alexa-tracking

Perludem: Bagai Kaset Usang Yang Diputar Kembali Bahas Pilkada Lewat DPRD

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad0623514088d31118b4568/perludem-bagai-kaset-usang-yang-diputar-kembali-bahas-pilkada-lewat-dprd
Perludem: Bagai Kaset Usang Yang Diputar Kembali Bahas Pilkada Lewat DPRD
Perludem: Bagai Kaset Usang Yang Diputar Kembali Bahas Pilkada Lewat DPRD

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah mundur dan kembali mengulang-ulang persoalan yang sama pada tahun 2014 lalu, kalau mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD.

Hal itu ditegaskan Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mewakili Koalisi AntiPolitisi kepada Tribunnews.com, Jumat (13/4/2018).

Karena menurut Titi, perdebatan terkait dengan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung atau melalui DPRD adalah diskursus yang sudah tuntas di tahun 2014 dengan dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika itu.

"Jika wacana mekanisme pemilihan kepala daerah kembali diperdebatkan, ini adalah langkah mundur dan kembali mengulang-ulang persoalan yang sama pada tahun 2014 yang lalu. Bagai kaset usang yang diputar kembali," tegas Titi kepada Tribunnews.com.

Seharusnya, DPR dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap persoalan yang muncul di dalam sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung, dan melakukan perbaikan terhadap beberapa kelemahan tersebut.

Lebih jauh kata dia, terkait dengan alasan biaya politik yang tinggi di dalam pemilihan kepala daerah, perlu dilihat secara serius, apakah betul persoalan ini berasal dari sistem pemilihan kepala daerah langsung.

Dari fakta yang terjadi, biaya politik yang tinggi, justru dikeluarkan oleh calon kepala daerah untuk hal-hal sudah dilarang di dalam UU Pilkada.

Salah satunya, menurut dia, adalah biaya untuk membayar uang pencalonan atau mahar politik kepada partai untuk proses pencalonan.

"Sudah menjadi rahasia umum, bahwa penyerahan uang kepada partai adalah sesuatu realitas yang tak bisa dibantah di dalam pencalonan kepala daerah," jelasnya.

Padahal, ketentuan memberikan uang kepada partai politik, atau partai politik menerima uang terkait proses pencalonan kepala daerah ini sudah diancam sanksi di dalam UU Pilkada.

"Lalu, ketika biaya politik tinggi itu disebabkan oleh partai politik, dan perilaku oknum kepala daerah sendiri, mengapa daulat rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya yang mesti direnggut?" demikian ia mempertanyakan.

"Ini jelas sebuah penelahaan terhadap masalah yang tidak tepat, yang berujung kepada solusinya pun menjadi keliru," jelasnya.

Selain biaya mahar pencalonan, biaya politik tinggi dari calon kepala daerah juga berasal dari biaya untuk memberikan uang kepada pemilih, atau politik uang.

Fakta terbaru terkait hal ini terungka ketika calon Gubernur Sulawesi Tenggara ditangakp oleh KPK bersama uang tunai senilai 2,7 milyar rupiah, dengan pecahan Rp50.000,- dan diduga kuat akan dipergunakan untuk dibagi-bagikan kepada pemilih ketika kampanye pilkada.

Padahal, praktik politik uang adalah sesuatu yang dilarang dilakukan di dalam sebuah pemilihan kepala daerah.

Ancaman sanksinya pun tidak main-main, bisa didiskualifikasi sebagai calon kepala daerah.

Sekali lagi, biaya politik tinggi yang menjebak kepala daerah, justru dikeluarkan untuk hal-hal yang “haram” dilakukan dalam hukum pilkada.

"Sehingga menjadi tidak tepat, jika solusi dari persoalan itu justru mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD," katanya.

Menurutnya, DPR dan Pemerintah akan jauh lebih produktif jika melakukan perbaikan terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Berdasarkan pendekatan evaluative yang konstruktif dari pengalaman 3 kali pilkada transisi ini, yakni Pilkada 2015, Pilkada 2017, dan Pilkada 2018 (yang saat ini sedang berlangsung).

Beberapa perbaikan yang mendesak perlu segera dilakukan adalah, Pertama, membangun norma hukum di dalam UU Pilkada untuk penjatuhan sanksi bagi partai atau calon yang terlibat dalam mahar politik, tidak lagi mesti pemberian uang selesai dilakukan.

Tetapi, bagi partai politik, jika sudah ada permintaan uang kepada partai politik terkait pencalonan, sanksi tegas sudah bisa dijatuhkan.

Begitu juga bagi bagi calon kepala daerah. Jika ada janji yang akan diberikan kepada partai politik, sanksi tegas juga sudah bisa dijatuhkan.

Kedua, membangun pengaturan belanja kampanye di dalam UU Pilkada. Dengan adanya pembatasan belanjan kampanye, ini akan melengkapi ketentuan pembatasan sumbangan yang ada di dalam UU Pilkada sebelumnya.

Ketiga, Menguatkan aparatur penegekan hukum pemilu, untuk lebih tegas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, khususnya dana kampanye yang tidak jujur, serta penjatuhan sanksi kepada pelaku politik uang.(*)


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...ada-lewat-dprd

---

Baca Juga :

- KPU RI Tetapkan PKPI sebagai Peserta Pemilu 2019

- Megawati Puji Emelia Nomleni

- Cerita Unik di Balik Rambut Putih Emelia Nomleni