alexa-tracking

Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad0395d5c77980d1f8b4573/status-persero-pgn-ditarik-setelah-bumn-migas-terbentuk
Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk
Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk
Petugas memasang tanda kehabisan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) solar bersubsidi Bio Solar di SPBU Lubukbuaya, Padang, Sumatera Barat, Sabtu (24/3/2018).
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhirnya merampungkan pembentukan induk perusahaan (holding) untuk sektor minyak dan gas (migas).

Tuntasnya pembentukan itu ditandai dengan penandatanganan akta pengalihan saham seri B milik Negara sebesar 56,96 persen di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno pada Rabu, 11 April 2018.

Mengutip detikcom, proses pengalihan juga sudah dirampungkan sejak 6 April 2018, atau dengan kata lain, Pertamina resmi menjadi induk, sementara PGN akan menjadi anggota holding-nya.

Agar integrasi berjalan efektif, Rini juga telah menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Pertamina terkait perubahan atau peningkatan modal serta integrasi PT Pertamina Gas (Pertagas) ke dalam PGN.

"Dengan masuknya PT Pertagas ke PGN, maka PGN akan menjadi pengelola midstream (tengah) sampai distribusi dan niaga gas," sebut Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media, F Harry Sampurno, dalam CNN Indonesia.

Induk usaha BUMN migas dibentuk sesuai arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Oktober 2016 yang dituangkan dalam Peta Jalan (roadmap) Pengembangan BUMN yang sudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak.

Dalam penggabungan ini, akan ada Perubahan Anggaran Dasar Pertamina terkait peningkatan modal Pertagas ke dalam PGN.

Ada tiga pertimbangan yang membuat Direksi Pertamina mengambil keputusan untuk mengintegrasikan Pertagas ke dalam PGN.

Pertama, lini bisnis yang sama dalam hal transportasi dan niaga gas. Kedua, potensi penghematan biaya operasional dan belanja modal (capital expenditure/capex) karena hilangnya tumpang tindih dalam pengembangan infrastruktur.

Ketiga, PGN dan Pertagas dinilai dapat menciptakan infrastruktur gas yang terintegrasi, memperkuat struktur permodalan PGN, yang berujung pada kinerja keuangan yang sehat, pengembangan bisnis gas, perbaikan setoran dividen, serta setoran pajak.

Perihal integrasi ini, selanjutnya pemerintah akan menghilangkan status "persero" yang selama ini melekat pada PGN. Namun Harry memastikan, penghapusan status itu hanyalah proses administrasi semata, sebab PGN akan tetap diperlakukan layaknya BUMN lain untuk hal-hal yang sifatnya strategis.

Sebab dalam hal ini negara tetap memiliki kontrol terhadap PGN. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, diatur tentang kontrol yang dimiliki negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas (PT) yang bisa melalui dua hal, pertama melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna dan kedua secara tidak langsung melalui Pertamina selaku induk holding.

Saham dwiwarna adalah kunci bagi pemerintah untuk tetap memegang kendali terhadap BUMN yang bergabung dalam induk usaha. Pemegang saham dwiwarna dapat mengendalikan empat hal, yakni penunjukkan komisaris maupun direksi, perubahan struktur permodalan, perubahan Anggaran Dasar, dan mengatur divestasi.

PGN bukan BUMN pertama yang harus kehilangan status "persero"nya. PT Antam, PT Bukit Asam, dan PT Timah adalah tiga BUMN lain yang juga kehilangan status serupa lantaran harus dilebur dalam holding BUMN Tambang.

Sama seperti BUMN Tambang, pembentukan holding BUMN migas juga menuai kritik. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menganggap, ada yang lebih penting dilakukan pemerintah ketimbang membentuk holding BUMN migas, yakni perbaikan kondisi produksi minyak dalam negeri yang terus merosot.

Abra Ghani Talattov, salah satu peneliti Indev menjelaskan, pada 2018, pemerintah mematok produksi minyak dalam negeri sebesar 800 ribu barel per hari (bph), lebih rendah dibandingkan 2017 yang sebesar 815 bph. Sementara untuk gas dipatok 1,2 juta bph.

"Holding migas akan mengincar sektor gas, padahal yang mesti dibenahi adalah di sektor minyak. Sekarang Pertamina sedang diterpa beban penyaluran BBM jenis Premium. Presiden sudah instruksikan agar Premium tidak boleh langka," sebut Abra dalam Liputan6.com.
Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...igas-terbentuk

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk Vonis 5 tahun buat pelaku persekusi Cikupa

- Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk Skimming nasabah BRI terjadi karena kartu ATM bermagnet

- Status persero PGN ditarik setelah BUMN migas terbentuk Tren hukuman mati di dunia dan moratorium di Indonesia

×