alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank Century
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ace03d7c2cb17ed5f8b4567/kpk-segera-tetapkan-wapres-boediono-tersangka-bank-century

KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank Century

KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank Century
Selasa, 10 April 2018 | 19:45 WIB

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mematuhi putusan praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait pengusutan kasus dugaan korupsi atas pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) pada Bank Century.

Karena itu, tim lembaga antirasuah ini akan mengusut dan mempertajam bukti-bukti sehingga bisa meningkatkan status untuk mantan Wapres Boediono dan pihak lainnya ke tahap penyidikan.

"Pertama sebagai institusi penegak hukum kami hormati putusan pengadilan tersebut dan setelah itu tentu kami, lebih lanjut, apa yang menjadi kewajiban KPK bagaimana pelaksanaan kewajiban itu sepanjang sesuai hukum acara yang berlaku," kata Jubir KPK, Febri Diansyah dikonfirmasi wartawan, Selasa, 10 April 2018.

Diketahui, dalam perkara Century, KPK baru menyeret bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya ke penjara. Meski nama-nama besar mencuat dalam kasus korupsi pemberian FPJP Bank Century dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik di dalam persidangan, KPK belum juga menjerat pihak lain sampai saat ini.

Sebelumnya, Hakim PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan terkait kasus Bank Century yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) kepada KPK.

Dalam putusan yang dibacakan pada Senin, 9 April 2018 itu, hakim menerima gugatan MAKI terkait permohonan kepada KPK agar menindaklanjuti perkara Bank Century.

Dalam gugatannya MAKI mendalilkan KPK telah berlarut-larut menangani kasus Bank Century karena tidak segera menetapkan tersangka baru setelah putusan Budi Mulya. KPK juga dianggap telah menghentikan penyidikan kasus Century secara tidak sah.

Menurut Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, dalam keterangannya, Selasa, 10 April 2018, menyatakan KPK selama ini hanya berdalih masih mendalami dan analisa kasus Century dan tidak mau disebut telah menghentikan penyidikan.

Adapun dalam amar putusan praperadilan PN Jaksel, Hakim Efendi Muhtar menyatakan untuk mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.

Hakim juga memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan.

Kemudian melanjutkannya dengan pendakwaan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat atau melimpahkannya kepada kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di PN Tipikor Jakpus.a

Sebagai pengingat, pada perkara ini, Budi Mulya dihukum majelis hakim Mahkamah Agung selama 15 tahun penjara. Sementara dalam dakwaan Jaksa KPK pada tingkat pertama, Budi selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa didakwa memperkaya diri sebesar Rp1 miliar dari pemberian FPJP Bank Century dan atas penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Ia juga didakwa memperkaya pemegang saham Bank Century, Hesham Talaat Mohamed Besheer Alwarraq dan Rafat Ali Rizvi, sebesar Rp3,115 miliar. Perbuatan Budi dinilai telah memperkaya PT Bank Century sebesar Rp1,581 miliar dan Komisaris PT Bank Century, Robert Tantular, sebesar Rp2,753 miliar.

Dia juga diduga menyalahgunakan wewenang secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia. Dalam dugaan korupsi pemberian FPJP Century, Budi didakwa bersama-sama dengan Boediono selaku Gubernur BI, Miranda S Goeltom selaku Deputi Senior BI, Siti Fadjriah selaku Deputi Gubernur Bidang VI, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII, Robert Tantular, dan Harmanus H Muslim.

Dalam kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga didakwa bersama-sama dengan Boediono, Miranda, Siti, Budi Rochadi, Muliaman D Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang V, Hartadi A Sarwono selaku Deputi Gubernur Bidang III, Ardhayadi M selaku Deputi Gubernur Bidang VIII, dan Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK.
https://www.viva.co.id/berita/nasion...a-bank-century


Hakim Perintahkan KPK Tetapkan Boediono sebagai Tersangka Kasus Korupsi Bank Century

Rabu, 11 April 2018 10:25

SERAMBINEWS.COM - Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi Bank Century.

Dalam amar putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka.


"Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan kawan,"  ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur dalam keterangannya, Selasa (10/4/2018).

Hakim eksepsi termohon seluruhnya dan mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk sebagian.
Seluruh nama yang disebutkan hakim praperadilan PN Jaksel tertuang dalam dakwaan Budi Mulya. Mereka dinilai terlibat dalam skandal bailout Bank Century. 


Dalam waktu tidak terlalu lama, putusan tersebut akan diunggah di direktori putusan website.
Namun, tidak ada aturan yang mengatur batas waktu kapan putusan itu harus dijalankan. 
"Nanti akan disampaikan, terserah KPK menyikapi putusan itu," kata Achmad


KPK sebelumnya telah mengeksekusi mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang dihukum 15 tahun penjara dalam kasus ini.


Berdasarkan kasasi yang diajukan JPU, pemberian persetujuan penetapan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada PT Bank Century Tbk oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik.

Budi dianggap melawan hukum karena menyebabkan kerugian keuangan negara sejak penyetoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) sejak 24 November 2008 hingga Desember 2013 sebesar jumlahnya Rp 8,012 triliun.

Dalam dakwaan Budi, disebutkan juga sejumlah pihak yang turut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, namun belum ditindaklanjuti hingga kini.

Sejumlah nama tersebut yaitu Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Gubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadrijah selaku Deputi Gubernur Bidang VI Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah, Budi Rochadi selaku Deputi Gubernur Bidang VII Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR, dan Perkreditan. Namun, Siti Fadjriah dan Budi Rochadi telah meninggal dunia.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah menuturkan, KPK akan mempelajari lebih lanjut terkait putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.


"Tentu kami hormati putusan pengadilan tersebut. Berikutnya KPK akan mempelajari putusan itu," ujar Febri dalam pesan singkat, Selasa (10/4/2018).

Febri mengungkapkan, KPK akan melihat sejauh mana putusan tersebut bisa diimplementasikan. Sebab, ia melihat amar putusan tersebut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang pernah ada.


"Amar putusan terseut relatif baru dalam sejumlah putusan praperadilan yang ada. Prinsip dasarnya, KPK berkomitmen mengungkap kasus apapun sepanjang terdapat bukti yang cukup," kata Febri.

http://aceh.tribunnews.com/2018/04/11/hakim-perintahkan-kpk-tetapkan-boediono-sebagai-tersangka-kasus-korupsi-bank-century


KPK Harus Turuti Perintah Penetapan Tersangka Boediono? 
Ini Kata MA
Rabu 11 April 2018, 12:27 WIB


KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank CenturyBoediono (berbatik cokelat) Foto: Ari Saputra

Mahkamah Agung (MA) menyatakan putusan praperadilan soal penyidikan dan penetapan tersangka baru kasus Bank Century, merupakan perintah. Namun penegak hukum yakni KPK bisa melakukan tafsiran atas putusan.

"Ya itu semua tergantung aparat-aparat penegak hukum yang disebut dalam putusan itu," ujar Kabiro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Abdullah kepada detikcom, Rabu (11/4/2018).

Baca juga: PN Jaksel Perintahkan Tersangkakan Boediono, MA: Tidak Ada Aturannya


Abdullah mengibaratkan penyebutan nama-nama terkait perkara-sebagaimana tertuang dalam putusan praperadilan Century- sama seperti penyebutan pihak-pihak diduga terlibat perkara dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).


"Dalam sidang dakwaan di Tipikor kan banyak itu nama-nama disebut apakah semua yang disebut jadi tersangka atau diperiksa? Itu kan tergantung penegak hukumnya. Dalam hal ini (praperadilan Century) ya tergantung penegak hukum yang ada di putusan tersebut menafsirkannya," jelas Abdullah.

Baca juga: KPK Pelajari Putusan yang Perintahkan Tersangkakan Boediono cs


Abdullah menambahkan, tindak lanjut yang dilakukan MA saat ini adalah mengkaji putusan tersebut.
"Kami masih mendiskusikan dengan pimpinan-pimpinan, bukan artinya MA pasif tapi kami tetap memantau," ujarnya.


Hakim praperadilan dalam amar putusannya menerima sebagian permohonan gugatan MAKI pada Senin (9/4). Hakim praperadilan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat Bank Indonesia, termasuk Boediono.


Terkait putusan praperadilan soal Century, PN Jakarta Selatan menyerahkan tindak lanjut penanganan kasus korupsi Bank Century ke KPK.


"Ya dikembalikan ke penegak hukumnya. Penegak hukumnya tinggal dia lihat kira-kira bisa melaksanakan apa nggak? Untuk melaksanakan, itu kan tentu punya ukuran tersendiri, punya bukti-bukti mereka. Karena itu, setelah misalnya melaksanakan (perintah pengadilan), tentu hasil kerjanya akan diuji dalam melimpahkan perkara tersebut. Jadi kembali ke KPK," ujar pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur, di kantornya, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (10/4).

https://news.detik.com/berita/396538...no-ini-kata-ma

-------------------------

Kalau misalnya Boediono akhirnya jadi tersangka KPK, memang kasihan. Tapi dalam proses penegakan hukum dan keadilan, tentulah nggak perlu ada belas kasih semacam itu, asalkan pengadilannya di jamin akan berlangsung  fair dan adil. Kalau kelak di kemudian hari dia dijadikan tersangka oleh pihak KPK, diperkirakan akan lebih lagi banyak daftar pejabat Tinggi Negara di rezim yang lalu akan kebongkar semua praktek busuk korupsi yang mereka lakukan. 

emoticon-Wkwkwk
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Kembali Usut BLBI, KPK Jegal Megawati?
SENIN, 01 JANUARI 2018 , 18:49:00 WIB

KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank Century

RMOL. Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kembali mengusut megaskandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) patut diapresiasi. Namun disayangkan, KPK terkesan tebang pilih dan ada muatan politis terselubung dalam menangani kasus yang sudah lama tidak jelas penyelesaiannya ini.

"Tebang pilih karena yang ditangkap dan yang diusut hanya para pejabatnya saja. Tetapi para pengusaha yang menerima BLBI belum pernah disentuh. Dengan tebang pilih inilah mengundang kecurigaan ada muatan politisnya," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni kepada redaksi, Senin (1/1).

Dugaan tersebut, kata Sya'roni, sangat kuat aromanya karena tindakan KPK menahan mantan Kepala BPPN Syarifudin Tumenggung dilakukan secara mendadak dan waktunya di ambang tahun politik 2018 dan 2019. Apalagi, dia mengingatkan, dulu KPK juga pernah tergiring dalam aroma politik ketika ketuanya Abraham Samad mencoba menjadi calon wakil presiden.

"Jangan alergi jika sekarang ada yang menduga KPK sedang bermain politik menyangkut Pilpres 2019. Karena jika diruntut, kasus SKL BLBI yang sedang diusut KPK akan bermuara ke mantan Presiden Megawati yang waktu itu mengeluarkan Inpres yang menjadi dasar terbitnya SKL BLBI. Jadi jika diteruskan pengusutannya, tidak hanya akan berhenti di Syarifudin Temunggung tetapi juga akan berlanjut ke Megawati," jelas dia.

Dia menilai wajar muncul pertanyaan kenapa KPK baru sekarang mengusut kembali kasus SKL BLBI atau menjelang penyelenggaraan Pilpres 2019? Pertanyaan lainnya, apakah langkah KPK ini dalam rangka mematikan langkah politik Megawati? Sebab PDIP hingga kini belum mengumumkan siapa calon presiden yang akan diusung di Pemilu 2019. Padahal Partai Nasdem dan Partai Golkar jauh-jauh hari sudah menegaskan akan mengusung Jokowi menjadi capres 2019.

"Sekali lagi ini hanya dugaan. Oleh karena itu jika KPK tidak ingin dikesankan sedang bermain politik, maka hendaknya mengusut BLBI dengan tidak tebang pilih. Segera tangkap pengemplang BLBI yakni Anthony Salim, Syamsul Nursalim, dan lain-lainnya," tukas Sya'roni
http://politik.rmol.co/read/2018/01/...gal-Megawati--


Hanura
Jokowi Sandera Megawati Dengan BLBI?
JUM'AT, 29 DESEMBER 2017 , 16:11:00 WIB

RMOL. Kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sangat mungkin dijadikan alat tekan penguasa kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kepentingan Pilpres 2019.

"Sangat mungkin dijadikan bargaining position oleh Jokowi karena sampai saat ini PDIP dan Mega belum memutuskan akan kembali mencalonkan Jokowi sebagai presiden," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telepon, Jumat (29/12).

Dikatakan dia, pengusutan kasus SKL BLBI oleh KPK bisa berujung pada pemeriksaan Mega, sebab SKL BLBI dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 yang diteken Mega selaku presiden pada Desember 2002.

"Jajaran menteri ekonomi ketika Mega menjabat presiden sudah diperiksa KPK, artinya tinggal menunggu waktu saja Mega diperiksa," katanya.

Jokowi, katanya, tidak menjabat posisi strategis di PDIP sehingga Jokowi perlu posisi tawar agar Mega memberikan kembali tiket pencalonan kepada dirinya pada pilpres mendatang. Dengan begitu, Jokowi juga sekaligus menyandera Mega agar tidak mencampuri banyak hal termasuk dalam menentukan siapa cawapres yang mendampinginya nanti.

"PDIP hingga saat ini belum memutuskan akan mengusung Jokowi lagi. Bahkan acara rakornas PDIP di Tangerang baru-baru ini juga tidak membicarakan soal ini. Beda dengan partai lain seperti Golkar dan PKB, misalnya, yang sudah mengumumkan akan mengusung Jokowi. Bagaimanapun Jokowi perlu PDIP," tukasnya.

Terkait kasus ini, KPK baru-baru ini memeriksa mantan Wapres yang juga menteri keuangan era pemerintahan Megawati, Boediono, sebagai saksi. Pekan lalu lembaga anti rasuah menahan mantan Kepala BPPN Syafruddin Tumenggung.

Perlu diketahui, atas SKL BLBI yang dikeluarkan BPPN, Kejaksaan Agung menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Belakangan diketahui, perilaku debitur BLBI penuh tipu muslihat. Debitur BLBI mengaku tidak mampu lagi melaksanakan kewajibannya mengembalikan BLBI dan bersedia menyerahkan asetnya kepada negara melalui BPPN.

Namun saat aset-aset itu dilelang BPPN dengan harga sangat murah. Parahnya lagi, para obligor membeli lagi aset-aset tersebut melalui perusahaan miliknya di luar negeri. Aset tetap dikuasai debitur, sementara debitur bersangkutan dinyatakan bebas dari kewajiban mengembalikan dana BLBI.

Sebesar Rp 147,7 triliun dana BLBI dikucurkan kepada 48 bank umum nasional, Rp 138,4 triliun dinyatakan merugikan negara. Penggunaan dana-dana tersebut kurang jelas. Sebagai contoh, penerbitan SKL untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim, merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun. Kerugian ini diumumkan KPK berdasarkan hasil audit investigatif BPK RI.
http://politik.rmol.co/read/2017/12/...-Dengan-BLBI--
emoticon-Selamat

next blbi


KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank Century
Bertahun-tahun Terkatung-katung
Usut Kembali Dugaan Keterlibatan Sri Mulyani Dalam Kasus Bank Century
Jumat, 04 Agustus 2017 13:23 WIB

KPK Segera Tetapkan Wapres Boediono Tersangka Bank Century
Sri Mulyani Indrawati


Jakarta, HanTer – Sudah bertahun-tahun terkatung-katung, kasus kejahatan korupsi Bank Century senilai Rp6,7 triliun yang melibatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, hingga kini belum juga terungkap. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkesan mem-peties-kan kasus tersebut berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan. Apalagi nama Sri Mulyani telah masuk dalam rekomendasi Pansus Century DPR.

Seperti diketahui, awalnya KPK yang meminta BPK untuk melakukan audit investigasi kasus ini. Namun, setelah hasil audit BPK ditemukan banyak kejanggalan-kejanggalan, dan Pansus DPR memberikan rekomendasi ke KPK untuk dilanjutkan, ternyata lembaga audit antirasuah itu hingga kini tidak melanjutkan pengusutannya.

“Ini ada apa? Kenapa KPK tidak melanjutkannya, bahkan mem-petieskan kasus ini. Padahal, dari hasil audit BPK dan rekomendasi Pansus DPR, tidak ada alasan lagi bagi KPK untuk tidak melanjutkan kasus yang merugikan negara Rp6,7 triliun ini. Saya menduga, KPK ‘menganakemaskan’ Sri Mulyani demi kepentingan asing yang selama ini memberikan bantuan kepada KPK,” kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardhie kepada Harian Terbit, di Jakarta, Jumat (4/8/2017).

Mantan Juru Bicara Kepresidenan ini meminta KPK untuk tidak melindungi Sri Mulyani lalu berusaha ‘menyelamatkan’ Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. “Jangan sampai ada kesan karena Sri Mulyani eks orang Bank Dunia sehingga harus diselamatkan. Apalagi, ada rumors berkembang, KPK mendapat kucuran dana dari Bank Dunia,” kata Adhie.

Itulah sebabnya, KPK harus menunstaskan kasus Bak Century terutama sejauh mana keterlibatan Sri Mulyani. “Ini penting supaya publik tahu siapa Sri Mulyani sebenarnya. Jangan ada kesan seakan-akan dia ‘bersih’ malah ada upaya untuk mengorbitkannya secara politik. Juga agar tidak ada kesan KPK ‘menganak-emaskan’ Sri Mulyani. Jika kasus ini tak dilakukan, tak salah jika KPK harus di format ulang seperti yang dilakukan pansus KPK DPR saat ini,” papar Adhie.

Akan Dipetieskan

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Goverment Watch (Gowa) Andi W Syahputra mengemukakan, walaupun kasus Bank Century merugikan negara hingga triliunan rupiah, penyidikannya tergantung pada KPK dan Kejaksaan. Untuk menindaklanjuti kasus tersebut semuanya tergantung pada sejauh mana konsisten penegak hukum dalan menegakkan law of enforcement terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi.

Disisi lain, Andi meyakini kasus Bank Century yang melibatkan Sri Mulyani akan dipetieskan walaupun namanya telah masuk dalam rekomendasi Pansus Century. Alasannya, lanjut Andi, keterlibatan SMI dalam kasus Bank Century sulit untuk ditindaklanjuti baik secara politik maupun hukum. Sehingga penegak hukum yakni KPK dan Kejaksaan tidak akan melanjutkan kasus tersebut.

"Secara politik, Presiden Jokowi justru memberi porsi besar bagi SMI dengan ditaruh sebagai Menkeu dan malah memperoleh dukungan oleh separuh anggota legislatif. Begitu pula secara hukum, namanya lolos dari radar KPK dibanding nama-nama lain yang tercantum dalam rekomendasi Pansus Century," kata Andi kepada Harian Terbit, Kamis (3/8/2017).

KPK

Sementara itu pihak KPK belum memberikan jawaban terkait perkembangan kasus Century. Pesan yang disampaikan Harian Terbit ke Wakil Ketua KPK Saut Situmorang belum direspon. Hal yang sama juga dilakukan Juru Bicara KPK Febri Diansyah yang belum merespon konfirmasi yang disampaikan Harian Terbit.

Skandal Bank Century yang dilakukan mantan Gubernur BI Boediono dan Sri Mulyani (Menkeu) menelan duit rakyat Rp6,7 triliun. Kasus ini , menurut para analis, menyebabkan tewasnya Budi Rochadi di AS, dan Siti Fadjriyah karena disangkut-pautkan dengan skandal korupsi Bank Century oleh elite kerah putih itu.

Dalam kasus Centurygate, Sri Mulyani akhirnya memutuskan sebuah kebijakan besar yang dipersoalkan dan dianggap sebagai salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Akibat keputusannya, negara mengalami kerugian triliunan rupiah karena ada penyelewengan dalam aliran dana bailout Rp6,7 triliun. Karena pelbagai tekanan politik, Sri Mulyani memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 pada Mei 2010. Ia melanjutkan karirnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Surat dakwaan kasus dugaan korupsi Bank Century untuk terdakwa mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Budi Mulya, mengungkap peran Wakil Presiden RI Boediono. Diantaranya, dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum KPK, Kamis (6/3/2014), Boediono selaku Gubernur BI saat itu disebut menandatangani perubahan peraturan Bank Indonesia (PBI) agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

"Perubahan PBI tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank umum tersebut ditandatangani Boediono," ujar jaksa KMS Roni saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta.

Penetapan bank gagal berdampak '' sistemik'' yang sarat rekayasa. Selain itu, Boediono bersama sejumlah anggota Dewan Gubernur BI juga menyetujui penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam dakwaan disebutkan agar usulan BI untuk penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik disetujui Menteri Keuangan, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK sengaja mengubah lampiran dalam surat analisis bank gagal yang ditandatangani Boediono.

Hingga akhirnya, pada 21 November 2008 diputuskan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Keputusan itu disepakati dalam rapat KSSK dan rapat Komite Koordinasi yang turut dihadiri Sri Mulyani selaku Ketua KSSK, Boediono selaku anggota KSSK, Raden Pardede selaku Sekretaris KSSK, dan Arief Surjowidjodjo selaku konsultan hukum.

Padahal, dalam sesi tanya jawab bersama Sri Mulyani sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner LPS Rudjito menyampaikan bahwa dalam keadaan normal seharusnya Bank Century tidak masuk kategori sebagai bank berdampak sistemik. Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu juga menyampaikan analisis risiko sistemik yang diberikan Bank Indonesia belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik dan lebih pada analisis dampak psikologis.

Selain itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany menyampaikan bahwa ukuran Bank Century kecil secara finansial sehingga tidak menimbulkan risiko yang signifikan terhadap bank lain.
http://nasional.harianterbit.com/nas...s-Bank-Century
gara2 BeGe hakim bisa ikut campur dalam proses sidik-selidik kasus pidana.

asli dah...
mangkin rame aja nih emoticon-Toast
Perkara Bank Century, 'Ganjalan' Lama Sri Mulyani
Kamis, 28/07/2016 12:44 WIB


Perkara Bank Century, 'Ganjalan' Lama Sri Mulyani KPK didesak kembali menuntaskan kasus dugaan korupsi PT Bank Century Tbk yang hingga kini belum selesai dengan hadirnya kembali Sri Mulyani Indrawati. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak kembali menuntaskan kasus dugaan korupsi PT Bank Century Tbk yang hingga kini belum selesai dengan hadirnya kembali Sri Mulyani Indrawati.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan kehadiran Sri Mulyani, yang diumumkan menjadi Menteri Keuangan baru kemarin, memudahkan penyelidikan yang dilakukan KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi bank tersebut. MAKI sebelumnya mengajukan tiga kali praperadilan terkait dengan penyidikan KPK.

Bank Century sendiri beralih nama menjadi PT Bank Mutiara Tbk pada 2009 setelah diselamatkan oleh negara sebesar Rp6,7 triliun. Pada 2015, J Trust Co. Ltd, perusahaan asal Jepang, resmi mengakuisisi bank tersebut dengan nilai Rp4,41 triliun.


“KPK harus menuntaskan korupsi di Bank Century karena ada kerugian negara yang belum kembali. Kasus ini juga menjadi ganjalan bagi Sri Mulyani yang kini menjadi Menteri Keuangan,” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (28/7).
Lihat juga:Tersangkut Century, Sri Mulyani Diharapkan Tak Picu Kegaduhan
Dia menuturkan peranan Sri Mulyani— yang saat itu menjadi Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan—dinilai tidak hati-hati dalam mengambil keputusan untuk menyelamatkan Bank Century. Berdasarkan putusan pengadilan, Gubernur Bank Indonesia saat itu, Boediono, menyatakan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20 November 2008 menyatakan PT Bank Century adalah bank gagal dan berdampak sistemik.

Oleh karena itu, demikian Boediono, maka Bank Indonesia mengusulkan agar langkah-langkah penyelamatan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pada 21 November 2008, Sri Mulyani didampingi oleh Boediono, Raden Pardede—yang tergabung dalam KSSK—memutuskan bahwa PT Bank Century adalah bank gagal dan berdampak sistemik.

Diketahui, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR), PT Bank Century mencapai -35,92 persen sehingga dibutuhkan dana sebesar Rp2,65 triliun untuk mencapai CAR 8 persen. Namun, karena bank itu masih mengalami kesulitan likuiditas, LPS kemudian menyuntikkan dana lagi sehingga total mencapai Rp4,97 triliun pada Desember 2008.

Pada awal 2009, LPS masih menggelontorkan dana Rp1,15 triliun untuk menambah modal PT Bank Century. Namun, pada Maret 2009, hasil audit independen menyatakan PT Bank Century memiliki rasio kecukupan modal -22,29 persen per Desember 2008. Dengan temuan itu, BI kemudian meminta LPS untuk menyuntikkan modal kembali senilai Rp630,22 miliar sehingga total uang negara yang dikucurkan untuk bank itu mencapai Rp6,76 triliun.

Namun setelah dimiliki pemerintah, LPS kembali menginjeksi dana Rp1,5 triliun pada Desember 2013 sehingga total dana penyelamatan bank itu adalah sekitar Rp8 triliun lebih.

Oleh karena itu, sambung Boyamin, pengusutan oleh KPK menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum pihak-pihak yang terkait dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, penyelidikan itu juga menjadi lebih mudah dengan adanya kehadiran Sri Mulyani.

“Kasus itu harus segera dituntaskan, karena ada dugaan kerugian negara yang belum kembali, kata dia. “MAKI juga akan mengajukan gugatan praperadilan kembali pada Agustus.”

Hingga kini, kasus dugaan korupsi itu menyeret mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya yang divonis 15 tahun oleh Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi pada April 2015. Budi terbukti bersalah melakukan korupsi terkait dengan pengucuran dana Rp600 miliar untuk Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi PT Bank Century saat itu, sebelum pengucuran dana talangan negara mengucur kemudian.

Dilakukan Bersama-sama

Putusan pengadilan menyatakan perbuatan Budi Mulya dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat Bank Indonesia lainnya. Nama yang disebut adalah Miranda Goeltom; Budi Rochadi; Muliaman Hadad; Hartadi Sarwono; Ardhayadi Mitroatmodjo. Sedangkan pihak KSSK adalah Raden Pardede, selaku Sektretaris KSSK, terkait dengan penetapan PT Bank Century sebagai bank yang gagal dan berdampak sistemik.

Mantan anggota Panitia Khusus kasus Bank Century Akbar Faizal mengungkapkan pihaknya tetap menginginkan KPK untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi Bank Century. Dia menuturkan kasus itu tak boleh terhenti ketika seseorang menjadi menteri. Saat menjadi anggota Pansus pada 2009, Akbar merupakan politikus dari Partai Hanura, namun sejak 2013 lalu dia pindah ke Partai Nasional Demokrat.

“Kasus itu tak terhenti ketika seseorang menjadi menteri,” kata Akbar ketika dihubungi pada hari ini.

Di sisi lain, dia menuturkan, dirinya memahami ketika Presiden Joko Widodo memilih Sri Mulyani menjadi menteri keuangan yakni karena dianggap mumpuni di bidang tersebut. Walaupun demikian, Akbar menegaskan, pemilihan menjadi menteri dan proses penegakan hukum merupakan dua hal yang terpisah.
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...ma-sri-mulyani
Sri mul....skipemoticon-Big Grin
Wis mulai emoticon-Big Grin
Beuuuhh.. pakde udah mulai mengeluarkan jurusnya, kl century di serempet bisa kena boss-boss sebelumnya nih. Bakalan nggak stabil peta perpolitikan Indonesia emoticon-Takut (S)
apalagi kl BLBI juga berani disentuh, nggak biasa bayangin negara ini bakal kek mana emoticon-Big Grin
e-KTP aja yang 'baru' level 2-6 T aja bisa ngebuat gonjang-ganjing, apalagi kasus yang lebih besar lagi emoticon-Leh Uga

mau gimana lagi bre
ini indo ladangnya para koropsi kelas kakap
kalo belom ada koruptor yg di matiin blom ada yg kapok
benarkah ?

sungguhkan ?

oooo, sukurlah kalau begitu

mudah2n doi nyanyinya sangat merdu di kpk, supaya si kebo juga bisa ikutan masuk
emoticon-Ultah
rezim dagelan, berani2nya ganggun mantan wapres kitak2


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di