JPP, SEOUL - Bertemu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan komunitas Civil Registration and Vital Statistic (CRVS) dari berbagai negara di Kota Seoul, Korea Selatan, menjadi pengalaman berharga bagi Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh.

Hal ini dinilainya sebagai salah satu lompatan besar penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Indonesia.

Pertemuan dengan komunitas Adminduk lintas negara ini memberi perspektif baru bagi Zudan untuk perbaikan pelayanan Adminduk yang semakin membahagiakan rakyat ke depan.

Bersama delegasi dari Korea Selatan, Filipina, Laos, Myanmar, dan Indonesia, Zudan membahas perkembangan administrasi kependudukan di Indonesia dan dunia selama empat hari, 2-5 April 2018.

Para ahli dan guru besar Korea Selatan serta para pakar dari Bank Dunia (World Bank) juga turut hadir untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan.

“Kami paparan tiga kali, yaitu tentang perkembangan Adminduk Indonesia, pencatatan sipil dan KTP-el serta pemanfaatannya,” jelas Zudan di Seoul, Jumat (6/4/2018) lalu.

Zudan sangat antusias menyampaikan perkembangan dan berbagai kemajuan yang dialami Indonesia dalam bidang Adminduk. Antusias tersebut disambut meriah oleh peserta dari Korea Selatan, Laos, Filipina, dan Myanmar.

Tidak ketinggalan para profesor yang ahli di bidang Adminduk dari Korea Selatan dan Bank Dunia memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas capaian Indonesia, terutama terkait capaian Akta Kelahiran yang saat ini sudah mencapai 87,73% dari jumlah penduduk.

Capaian perekaman KTP-el yang sudah di angka 97,4% juga sangat mereka kagumi dan mendapat apresiasi. “Target cakupan kepemilikan Akta Kelahiran 82,5% di tahun 2019 sudah dapat dicapai pada tahun 2018 dengan angka 87,73%,” ujar Zudan.

Di mata negara lain, Indonesia dipandang sukses menata Adminduk dengan jumlah penduduk terbesar keempat dunia, juga dengan pulau-pulau yang sangat banyak. Tidak kurang dari 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jangkauan geografis yang beragam dan luas.

“Kita dianggap oleh para peserta CRVS forum di Korsel ini bisa menjadi contoh penataan Adminduk yang mendapatkan banyak kemajuan,” ucap Zudan.

Sebagai gambaran, Korea Selatan mengawali penerapan identitas penduduk elektronik (KTP-el) pada tahun 1990-an dengan total jumlah penduduk sebanyak 51 juta jiwa sampai saat ini.

Sementara, Indonesia mengawali penerapan KTP-el pada tahun 2011 dengan jumlah penduduk sekarang sebesar 262 juta jiwa.

“Dengan cakupan perekaman data KTP-el mencapai 97,4%, ini hal yang luar biasa bagi mereka,” jelas Zudan.

Tahun lalu, delegasi Laos sudah pernah belajar ke Ditjen Dukcapil Kemendagri terkait bagaimana Indonesia mengelola Adminduk. Saat itu, mereka menyatakan berminat untuk menjalin kerjasama dengan mengembangkan model pengelolaan Adminduk Indonesia. Demikian juga halnya Filipina.

“Alhamdulillah, dalam forum internasional perkembangan penataan Adminduk Indonesia banyak menuai apresiasi. Tetap semangat kawanku semua. Dukcapil BISA,” pungkas Zudan. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/peristiwa/internas...k-di-indonesia

---

Kumpulan Berita Terkait PERISTIWA :

- BNN Amankan Bandar Besar Narkotika dari LP Kelas IIA Pontianak

- Tingginya Animo Masyarakat Laos untuk Belajar Bahasa Indonesia

- Publikasi Ilmiah Indonesia di Atas Singapura