alexa-tracking

Carut Marut KTP-el, Menyelamatkan Hak Rakyat

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acd63f532e2e62b1d8b4567/carut-marut-ktp-el-menyelamatkan-hak-rakyat
Carut Marut KTP-el, Menyelamatkan Hak Rakyat
Carut Marut KTP-el, Menyelamatkan Hak Rakyat

PENCETAKAN kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el menjadi persoalan pelik di negeri ini. Dalam kaitannya dengan agenda kepemiluan, hal ini menjadi masalah serius. Hak pilih warga negara dapat raib akibat tidak memiliki KTP-el.

Kepemilikan KTP-el merupakan syarat menggunakan hak pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni mendatang. Faktanya, KPU menyebut ada 6,7 juta dari 152,9 juta masyarakat masuk daftar pemilih sementara (DPS) belum memiliki KTP-el.

Di Bumi Ruwa Jurai, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lampung mengatakan berdasar pada pendataan per Februari 2018, terdapat 7,1 juta jiwa merupakan warga wajib KTP-el. Dari angka itu, 5,9 juta (83,22%) baru melakukan perekaman.

Pendek kata, berdasar pada data Disdukcapil Lampung, saat ini terdapat 1,2 juta warga tanah terancam akan kehilangan hak untuk memilih calon pemimpin Lampung lima tahun mendatang lantaran belum memiliki KTP-el.

Jika ini dibiarkan, akan ada jutaan warga negara Indonesia kehilangan hak dasarnya pada pilkada mendatang. Jika hingga penetapan daftar pemilih tetap (DPT) 13—19 April mereka tidak juga memiliki KTP-el, nama mereka akan dicoret dari DPT.

Hal itulah yang menjadi dasar Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet awal pekan lalu untuk memerintahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat perekaman dan pencetakan KTP-el. Dengan begitu jutaan hak pilih warga negara terselamatkan.

Perintah Presiden pun ditanggapi cepat Kemendagri dengan Permendagri yang menyatakan batas maksimal perekaman hingga pencetakan KTP-el adalah satu jam. Batas ini rasional karena beberapa daerah telah memberlakukan hal ini lebih dahulu.

Kita menyambut baik upaya Kemendagri merespons persoalan KTP-el. Terlebih tanda penduduk digital ini tidak hanya penting dalam urusan kepemiluan, tapi juga data kependudukan yang terkoneksi dengan perbankan, keuangan, dan jaminan kesehatan.

Namun, persoalan ini tidak akan selesai hanya dengan imbauan Presiden dan peraturan Mendagri. Perlu ada komitmen pemerintah dari tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga tingkat desa agar perekaman dan pencetakan KTP-el sesuai dengan tenggat satu jam.

Agar kebijakan ini tidak menjadi macan kertas, Disdukcapil kabupaten/kota harus merespons cepat meningkatkan jaringan infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan. Jangan antusias warga patah arang lantaran tidak siapnya aparat di lapangan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai si empunya hajat pun harus proaktif bersinergi dengan pengelola data kependudukan untuk terus memutakhirkan data pemilih. Jangan sampai ada satu pun hak warga negara yang tercecer lantaran tersangkut KTP-el.

Pada akhirnya aturan tinggal aturan. Kunci utamanya tetaplah kerja nyata si pengguna aturan untuk berkomitmen menyelamatkan hak konstitusional segenap warga negara untuk bisa memilih.
image-url-apps
Tapi masih banyak di daerah pelosok pelosok di Indonesia belum dapet & daftar KTP-E ini gan


Spoiler for BONUS GAN:
image-url-apps
Gara2 kelompok monyet ktp gw udah 6 bulan gak kelar jg emoticon-Nohope
KASKUS Ads
image-url-apps
untung ane udah jadi
image-url-apps
Quote:


emang sampeyan masih jadi WNI
image-url-apps
Quote:


eh zimbabwe ding emoticon-Embarrassment
image-url-apps
Quote:


nah tuh kan. .makanya ga dapet katepe
kenapa namanya KTP elektronik ?
emoticon-Bingung (S)

Silakan sebarlan

image-url-apps
Jadi, jika Anda kesulitan pelayanan Administrasi Kependudukan? Bingung soal dokumen kependudukan? Soal Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el atau E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), dan lainnya?
“Silakan WhatsApp atau WA

ke 081315252920, 081315252921,
atau 081315252912.

Pertanyaan atau pengaduan apa saja soal kependudukan, silakan WA ke nomor itu,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH di Jakarta.


Bagaimana cara laporan? “Mudah, Silakan layangkan pengaduan atau pertanyaan dengan format sebagai berikut: Nama, NIK, Kabupaten/Kota, Nomor WA/HP, Isi Pengaduan/Pertanyaan-nya apa? Jelaskan persoalannya, nanti operator akan menjawab berbagai pertanyaan itu dengan jelas dan gamblang,” jelas Zudan.
Menurut dia, layanan pengaduan atau pertanyaan melalui nomor WA ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tujuannya untuk mempermudah dan memperlancar masyarakat dalam mendapatkan informasi dan menyelesaikan masalah dokumen kependudukan yang diperlukan.
“Biar semuanya jelas! Tapi pastikan, nomor layanan di atas. Jika perlu di save, tiga nomor itu di phonebook Anda, sehingga kalau ada problematika terkait dengan data kependudukan, bisa dengan cepat di Hotline WA di atas,” kata Zudan yang juga Ketua Umum Korpri Pusat itu.

https://www.viva.co.id/berita/nasional/817989-kesulitan-bikin-e-ktp-kk-kia-whatsapp-aja
image-url-apps
Punya ane sudah berlaku seumur hidup gan e-ktp nya nih.
image-url-apps
Quote:


yups betul, setuju banget
×