JPP, JAKARTA - Agar kasus kepala daerah yang terjerat masalah hukum tak terulang kembali, ke depan perlu penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Hadi Prabowo usai menyerahkan surat penugasan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) perihal penunjukan Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Fachrori Umar selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jambi di Gedung A Kemendagri Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Penunjukan Plt ini menyikapi penahanan Gubernur Jambi Zumi Zola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Senin (9/4/2018) kemarin, terkait kasus suap pembahasan RAPBD Jambi Tahun 2018.

“Kita harus kuatkan peranan APIP dan pengawasan kinerja harus dilakukan lebih ketat. Terutama yang berkaitan dengan integritas dari aparatur sehingga harus diubah pola pikir dan budaya kerja,” ujar Hadi.

Menurut Hadi, penting bagi seluruh aparatur pemerintahan berupaya mewujudkan pelaksanaan tugas pemerintahan yang bersih. Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mentaati sistem dan mengubah mentalitas kinerja agar tak terjerat masalah pidana.

Selain itu, kepala daerah serta jajaran birokrat di bawahnya harus benar-benar memahami area rawan korupsi.

“Itu masalah mentalitas dan sistem. Dan ini sudah menjadi mekanisme. Karena kalau mentalitasnya bagus, sistemnya jelek ya pasti akan mempengaruhi kinerja. Sistem itu kan harus ditaati dari pimpinan terus ke bawah,” jelas Hadi.

Kepala daerah dan jajarannya, lanjut Hadi, harus taat azas bila tak ingin tersandung masalah. “Ditekankan dalam pelaksanaan tugas itu taat azas. Sudah itu saja. Kalau semua orang taat azas, ndak ada masalah itu,” tuturnya.

Hadi juga berpesan agar kepala daerah bekerja secara profesional dan proporsional saat melakukan perencanaan dan penyusunan anggaran daerah.

“Masing-masing harus secara proporsional dan profesional. Selaku birokrat, kalau dititipi dan disuruh (mengutak-atik anggaran) ya jangan mau. Kalau semua jadi mau, ya akhirnya jadi seperti ini,” ucap Hadi.

Terpisah, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Fachrori Umar usai menerima surat penugasan dari Mendagri perihal penunjukan dirinya sebagai Plt Gubernur Jambi mengatakan, siap mengikuti dan menjalankan arahan Mendagri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah.

“Birokrasi yang ada nanti agar bisa bekerja sama. Kami juga tak segan nantinya untuk menghadap Pak Sekjen (Sekretaris Jenderal Kemendagri) dan Pak Mendagri untuk meminta masukan dan mambantu kami. Prinsip kami sami'na wa ato'na, kami dengar dan kami taati. Mudah-mudahan Provinsi Jambi bisa jaya kembali,” ujar Fachrori. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/pemerinta...t-peranan-apip

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Menaker Tegaskan Penataan Perizinan TKA untuk Investasi dan Lapangan Kerja

- Presiden Tegaskan Program Sertifikat Tanah Bermanfaat Bagi Rakyat

- Indonesia Dorong Parlemen Sedunia Perkuat Tata Kelola Migrasi Global