alexa-tracking

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acd504992523339668b4579/partai-kabah-sayangkan-putusan-mk-terkait-penghayat-kepercayaan-di-ktp
Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Achmad Baidowi/Net

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

RMOL. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyayangkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan adanya pencantuman status penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada KTP.

"Sebenarnya terlepas bahwa itu menjadi keputusan yang harus kita hormati, karena itu keputusan MK, ya saya menyayangkan putusan MK itu," ujar Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).

Anggota Komisi II DPR ini tampaknya meragukan komitmen MK terhadap sila pertama Pancasila 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

"Negara kita kan negara yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa, implemantasinya adalah pengakuan terhadap agama-agama, makanya ada agama yang diakui oleh negara. Jadi kalau ada aliran kepercayaan itu bagaimana?" tutur Achmad Baidowi.

Menurutnya, bagaimanapun MK sebagai 'wakil Tuhan' di dunia wajib berhati-hati dalam membuat keputusannya.

"MK itu harus hati-hati dalam memutuskan suatu aturan atau sebuah norma, harus hati-hati, tidak bisa seperti itu," demikian Achmad Baidowi.

Pemerintah dalam hal ini Kemendagri menargetkan warga penghayat kepercayaan akan mendapatkan KTP elektronik setelah pelaksanaan Pilkada 2018. KTP baru akan diberikan untuk mengakomodasi putusan MK yang menyebut bahwa kepercayaan para penghayat kepercayaan bisa dimuat kolom KTP. [rus]

http://politik.rmol.co/read/2018/04/...cayaan-Di-KTP-

#penghayatkepercayaan #kolomagama #ktp #pancasila #ppp #alirankepercayaan

Ketakutan nggak mayoritas lagi
image-url-apps
Bhineka Tunggal Ika...
emoticon-Goyang emoticon-Goyang emoticon-Goyang
Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP
Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP
Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP
Berkurang persentasinya gan emoticon-Sorry emoticon-Sorry
KASKUS Ads
image-url-apps
Quote:


betul, mau jadi mayoritas aja sudah menghalalkan segala cara

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP
image-url-apps
Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Gambar: Para penghayat kepercayaan Sapta Darma melakukan ibadah di sanggar Candi Busana, Kediri, Jawa Timur.| © Beritagar.id /Fully SyafiSAPTA DARMA

Menyebarkan ajaran lewat penyembuhan

Diperkenalkan pertama kali oleh Harjosapuro kini ajaran ini menyebar ke sejumlah wilayah. Namun mereka masih dianaktirikan.

Malam mulai larut ketika puluhan lelaki paruh baya memasuki halaman sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Meski menampung banyak orang, dari luar rumah bercat hijau ini terlihat lengang.

Beberapa pria larut dalam obrolan di bangku kayu yang berjajar di halaman menyerupai lorong. Sebagian dari mereka berpakaian serupa. Berwarna dasar hitam dan mengenakan blangkon.

Mereka adalah penganut aliran kerohanian Sapta Darma. Aliran ini lahir di Kediri 66 tahun silam dan diyakini secara turun temurun oleh pengikutnya hingga sekarang. Rata-rata pengikut aliran ini adalah orang dewasa dan didominasi laki-laki.

Penganut aliran ini secara rutin berkumpul di tempat peribadatan yang disebut sebagai sanggar. Di sanggar mereka mengikuti penataran kerohanian yang membahas tentang ajaran, persoalan sehari-hari, hingga melaksanakan ibadah bersama.

Seperti Kamis (8/2/2018) malam itu. Sejak selepas magrib puluhan jemaah Sapta Darma Kota Kediri telah berkumpul di Sanggar Candi Busana Mrican. Mereka hadir atas undangan Ki Surtarto yang menjabat sebagai Tuntunan Wilayah Sapta Darma wilayah eks-Karisidenan Kediri yang meliputi tujuh kota/kabupaten. Mulai Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dan Nganjuk.

Tepat pukul 21.00 WIB, Sutarto memimpin pertemuan anggotanya. Seperti layaknya pertemuan warga, mereka duduk di dalam sanggar yang menyerupai aula. Di atas hamparan karpet, sekitar 25 warga pengikut Sapta Darma dengan tekun mendengarkan penjelasan Sutarto.

Dari jumlah itu hanya satu orang saja yang perempuan. "Kami sedang membicarakan calon gubernur Jawa Timur yang akan didukung," kata Sutarto yang memimpin rapat dalam Bahasa Jawa.

Pemilihan calon gubernur 2018 ini menjadi penting karena menyangkut kelangsungan aktivitas para penghayat. Di seluruh Jawa Timur, jumlah mereka diperkirakan mencapai 15.000 orang. Sebagian besar ada di Surabaya dan Malang. Mereka berharap gubernur yang akan datang bisa mengakomodir kepentingan mereka yang masih kerap dikucilkan di masyarakat.

Usai berembuk dan menyelesaikan materi kerohanian, Sutarto mengajak mereka sujud. Dalam ajaran Sapta Darma, sujud adalah satu-satunya bentuk ibadah yang diwajibkan minimal sekali dalam sehari. Waktu keutamaan di atas pukul 21.00 WIB. Tak harus di sanggar secara bersama-sama, tapi juga bisa di rumah masing-masing.

Diawali dengan membersihkan badan dari kotoran, mereka menggelar selembar kain kafan ukuran satu meter persegi di lantai. Kain kafan itu diletakkan dengan posisi ketupat. Selanjutnya mereka duduk bersila di atasnya menghadap timur.

Di sudut lain dalam ruangan yang sama, seorang jemaah mendendangkan tembang Macapat. Lantunan tembang yang disuarakan pelan dan syahdu tanpa iringan alat musik ini untuk membantu konsentrasi dalam bersujud.

Setelah alunan Macapat terdengar, satu per satu dari mereka menggerakkan punggung ke depan. Masih sambil bersedekap layaknya orang salat, badan mereka terus membungkuk hingga seluruh bagian kepala menempel pada kain kafan. Gerakan ini bertahan hingga beberapa menit sebelum mereka bergerak pelan ke posisi semula.

Perubahan gerak duduk bersila menjadi sujud ini tak diakukan bersamaan. Demikian pula jumlah sujud yang dilakukan berbeda-beda. "Kalau saya biasa melakukan hingga satu setengah jam setiap hari," kata Sutarto.

Tiap-tiap gerakan dalam sujud ini memiliki arti sendiri. Kain kafan yang digelar menjadi perlambang niat suci untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Sementara timur dipilih menjadi tujuan ibadah karena memiliki arti "permulaan", yakni dari kata wetan (timur) atau wiwitan (permulaan). Hal ini ditandai dengan terbitnya matahari dari timur di kehidupan.

Sujud merupakan puncak khidmat untuk menghadap Tuhan. Dalam ritual ini mereka meyakini tengah melepaskan roh dari raga untuk bertemu dengan Tuhan di alam langgeng.

Di alam itulah seorang manusia bisa mengintip kehidupan setelah mati dan melihat jalan menuju suarga loka (surga). "Biar kelak jika mati, arwah kita tidak kesasar mencari jalan ke surga karena kita sudah melihatnya lebih dulu," ujar Sutarto.

Hal inilah yang membedakan proses matinya manusia dengan binatang yang arwahnya kesasar susur alias gentayangan.

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Para penghayat kepercayaan Sapta Darma melakukan ibadah di sanggar Candi Busana, Kediri, Jawa Timur.© Fully Syafi /Beritagar.id

Muasal ajaran

Ajaran Sapta Darma diperkenalkan pertama kali oleh Harjosapuro, seorang penarik delman dan tukang pangkas rambut di Pandean, Pare, Kabupaten Kediri. Kala itu, 27 Desember 1952, Harjosapuro yang tengah tertidur tiba-tiba digerakkan oleh kekuatan yang tak bisa dihindari.

Saat bermimpi, Harjosaputro merasa ada yang menggerakkan tubuhnya. Ia terbangun dan duduk menghadap timur lalu sujud dari pukul 01.00 hingga 05.00 WIB. Para penganut meyakini itu "wahyu" pertama yang diterima Harjosaputro.

Dikisahkan, saat bermimpin itu, Harjosapuro mengucapkan kalimat yang meluhurkan nama Allah dengan kencang, tetapi tak ada satupun tetangga yang mendengar. "Padahal rumahnya dari gedek bolong-bolong," kata Sutarto.

Takut dengan hal yang menimpa dirinya, Harjosapuro memutuskan pergi menemui temannya dan menceritakan peristiwa itu. Tanpa diduga, sang teman juga seperti digerakkan kekuatan lain untuk melakukan sujud.

Peristiwa ini berulang kepada lima sahabat yang ditemui Harjosapuro. Hingga pada akhirnya dia memutuskan tidak pulang ke rumahnya hingga Februari 1953.

Ia baru pulang ke rumah di Pare, Kediri, atas wisik (petunjuk) yang diterimanya. Hanya berselang beberapa hari setelah kepulangannya, tepatnya 13 Februari 1953, Harjosapuro kembali menerima "wahyu" pada pukul 10.00 WIB.

Wahyu kedua ini diberi nama Racut. "Wahyu" ini mengabarkan tentang kewajiban manusia untuk mengetahui dan melihat alam abadi setelah kematian. Di situ ada tuntunan kepada roh yang meninggal menuju surga sesuai darma dan amalannya.

Dalam wahyu Racut itu pula Harjosapuro menerima gelar baru. Gelar yang diklaim dari Tuhan itu diberi nama Sri Gutomo, yang berarti pelopor budi luhur. Ini gelar tertinggi dalam komunitas Sapta Darma sebagai panutan agung.

"Wahyu" terakhir diterima Harjosapuro pada 12 Juli 1953 siang. Isinya berupa tuntunan hidup yang terdiri atas simbol pribadi, wewarah pitu, dan sesanti. Wahyu ini untuk mengendalikan dan mengatur tiga unsur yang ada dalam diri manusia berupa nafsu, budi, dan pakarti. Ketiga unsur inilah yang membedakan manusia dengan hewan.

Wewarah pitu atau tujuh tuntunan yang diturunkan ini harus dijalankan warga Sapta Darma. Tujuh tuntunan itu berisi: percaya dan patuh pada Allah Hyang Maha Agung, berbuat jujur dan berbakti kepada negara, ikut berperan pada tegaknya nusa dan bangsa, menolong sesama dengan ikhlas, berdikari dan mandiri, berbuat baik dan luhur kepada sesama demi kebahagiaan orang lain, serta meyakini kehidupan di dunia ini fana.

Seluruh ajaran yang disampaikan Harjosapuro tersebut diyakini sebagai "wahyu" dari Tuhan. Kenapa diyakini sebagai "wahyu"? Karena sebagai lulusan sekolah dasar dan bekerja menjadi kusir delman dan tukang pangkas rambut, mustahil bagi Harjosapuro untuk mengarang dan mengingat ajaran tersebut dengan baik. "Itu adalah mukjizat," kata Sutarto.

Kelebihan lain yang dimiliki Harjosapuro, menurut jemaahnya adalah kemampuan Harjosaputro dalam menyembuhkan orang sakit yang tidak mampu diobati dokter.

Kemampuan menyembuhkan ini kemudian menjadi metode penyebaran ajaran Sapta Darma ke masyarakat hingga berkembang luas. Para pengikut Harjosapuro dibekali kemampuan pengobatan dan disebar ke berbagai daerah untuk menyebarkan Sapta Darma.

Penyembuhan pernah dilakukan jemaah aliran ini kepada keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Karena yang diobati sembuh, ajaran ini membesar di Jawa Tengah.

Sutarto sendiri masuk dan meyakini ajaran Sapta Darma melalui proses penyembuhan. Saat berusia tujuh tahun ia divonis mengidap polio hingga tak bisa berjalan. Oleh Pakdhenya, dia diajak melakukan sujud. Setelah melakukan sujud berulang-ulang, lambat laun penyakitnya sirna dan bisa berjalan normal di tahun 1958. Sejak itulah Sutarto jatuh hati pada ajaran Sapta Darma hingga sekarang.

Meski berstatus sebagai tuntunan wilayah, Sutarto tak pernah mampu mengajak istri dan ketiga anaknya masuk Sapta Darma. Mereka memilih menganut agama Islam.

Di lingkungannya tempat tinggalnya, Sutarto sangat disegani dan ditasbihkan menjadi tokoh masyarakat. Ketokohannya setara dengan seorang pemuka agama Islam.

"Beliau juga rajin mendatangi undangan pengajian, tahlil, dan Natal meski seorang penghayat," kata Nowo Doso, pemilik warung kopi yang berjarak seperlemparan batu dengan rumah Sutarto yang ada di Jalan Stasiun.

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Soetarto, Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada).© Fully Syafi /Beritagar.id

Dalam hal perkimpoian, penganut Sapta Darma tak pernah membatasi pernikahan dengan penganut agama ataupun kepercayaan lain. Namun untuk perempuan luar yang dinikahi warga Sapta Darma, diwajibkan mengikuti prosesi pernikahan sesuai ajaran mereka. Sutarto memastikan pernikahan yang dilakukan menurut ajaran Sapta Darma tetap bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Seperti pernikahan yang dilakukan Suryanto, warga Kelurahan Kemasan. Penganut Sapta Darma ini bahkan menikahi perempuan anak seorang ulama asal Blitar. Bahkan saat ini sang istri telah menjadi pengikut Sapta Darma beserta ketiga anaknya. "Semua keluarga saya penghayat," ujar Suryanto.

Saat ini ketiga anak Suryanto berstatus pelajar. Sama seperti para penghayat lain yang mengosongkan isian kolom agama, ketiga anak Suryanto juga mengosongkan kolom agama di buku induk siswa dan rapor sekolah. Pihak sekolah tak mempermasalahkan sikap tersebut.

Bahkan saat ini putri sulungnya telah duduk di bangku sekolah perawat tanpa mengalami kesulitan administrasi. Mereka juga tak pernah diolok-olok teman sekolah maupun tetangga meski memiliki keyakinan berbeda.

Sayangnya kebebasan berekspresi bagi kaum penghayat ini masih berlaku hanya di Kota Kediri. Di Kabupaten Kediri, mereka masih dianaktirikan.

Data terakhir di Kota Kediri tercatat jumlah anggota Sapta Darma mencapai 2.000 orang. Populasi ini menurun drastis setelah pecah peristiwa penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965.

Pasca peristiwa itu, anggota Sapta Darma kerap dituduh dan dicap sebagai kader PKI karena tak memiliki agama. Demi menyelamatkan diri, banyak dari mereka yang kemudian memilih agama tertentu.

Kini setelah adanya putusan Mahkamah Konsitusi yang mengakui aliran kepercayaan, Sutarto dan para penganut Sapta Darma gembira karena nantinya kolom agama KTP dan KK tidak lagi bertanda setrip melainkan diisi dengan aliran kepercayaan. Karenanya, ia berharap pemerintah daerah bisa segera merealisasikan putusan MK itu.

Namun, rupanya Sutarto dan para penganut Sapta Darma harus rela bersabar. Pasalnya pemerintah Kabupaten Kediri belum bisa melakukan pembenahan administrasi itu dalam waktu dekat. "Kami menunggu peraturan teknisnya dulu," kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Krisna Setiawan.

https://beritagar.id/artikel/laporan...at-penyembuhan
image-url-apps
Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Gambar: Penganut agama Parmalim sedang melakukan ibadah di Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/2/2018).| © Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.idTELATAH

Putusan MK tentang 'penghayat', apa implikasinya?

Putusan MK tentang aliran kepercayaan menyisakan sejumlah pertanyaan. Seberapa siap aparat pemerintah dan para penghayat sendiri menjalankan putusan itu?

Cukup lega. Itulah perasaan saya ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan saudara-saudara saya dari kalangan penghayat kepercayaan. Dengan putusan MK itu, mereka bisa mencantum "penghayat kepercayaan" di kolom agama yang biasanya dikosongkan atau sekedar diisi dengan salah satu agama yang diakui pemerintah.

"Cukup lega" karena keputusan MK tersebut menunjukkan bahwa alasan mereka untuk mengajukan dapat dimengerti, diterima, dan dibenarkan. Secara moral, putusan itu sebuah kemajuan yang sangat berarti, baik bagi para penghayat kepercayaan maupun negara, sebagai pihak yang harus mengayomi semua warganya dengan baik, benar dan adil.

Bagi para penghayat, putusan MK itu merupakan kemajuan dari perjuangan mereka untuk menyatakan jati dirinya. Bagi negara, langkah itu merupakan kemajuan dalam pemberian hak-hak kepada warganya.

Namun, di sisi lain, keputusan MK tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan, yang membuat benak saya "belum sangat lega". Di antaranya, "apakah putusan MK tersebut akan diketahui para petugas yang biasa menangani KTP di kantor-kantor kelurahan atau desa? Apakah ketika kategori "penghayat kepercayaan" muncul di KTP pelayanan terhadap pemiliknya--yaitu "penghayat"--akan sama dengan pelayanan kepada warga masyarakat yang lain atau malah lebih buruk? Kalau, ternyata lebih buruk, dapatkah mereka menuntut atau melaporkan pelakunya (pegawai kelurahan atau aparat desa) kepada yang berwajib? Bisakah mereka mengajukan protes?...".

Itulah sejumlah pertanyaan yang membuat saya terpaksa menahan diri untuk tidak terlalu gembira dan puas dengan keputusan MK. Tentu, keputusan tersebut tetap harus kita hargai dan sambut dengan gembira. Akan tetapi, kita juga harus sadar bahwa perjuangan belum selesai. Bahkan mungkin tantangan yang akan dihadapi para penghayat belum tentu berkurang, jika tidak malah akan bertambah berat.

Ada sejumlah tantangan nyata yang akan dihadapi oleh saudara-saudara kita para penghayat. Sebagian tantangan ini berasal dari dalam, dan sebagian lagi berasal dari luar. Mudah-mudahan mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan ini atau bahkan telah berhasil mengatasinya.

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Kampung Tarung di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (17/2/2018).© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Tantangan di dalam

Tantangan pertama yang berasal dari dalam berkenaan dengan pelaksanaan ritus-ritus tertentu yang berkaitan dengan siklus hidup, seperti pernikahan dan kematian. Saya tidak tahu apakah setiap aliran kepercayaan yang ada telah memiliki SOP atau panduan yang disepakati bersama berkenaan dengan upacara pernikahan dan kematian--yang harus dilakukan--jika ada warga penghayat yang menikah atau meninggal?

Mengapa itu perlu dipikirkan? Almarhum Clifford Geertz, seorang ahli antropologi Amerika yang melakukan penelitian lapangan selama setahun di Mojokuto (Pare) menulis sebuah peristiwa yang mencekam di kota itu, ketika Paijan--seorang anak berusia 10 tahun--meninggal.

Sebuah peristiwa yang tampak sangat biasa, namun menjadi sangat menegangkan dan mencekam ketika anak itu hampir gagal dikuburkan, karena orang tidak tahu siapa yang akan memimpin upacara pemakaman dan bagaimana upacara tersebut harus dilakukan.

Mengapa demikian? Karena paman si anak menjadi pengikut "Permai", sebuah aliran kepercayaan. Sedangkan Pak Modin--sebagai pegawai pemerintah yang biasa memimpin upacara penguburan secara Islam--tidak bersedia memimpin upacara karena dia merasa tidak tahu tata cara penguburan "Permai" dan tidak berhak melakukannya. Masalah baru dapat diatasi setelah salah seorang santri yang saleh, anggota Masyumi yang taat, bernama Abu, bersedia menangani pemandian jenazah Paijan dibantu beberapa tetangga yang hadir.

Pak Modin--yang datang setelah ada orang yang memanggilnya kembali--memperingatkan Abu akan tindakannya, namun tidak melarangnya. Akhirnya, jenazah selesai dimandikan, dikafani, dan kemudian dibawa ke kuburan. Pak Modin memimpin doa penguburan.

Peristiwa ini ditulis Geertz menjadi sebuah artikel ilmiah berjudul "Ritual and Social Change: A Javanese Example" (1963). Tulisan ini sangat populer di kalangan ilmuwan sosial, terutama ahli antropologi, karena Geertz menyajikan peristiwa itu dengan sangat apik dan menarik.

Apa pesan yang dapat kita tangkap dari peristiwa yang terjadi di Pare lebih dari setengah abad yang lalu itu? Tidak lain adalah perlunya SOP atau buku panduan upacara-upacara yang penting dalam hidup para penghayat. Apa yang dialami Paijan dan keluarganya bukan tidak mungkin akan dialami pula oleh para penghayat.

Setiap aliran kepercayaan memang sebaiknya memiliki panduan upacara daur hidup (life cycles) yang jelas dan disepakati, agar ketika salah seorang dari mereka melewati salah satu tahap daur hidup tersebut upacara dapat diselenggarakan sesuai dengan kepercayaan yang dihayatinya. Dengan panduan ini, seorang penghayat yang meninggal misalnya, dapat diupacarai sesuai dengan kepercayaannya, sehingga identitas "penghayat kepercayaan" tetap dapat dibawanya sampai ke liang lahat.

Tidak mudah menyiapkan panduan ini, kecuali bagi organisasi penghayat yang besar dan mapan. Sebab panduan ini harus tertulis agar bisa disebarluaskan kepada seluruh anggotanya dengan gampang. Dengan begitu, panduan itu bisa mereka gunakan untuk pedoman dalam memimpin upacara. Lebih dari itu, panduan ini memerlukan pengesahan secara formal organisasi penghayat.

Sebagaimana kita tahu, aliran kepercayaan ini sangat banyak jumlahnya, terutama di Jawa. Sayangnya, tidak semuanya memiliki organisasi yang sama kerapian dan ketertibannya. Akibatnya, mungkin tidak akan mudah untuk membangun sebuah kesepakatan bersama berkenaan dengan upacara-upacara ini, baik di dalam maupun di kalangan aliran-aliran kepercayaan itu sendiri. Namun, inilah salah satu tantangan penting yang harus diatasi, jika para penghayat kepercayaan ingin terlepas dari dominasi upacara agama yang manapun.

Selesaikah? Belum. Agama-agama besar yang diakui pemerintah tidak hanya telah memiliki panduan tersebut, tetapi mereka juga memiliki sumber daya manusia untuk melaksanakannya, untuk memenuhi kebutuhan para penganutnya. Ketersediaan SDM untuk menjalankan upacara-upacara sesuai dengan panduan, itulah tantangan yang kedua. Tentu, dalam hal ini organisasi penghayat dapat menentukan orang-orang yang akan menjalankan tugas tersebut.

Pertanyaannya: sudah siapkah mereka untuk bertugas seperti pegawai KUA di kantor pemerintah? Atau, sudah siapkah kantor pemerintah menerima wakil dari aliran kepercayaan tersebut?

Sebagaimana kita ketahui, kasus yang menimpa penghayat kepercayaan Marapu dari Sumba adalah tidak diakuinya perkimpoian adat mereka, yang dilakukan menurut adat Marapu. Pengakuan atas eksistensi kepercayaan Marapu dan penganutnya akan menuntut adanya petugas dari aliran kepercayaan Marapu di kantor pemerintah guna mengawal pelaksanaan upacara pernikahan penghayat kepercayaan tersebut. Sudah siapkah SDM kepercayaan Marapu melakukan hal itu?

Tantangan ketiga adalah proses penyediaan SDM. Mereka ini harus mendapat pendidikan mengenai ritus-ritus aliran kepercayaan dan penyelenggaraannya, sebagaimana halnya para pendeta atau ulama diberi pelajaran untuk dapat menjalankan upacara-upacara keagamaan bagi umatnya.

Bagaimana organisasi aliran kepercayaan akan melakukan ini semua? Organisasi penghayat harus benar-benar memikirkan hal jika tidak ingin para anggotanya masuk dalam situasi yang sulit ketika ingin memenuhi tuntutan dari kepercayaan yang dihayatinya. Minimal organisasi para penghayat harus sudah mulai memikirkan tentang sumber daya manusia yang akan diperlukan pada masa-masa yang akan datang guna melestarikan keberadaan mereka.

Partai Ka'bah Sayangkan Putusan MK Terkait Penghayat Kepercayaan Di KTP

Pengikut aliran Marapu sedang mengikuti ritual di kampung Tarung di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (17/2/2018).© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Tantangan di luar

Pengakuan atas eksistensi "penghayat kepercayaan" pada KTP memang akan menyelesaikan masalah-masalah tertentu yang memang berakar pada masalah ketiadaan identitas untuk "agama" pada KTP. Namun, bukan tidak mungkin hal itu juga akan menimbulkan masalah baru yang tidak pernah diduga sebelumnya. Sebab, munculnya sesuatu yang baru mau tidak mau akan mengundang reaksi atau akibat terhadap sesuatu tersebut, baik itu yang menguntungkan mau-pun merugikan.

Saya kira, kita cukup tahu bahwa masih banyak masyarakat kita--dan akhir-akhir ini tampaknya makin berani menampilkan dirinya--yang belum dapat menerima kehadiran aliran kepercayaan. Kalau penganut agama-agama besar yang diakui pemerintah saja berani mereka tantang, apalagi penganut kepercayaan yang mereka anggap sesat.

Ketika kolom "agama" pada KTP seseorang dikosongkan, orang lain dapat mengisinya sesuai dengan dugaan dan harapannya, apakah isinya "Katolik", "Kristen-Protestan", "Islam", "Hindu" atau "Buddha", sehingga respons yang diberikannya pada pemilik KTP bisa "netral" (kalau berbeda agama atau ideologi), bisa pula "mendukung" (kalau sama agama atau ideologinya).

Respons ini tentu akan berbeda ketika dia mengetahui bahwa pemilik KTP tersebut ternyata betul-betul seorang "penghayat kepercayaan". Kalau dia sesama "penghayat" maka interaksi positif akan lahir dari perjumpaan itu. Namun jika dia bukan sesama penghayat, maka respons negatif sangat mungkin akan diberikan. Inilah tantangan yang akan dihadapi oleh para penghayat.

Memang, sudah menjadi kewajiban setiap negara untuk melindungi setiap warganya dari gangguan warga yang lain. Namun demikian, mengharapkan kehadiran negara di setiap waktu dan tempat di negeri Indonesia tercinta ini rasanya masih terlalu muluk-muluk.

Berbagai kasus kekerasan terhadap mereka yang berbeda agama, gangguan terhadap kegiatan keagamaan yang lain--yang terlihat semakin meningkat frekuensinya akhir-akhir ini--sedikit banyak menunjukkan perlindungan negara tidak selalu dapat diandalkan. Karenanya, para penghayat harus siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin lebih berat, karena keberadaan dan identitas mereka kini menjadi lebih jelas.

Di satu sisi hal ini dirasa menenteramkan--bahkan menyenangkan--karena tidak harus menyembunyikan identitas. Tetapi di sisi lain hal itu juga meningkatkan kelemahannya (vulnerability) karena membuat mereka mudah dijadikan "sasaran tembak" pihak-pihak yang tidak menyukai kehadiran mereka.

Dari berbagai peristiwa yang dialami para penghayat kepercayaan--yang kemudian mendorong mereka mengajukan permohonan--saya merasa, semoga perasaan ini salah, dikabulkannya pencantuman "penghayat kepercayaan" tampaknya belum akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

Sebagai contoh, pemohon yang menganut kepercayaan Parmalim, dikatakan terpaksa mengundurkan diri dari sekolah tempat dia bekerja, karena dia tidak diizinkan mengikuti ibadah pada hari Sabtu di sekolah tersebut. Kasus ini mungkin tidak akan dapat diselesaikan dengan mencantumkan "penghayat kepercayaan" pada KTP, karena pokok permasalahannya bukan soal isi-tidaknya kolom "agama" tersebut, tetapi karena kepercayaan atau keyakinan keagamaan yang berbeda.

Kesulitan mengakses berbagai fasilitas atau mendapatkan berbagai hak, yang bersumber pada tindakan "diskriminatif" oleh sebagian warga masyarakat, mungkin tidak akan begitu saja selesai dengan pencantuman identitas "penghayat kepercayaan" pada KTP. Bukan tidak mungkin penolakan tersebut malah bertambah lebih kuat, karena identitas "penghayat kepercayaan" menjadi lebih tegas, tertulis pada KTP.

Demikian pula berbagai kesulitan yang dialami oleh penganut Sapto Darmo. Bagaimanapun, cap yang diberikan sebagian warga masyarakat terhadap aliran kepercayaan sebagai aliran yang sesat tidak akan dapat diatasi hanya dengan mencantumkan "penghayat kepercayaan" pada KTP, karena pokok permasalahannya memang tidak terletak di situ.

Permasalahan utama justru ada dalam masyarakat sendiri, di mana sebagian warganya masih belum dapat menerima kehadiran penghayat "aliran kepercayaan" di tengah mereka. Karenanya, diperlukan upaya yang terus-menerus, tak kenal lelah, untuk menyadarkan mereka bahwa memiliki kepercayaan yang berbeda bukanlah sesuatu yang buruk. Bahwa "aliran kepercayaan" bukanlah aliran yang sesat, sebagaimana yang mereka yakini selama ini; bahwa orang harus dapat menghargai kepercayaan orang lain, sebesar apapun perbedaannya; bahwa penghayat "aliran kepercayaan" bukanlah orang-orang yang layak ditakuti, dihindari atau disingkir-kan.

Singkat kata, tantangan utama para penghayat kepercayaan--dan juga kita semua yang menjunjung tinggi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika--adalah menyadarkan masyarakat akan tetap perlunya menghargai perbedaan pandangan, perbedaan keyakinan, perbedaan adat-istiadat, selama itu tidak mengancam kehidupan bersama, yang adil dan sejahtera.

Heddy Shri Ahimsa-Putra, Staf Pengajar di Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

https://beritagar.id/artikel/telatah...a-implikasinya
image-url-apps
'Agama Asli' tapi lahir tahun 1953 emoticon-Big Grin

Ane penasaran sama Kapitayan, apakah masih ada penganutnya sampai sekarang
×