itu lebih bahaya dr penjajah.
ts asuuuu.
tidak lama semua akan terbuka....

setelah terbuka, yach masing-masing cari jalan untuk menyelamatkan diri....

Prediksi ane ada artis kolaps atau settingan lainnya setiap 3 bulan wkwkwk e-centuryktpemoticon-I Love Indonesia


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di