alexa-tracking

Ombudsman RI Masih Temukan Potensi Pungli pada Pelayanan Kepolisian Terpadu

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad04331d9d7702e6f8b4574/ombudsman-ri-masih-temukan-potensi-pungli-pada-pelayanan-kepolisian-terpadu
Ombudsman RI Masih Temukan Potensi Pungli pada Pelayanan Kepolisian Terpadu
Ombudsman RI Masih Temukan Potensi Pungli pada Pelayanan Kepolisian Terpadu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ria Anatasia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaporkan hasil investigasi terhadap pelayanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) kepada pihak kepolisian.

Anggota ORI, Adrianus Meliala mengatakan, masih ada potensi maladministrasi khusus terkait pungutan liar (pungli) dalam pelayanan publik berdasarkan investigasi Ombdusman pada 11 titik Polres dan Polsek di DKI Jakarta mulai April 2017 hingga April 2018.

"Dalam penyelenggaraan SPKT di wilayah Polda Metro Jaya, kami menemukan potensi maladministrasi, berupa praktik pungli dalam bentuk penerimaan imbalan," ujar Adrianus di Gedung ORI, Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (13/4/2018).

Baca: Puisi Novanto: Di Kolong Meja, Ada Pecundang yang Sembunyi Sembari Cuci Tangan

Ombudsman memeriksa pelayanan pembuatan SKCK, SIM dan surat hilang di SPKT dengan cara berpura-pura sebagai pengguna jasa, wawancara masyarakat dan analisis peraturan perundang-undangan.

Hingga April 2018, Ombudsman menemukan ada delapan satuan wilayah kepolisian yang menerima imbalan atas pelayanan publik tersebut.

Kedelapan satuan wilayah tersebut, yakni Polsubsektor Manggarai, Polsek Tebet, Polsek Mampang Prapatan, Polsek Palmerah, Polsek Johar Baru, Polres Metro Jakarta Barat, Polsek Penjaringan, dan Polsek Duren Sawit.

ORI mengatakan sebagian besar SPKT belum menerapkan Pedoman Standar Pelayanan sesuai UU No. 25 tahun 2009 tentang Publik. Standar pelayanan dianggap tidak jelas dan bisa membuat masyarakat bingung.

"Potensi maladministrasi terjadi saat menanyakan adakah biaya pengurusan surat hilang, petugas tidak menegaskan gratis, justru menjawab dengan 'terserah, seikhlasnya' begitu," kata Adrianus.

"Ketidakjelasan ini membuat masyarakat terpancing memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasih," imbuhnya.

Baca: Penyesalan Novanto: Jika Saya Tidak Bertemu Mereka, Mungkin Saya Tidak akan Terlibat Jauh

Irwasda Polda Metro Jaya Kombespol Kamarul Zaman merespon positif atas temuan Ombudsman tersebut. Temuan tersebut, kata Kamarul, akan menjadi bahan agar Polri berbenah memperbaiki pelayanan.

"Ini menjadi bahan untuk kami segera berbenah berikan terbaik untuk masyarakat. Apa yang telah disampaikan akan kami laporkan ke pimpinan dan berikan ke jajaran untuk segera berbenah," tutur Komarul.

"Kami ingin berikan yang terbaik sesuai dengan prinsip Promoter (profesional, modern dan terpecaya) Polri," pungkasnya.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...lisian-terpadu

---

Baca Juga :

- Maladministrasi DKI soal Penerbitan SHM di Pulau Pari, Salah Satunya Sertifikat Tidak Diumumkan

- Sandiaga Siap Penuhi Panggilan Ombudsman Terkait Sengketa Tanah di Pulau Pari

- Oknum Polisi yang Lakukan Pungli Dihukum 14 Hari, Satlantas Ungkap Kebohongan Pengendara