alexa-tracking

PP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan Triliun

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acddccd60e24b83158b4567/pp-merah-putih-desak--kpk-usut-korupsi-kondensat-hingga-puluhan-triliun
PP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan Triliun
PP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan Triliun

JAKARTA (INDOPETRO)- Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan Pergerakan Pemuda Merah Putih (PP Merah Putih) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mensupervisi kasus dugaan korupsi kondensat.

“Dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, menempatkan KPK mempunyai kewenangan mengambil semua kasus korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan,” kata Wenry Anshory Putra, Koordinator Pergerakan Pemuda Merah Putih (PP Merah Putih) pada sejumlah media, Rabu (11/4/2018) di Jakarta.

Menurutnya, pasal 8 (2) menyebut, KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Disamping itu, tidak adanya transparansi dan perkembangan berarti pada kasus korupsi ini yang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan Agung pasca berkas korupsi ini dinyatakan lengkap atau P21. “Terkesan, Polri dan Kejaksaan Agung melakukan tarik ulur,” katanya.

Menurutnya, ada ketidakberanian Bareskrim Polri untuk menahan kembali dua tersangka Raden Priyono (mantan Kepala BP Migas) dan Djoko Harsono (Mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas), lalu kesulitannya Bareskrim Polri dalam menangkap buronan Honggo Wendratno (salah satu pendiri PT TPPI) di Luar Negeri.

Faktor lainnya, ungkap Wenry, adanya ketidakkonsistenan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, dan Jampidsus Kejaksaan Agung Dr. M. Adi Toegarisman (dalam pernyataannya) terkait pelimpahan tersangka berikut barang bukti kepada Kejaksaan Agung.

Diketahui, ungkap Wenry, pada Jum’at, 23 Februari 2018, Jampidsus Kejaksaan Agung Dr. M. Adi Toegarisman, menyebut Kejaksaan Agung memberikan waktu hingga minggu depan bagi penyidik Bareskrim Polri untuk menyerahkan ketiga tersangka berikut barang bukti, juga menyebut terhadap buronan (Honggo Wendratno) masih bisa disidangkan perkaranya (in-absentia).

Pada Senin, 12 Maret 2018, tambah Wenry, Kabareskrim Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto menyebut, mungkin minggu depan akan ada pelimpahan dari dua tersangka (Raden Priyono dan Djoko Harsono) yang sudah ada, yang belum ada (Honggo Wendratno) kita cari.

Selanjutnya, kata Wenry, pada Rabu, 14 Maret 2018, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyebut rencana pelimpahan perkara korupsi Kondensat ke penuntutan.

“Dalam kesempatan yang sama Kabareskrim Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto juga menyebut perkara buronan Honggo Wendratno dapat diadili secara in-absentia,” ujarnya seraya mengimbuhkan bahwa pda Jum’at 23 Maret 2018, Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Daniel Tahi Monang Silitonga, menyebut Polri dan Kejaksaan Agung telah bersepakat agar pelimpahan dua tersangka korupsi ini (Raden Priyono dan Djoko Harsono) berikut barang bukti ditunda kembali.

Kesepakatan antara Polri dan Kejaksaan Agung tersebut, katanya, (konon) menunggu tertangkapnya buronan Honggo Wendratno.

“Melihat fakta-fakta di atas, sudah saatnya masyarakat mendesak KPK agar berani mensupervisi kasus ini dari Polri dan Kejaksaan Agung. Apalagi BPK telah melakukan audit investigasi dan menemukan kerugian negara yang sangat besar,” kata Wenry. Bahkan, Bareskrim Polri telah menetapkan tiga orang menjadi tersangka, ini berarti terdapat unsur perbuatan melawan hukum.

“Demi penegakan hukum yang profesional, akuntabel, dan non diskriminasi, maka kami mendesak KPK agar mengambil alih kasus korupsi Kondensat ini. Karena, Kami menilai KPK adalah lembaga penegak hukum yang masih layak dipercaya masyarakat dalam melakukan pemberantasan korupsi,” tandasnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari masyarakat akan melakukan langkah-langkah tertentu agar kasus korupsi kondensat ini menjadi perhatian KPK dan masyarakat luas.

Diketahui, pada Kamis 21 Desember 2017, PP Merah Putih telah menyampaikan dokumen kepada Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK. Dokumen tersebut adalah tembahan informasi agar KPK berani mensupervisi korupsi Kondensat yang merugikan negara kurang lebih Rp 38 Triliun dari Polri dan Kejaksaan Agung.

image-url-apps
waktu dan t4 dipersilahkan utk nasbung

jgn lupa bawa klipinganemoticon-Big Grin
image-url-apps
monggo klipingan honggo









PP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan Triliun
KASKUS Ads
image-url-apps
PP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan TriliunPP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan TriliunPP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan TriliunPP Merah Putih desak KPK Usut Korupsi Kondensat hingga puluhan Triliun
kira2 siapa nih yg bakal dikorbanin?

emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka
×