alexa-tracking

Dilarang Bagi-bagi Sepeda, Jokowi Akan Patuhi Aturan Bawaslu

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acd5884dad770457a8b4568/dilarang-bagi-bagi-sepeda-jokowi-akan-patuhi-aturan-bawaslu
Dilarang Bagi-bagi Sepeda, Jokowi Akan Patuhi Aturan Bawaslu
Dilarang Bagi-bagi Sepeda, Jokowi Akan Patuhi Aturan Bawaslu

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Presiden Joko Widodo diingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar tidak membagikan sepeda saat masa kampanye Pilpres 2019 berlangsung.

Lantas bagaimana respon, pihak Istana atas peringatan dari wasit penyelenggaraan pemilu tersebut?

Baca: PN Jaksel: Penegak Hukum Lain Bisa Tangani Kasus Century

Juru Bicara Presiden, Johan Budi mengatakan, sah-sah saja Bawaslu atau Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan tersebut, yaitu pelarangan pembagian sepeda saat berkampanye.

"Yang penting ada aturan yang jelas dan di masa kampanye, konteks yang dibuat Bawaslu atau KPU itu kan masa kampanye," kata Johan saat dihubungi, Bogor, Selasa (10/4/2018).

‎Johan pun menegaskan, Presiden Jokowi nantinya akan mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu.

"Kalau ada aturan yang jelas, bahwa itu tidak boleh dilakukan dalam masa kampanye ya Presiden akan mengikuti aturan itu," ucap Johan.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja, mengimbau Presiden Joko Widodo supaya tidak melakukan pembagian sepeda setelah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, masa kampanye telah ditetapkan mulai
September 2018 hingga April 2019.

"Kalau kampanye tidak bagi-bagi. Bagi-bagi sepeda enggak boleh. Kalau sudah menjadi calon presiden termasuk kampanye. Kalau sudah jadi capres dan sudah memasuki tahapan kampanye, kami sarankan tidak (bagi-bagi,-red)," tutur Bagja, Selasa (10/4/2018).

Menurut dia, pada masa kampanye calon presiden hanya dapat membagi-bagikan bahan kampanye, seperti kaos tutup kepala, kalender, dan jenis bahan kampanye lain yang diatur peraturan KPU (PKPU).

Setiap bahan kampanye itu tidak boleh lebih dari harga satuan yang ditetapkan dalam PKPU. Misalnya, jika KPU menetapkan harga satuan bahan kampanye Rp55 ribu, maka bahan kampanye yang diberikan tidak boleh lebih mahal dari itu.

Namun, kata dia, program pemerintah, seperti pembagian sertifikat tanah, peresmian jalan tol, dan pembangunan jembatan, masih dapat dilakukan.

"Yang dibagi bahan kampanye. Kaos boleh, kan bahan kampanye. Bahan kampanye boleh. Kalau bagi-bagi sertifikat, peresmian jalan tol, jembatan, enggak masalah," kata dia.

Selain itu, dia menambahkan, barang-barang lainnya, seperti token listrik, e-money, dan pulsa termasuk barang-barang yang dilarang untuk dibagi-bagikan. Sementara itu, untuk voucher makan masih dalam perdebatan.

"Voucher makan, masih dalam perdebatan. Tapi token listrik kena. Apalagi e-money. Ya, pulsa kena. Ada yang masuk kemarin di pangkal pinang itu token listrik," tambahnya.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...aturan-bawaslu

---

Baca Juga :

- Ratusan Pasukan Garda Nasional Amerika Tiba di Perbatasan AS-Meksiko

- Komunikasi Pemasaran Green Pramuka Raih 'Property Award'

- Islam, Negara, dan Anomali Politik Jokowi

×