alexa-tracking

Targetnya Selesai Bulan Ini tapi Perundingan Freeport Masih Alot

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ace022d2e04c811268b457d/targetnya-selesai-bulan-ini-tapi-perundingan-freeport-masih-alot
Targetnya Selesai Bulan Ini tapi Perundingan Freeport Masih Alot
Targetnya Selesai Bulan Ini tapi Perundingan Freeport Masih Alot

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Arahan terakhir dari Presiden Joko Widodo perundingan PT Freeport Indonesia (PT FI) dan pemerintah ditargetkan selesai April 2018 ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, menuturkan kini perundingan masih berada di tahapan akhir yang ditangani Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMM).

Tahapan tersebut terkait penawaran saham Rio Tinto yang ada Freeport oleh PT Inalum selaku induk dari holding pertambangan.

"Untuk detilnya coba tanya Bu Menteri BUMN dan Inalum, karena yang nego mereka," ungkap Jonan di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (11/4/2018).

Baca: What Is Love? TWICE Menjadi MV Grup K-Pop Wanita Pertama yang Paling Cepat Meraih 20 Juta Penonton

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menuturkan terkait penawaran saham masih menunggu laporan dari Inalum.

"Harus nunggu laporan dari Inalum," kata Fajar Harry.

Untuk perundingan mengenai saham dengan Rio karena Rio Tinto memiliki perjanjian usaha patungan untuk mengerjakan proyek Grasberg dengan Freeport McMoran.

Dengan partisipasi tersebut, Rio Tinto berhak atas 40 persen hak partisipasi di aset tertentu dan 40 persen hak partisipasi untuk semua aset Grasberg hingga 2022 jika produksi emas, tembaga maupun perak mencapai level tertentu.

Setelah 2022 biaya produksi, pendapatan dan produksi Grasberg akan dibagi dua yakni PT FI 60 persen dan Rio Tinto 40 persen.

Selain masalah pembelian saham Rio Tinto, perundingan juga masih membahas hal lainnya yang tidak dijelaskan detilnya.

Namun kerusakan lingkungan yang dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki potensi kerugian hingga Rp 185,1 triliun masuk didalam pembahasan tersebut.

"Saya terus terang belum lihat hasil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang sudah dibacakan kan dari BPK, tapi itu kan BPK belum menggunakan hasil dari KLHK," saut Fajar di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (11/4/2018).


Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...ort-masih-alot

---

Baca Juga :

- Kembalikan Kepercayaan Investor, Menteri BUMN dan Jaksa Agung Apresiasi Mal Pelayanan Publik Batam

- Chopper Emas Jokowi Bakal Mejeng di Arena IIMS

- Viral Surat dari Bocah SD di Luwu Utara Minta Tangan & Kaki Palsu pada Jokowi, Begini Kondisinya

×