alexa-tracking

Jokowi Siap Ikuti Aturan KPU soal Larangan Bagi-bagi Sepeda saat Kampanye

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ad0369ac2cb1763288b4578/jokowi-siap-ikuti-aturan-kpu-soal-larangan-bagi-bagi-sepeda-saat-kampanye
Jokowi Siap Ikuti Aturan KPU soal Larangan Bagi-bagi Sepeda saat Kampanye
Jokowi Siap Ikuti Aturan KPU soal Larangan Bagi-bagi Sepeda saat Kampanye

TRIBUNNEWS.COM, SORONG - Presiden Joko Widodo ‎mengaku akan mengikuti aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam hal berkampanye di pemilihan presiden 2019-2024.

"Kalau aturan sudah ditentukan oleh KPU, misalnya bagi sepeda tidak boleh, misalnya bawa pesawat (kepresidenan) enggak boleh, kita taati nanti," kata Jokowi seusai meninjau program padat karya tunai di salah satu daerah Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, Jumat (13/4/2018).

Jika memang membagikan sepeda dilarang saat kampanye, Jokowi nantinya hanya bisa memberikan ucapan terimakasih dan menyalaminya.

Baca: Unggah Foto Air Mata Menetes, Ferdinand Hutahaean Berharap Prabowo Urungkan Nyapres, Bentuk Koalisi

"Hadiahnya disalami aja, terimakasih-terimakasih, gitu, ya enggak boleh gimana (bagi-bagi sepeda)," ucap Jokowi sembari memperagakan tangannya seakan bersalaman.

Diketahui setiap kunjungan kerja presiden ke daerah‎, Jokowi kerap membagikan sepeda dengan terlebih dahulu memberikan sebuah kuis.

Kuis yang diberikan Jokowi kepada masyarakat, biasanya menyebutkan Pancasila, nama-nama ikan, dan nama-nama suku yang ada di Indonesia.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengimbau Presiden Joko Widodo supaya tidak melakukan pembagian sepeda setelah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa kampanye telah ditetapkan mulai September 2018 hingga April 2019.

"Kalau kampanye tidak bagi-bagi. Bagi-bagi sepeda enggak boleh. Kalau sudah menjadi calon presiden termasuk kampanye. Kalau sudah jadi capres dan sudah memasuki tahapan kampanye, kami sarankan tidak (bagi-bagi,-red)," tutur Bagja, Selasa (10/4/2018).

Menurut dia, pada masa kampanye calon presiden hanya dapat membagi-bagikan bahan kampanye, seperti kaos tutup kepala, kalender, dan jenis bahan kampanye lain yang diatur peraturan KPU (PKPU).

Setiap bahan kampanye itu tidak boleh lebih dari harga satuan yang ditetapkan dalam PKPU. Misalnya, jika KPU menetapkan harga satuan bahan kampanye Rp 55 ribu, maka bahan kampanye yang diberikan tidak boleh lebih mahal dari itu.

Namun, kata dia, program pemerintah, seperti pembagian sertifikat tanah, peresmian jalan tol, dan pembangunan jembatan, masih dapat dilakukan.

"Yang dibagi bahan kampanye. Kaos boleh, kan bahan kampanye. Bahan kampanye boleh. Kalau bagi-bagi sertifikat, peresmian jalan tol, jembatan, enggak masalah," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan, barang-barang lainnya, seperti token listrik, e-money, dan pulsa termasuk barang-barang yang dilarang untuk dibagi-bagikan. Sementara itu, untuk voucher makan masih dalam perdebatan.

"Voucher makan, masih dalam perdebatan. Tapi token listrik kena. Apalagi e-money. Ya, pulsa kena. Ada yang masuk kemarin di pangkal pinang itu token listrik," tambahnya.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...-saat-kampanye

---

Baca Juga :

- Unggah Foto Air Mata Menetes, Ferdinand Hutahaean Berharap Prabowo Urungkan Nyapres, Bentuk Koalisi

- Respons Jokowi saat Saingannya pada 2014 Kembali Jadi Capres

- Bertelanjang Dada Bukti Prabowo Sehat, Siap Maju Capres