alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
"Rating Share" ala Nielsen Indonesia (3)
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acdaad698e31b5d2e8b4575/quotrating-sharequot-ala-nielsen-indonesia-3

"Rating Share" ala Nielsen Indonesia (3)

 Survey yang dilakukan Nielsen hanya mencakup 11 kota, sedangkan Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terdiri dari banyak kecamatan, kabupaten, kelurahan hingga yang terkecil lingkupnya yaitu rukun warga/rukun tetangga. Kenapa pengambilan sampel hanya di 11 kota?
Baca juga : Menguak Formula "Rating Share" ala Nielsen Indonesia (2)
Direktur Eksekutif Media Nielsen Hellen Katherina seperti dikutip dari CNN Indonesia, berdalih, ia mengatakan kalau jumlah sampel, tergantung kebutuhan di negara dan kemampuan stakeholder.
Ia mencontohkan Australia, menurutnya jumlah populasi penduduk disana hanya sebesar Jakarta tetapi jumlah panelnya dua kali lipat dari Indonesia. Di negara itu bisa ada 5.000 panel karena mereka mampu membiayai dan kebutuhan industrinya sampai ke sana. 

Helen mengatakan, pihaknya selalu mencari titik temu di setiap negara, data itu masih memenuhi kebutuhan dari segi kedalaman analisa dan juga kisaran biaya yang masih bisa terjangkau untuk negara tersebut. 

Berkaca dari pendapat Helen, jika Nielsen selalu mencari titik temu di setiap negara, boleh jadi hasil survei yang dilakukan lembaga ini tidak lepas dari unsur tolerable, dapat ditolerir. Jadi tidak murni menjalani metodologi dan sampling yang sudah ditetapkan.
Hal ini diamini oleh sumber law-justice.co, seorang petinggi sebuah stasiun televisi swasta yang tidak mau disebut namanya. Ia mengatakan, sampling yang digunakan Nielsen per demografi sebenarnya tidak cukup. Ada tiga tingkat ekonomi di masyarakat yang dijadikan sampel yaitu kelas upper (kaya), middle (menengah) dan lower (bawah).
Untuk mencari sampling, contohnya kelas upper di Jakarta, harus digeneralisasi dulu. Masing-masing daerah dicari satu samplingnya.
Kelas upper yang rumahnya besar-besar dan berpagar tinggi, umumnya tidak mau membuka pintunya agar petugas survei bisa memasang panel meter. Karena kesulitan itu, akhirnya terjadi kompromi. Tidak dapat kelas upper, masih ada kelas mid dan low, yang penting berada di kawasan demografi yang ditentukan.
Untuk upper yang mewakili 6,6 juta orang, tolerable error-nya besar karena kendala yang sudah disebutkan di atas. Sedangkan kelas middle dan low nilai tolerable-nya makin kecil karena rumah mereka lebih terbuka menerima orang asing, yang mengaku ingin melakukan survei.
Ketika hasil survei itu digabung, hasilnya jadi acceptable. Kesimpulannya, sampling jadi turun kelasnya, tidak mewakili ketiga kelas tersebut. Sumber law-justice.co menekankan, harus hati-hati membaca data dari Nielsen.
Dari sini sudah jelas kelihatan, dari kelas mana penonton televisi di 11 kota pilihan Nielsen itu. Bukan itu saja, iklan yang wara-wiri di semua televisi swasta besar, hampir semuanya jualan produk yang sama. Barang-barang murah dengan harga di bawah 10 ribu rupiah.
Perbedaan produk premium dan bukan premium hanya berkisar di angka ratusan perak dan pembelinya sangat banyak. Jadi, boleh dibilang ini adalah representasi pemirsa televisi yang dijadikan sampel oleh Nielsen.
Kalau sudah begitu, jangan tanya lagi, kenapa buat sebagian orang, program televisi swasta nasional sangat buruk kualitasnya. Bahkan ada yang sudah belasan tahun hanya menonton tayangan dari televisi kabel. Alasannya sudah jelas, muak dengan program-program tidak mutu yang justru memiliki rating fantastis.
Ketika bicara kualitas acara yang berkaitan dengan rating, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pun ibarat macan ompong. Kepada Adi Briantika dari law-justice.co Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan, pihaknya tidak bisa mengetahui program itu benar berkualitas atau tidak.
“Karena secara rasional, industri media mengatakan dari rating-lah stasiun televisi mendapatkan iklan dari program itu. Meski ‘tidak berisi’, namun rating tinggi. Ini dilema. KPI tidak berhak mengintervensi suatu program. Stasiun televisi itu pun menyadari program tersebut tidak layak betul, tapi ratingnya tinggi, tentu terus diproduksi,” kata Yuliandre.
Nielsen sebagai lembaga penjual jasa, sudah jelas cuma menghitung keuntungan dan bisnis. Ia hanya menyediakan data dari hasil proses metodologi penelitian yang padahal 'tolerable error'.
Stasiun televisi pun seolah menutup mata pada hasil penelitian yang tidak valid, karena seperti dikatakan Dr. Iswandi Syahputra, pakar komunikasi dari UIN Yogyakarta, bahwa, motif ekonomi lebih dominan daripada motif memberikan hiburan yang mendidik dan berkualitas (Iswandi Syahputra, Gramedia Pustaka Utama 2013).
Iklan, rating dan kualitas tayangan ibarat lingkaran setan yang tidak bisa berhenti berputar. Namun masih ada harapan untuk memperbaikinya. Negara harus campur tangan, khususnya dalam menentukan metodologi penelitian.
Sumber law-justice.co menyarankan agar metodologi penelitian diubah, misalnya, bobot diganti tidak lagi menggunakan sampel 57 persen di Jakarta. Harus ada sample juga di daerah pedalaman, dan diatur metodologinya, apa yang mau diukur. Jika sudah menemui kesepakatan, lalu dilelang, siapa lembaga riset yang memiliki metodologi yang akan dipakai.
Perusahaan pemenang lelang, harus menjalankan apa yang dijanjikan. Untuk memonitornya, harus ada audit, untuk memeriksa benar tidaknya lembaga itu mengukur dengan menggunakan metode yang sudah disepakati. “Jika pelaksanaannya begitu, pasti ratingnya berubah,” ujarnya.  
Artinya, tidak lagi menjungkir balikkan logika, tayangan bagus akan mendapat rating yang tinggi, sebaliknya program buruk akan memperoleh rating yang rendah.
Jadi selama pemerintah membiarkan televisi merajalela menayangkan program-program rating tinggi yang tidak berkualitas, salah siapa kalau rakyat Indonesia makin banyak yang bodoh? (Selesai) 
Catatan: Law-Justice sudah menelepon dan mengirim surat elektronik ke pihak The Nielsen Company Indonesia untuk meminta waktu wawancara, hingga tulisan ini diturunkan, Nielsen tidak memberikan jawaban.

Sumber: www.law-justice.co
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Gak nonton tv lokal, cm subscribe HuLu, HBO ama Netflix


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di