alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acd36bd902cfea11a8b457c/disdukcapil-tunggu-kejelasan-regulasi-terkait-ktp-penghayat-kepercayaan

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Selasa, 10 April 2018 19:23 WIB

Pewarta: H. Sidik

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Dokumentasi Warga penghayat kepercayaan Ugamo Bangsa Batak, Rosni Simarmata (kedua kanan), warga penghayat kepercayaan Marapu dari Sumba Timur, Kalendi Nggalu Amah (kanan), warga penghayat kepercayaan Ugamo Malim, Lambok Manurung (kedua kiri) dan warga penghayat kepercayaan Sapta Darma, Warjo (kiri) berfoto bersama sambil memegang KTP usai menjadi saksi pada sidang lanjutan uji undang-undang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/1/2017). Empat orang penghayat kepercayaan tersebut bersaksi untuk pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan terkait pengosongan kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP). (ANTARA /Widodo S. Jusuf)

Bantul (ANTARA News) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini masih menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait penerbitan kartu tanda penduduk khusus untuk penghayat kepercayaan.

"Kalau di Bantul (penghayat kepercayaan) baru kita data di database, dan belum bisa muncul di blangko karena regulasinya harus disesuaikan terlebih dahulu, kita masih menunggu," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bantul Bambang Purwadi di Bantul, Selasa.

Pernyataan itu menanggapi pertanyaan seputar penerbitan KTP elektronik bagi penghayat kepercayaan di Bantul menyusul keputusan pemerintah yang akan mempersiapkan KTP-el bagi penganut aliran kepercayaan untuk mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor 97/PPU-XIV/2016.

Namun demikian, ketika ditanya berapa warga penganut aliran kepercayaan di Bantul dalam database dinas, Bambang belum mengetahui pasti, akan tetapi di wilayah DIY yang paling banyak terdapat di Kabupaten Gunung Kidul.

"Kalau di database harus lihat angkanya dulu, tetapi DIY paling banyak di Gunung Kidul sekitar 400 orang, kalau Bantul di bawah 100 orang. Jadi saat ini masih dalam proses koordinasikan di pusat, karena ini sampai ke Undang-Undang juga," katanya.

Apalagi, menurut dia, pemerintah pusat melalui kementerian terkait harus konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai KTP penganut aliran kepercayaan, namun prinsipnya pihaknya siap segera menyesuaikan jika ada kejelasan regulasi.

"Karena kan mereka (penghayat kepercayaan) juga minta segera dicatatkan di KTP, namun kami harus menunggu kejelasan dari pusat. Kalau ini bisa dilakukan dengan cepat dan segera penyesuaian, ya kita ikuti," katanya.

Ia mengatakan, sambil menunggu kejelasan regulasi dari pemerintah pusat terkait KTP elektronik penghayat kepercayaan pihaknya terus melakukan komunikasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) setempat termasuk beberapa pihak terkait.

"Pascaputusan MK itu sampai saat ini prosesnya masih berjalan sambil kita nunggu, kemarin di Pajangan sudah ketemu FKUB di forum kesbangpol, dan tidak masalah, karena ini masih dalam proses untuk solusinya," katanya.

Editor: Kunto Wibisono

https://m.antaranews.com/berita/7002...at-kepercayaan

Mungkin lebih baik kolom agama di ktp dihapus aja
Urutan Terlama
Quote:


kagak perlu dihapus, cukup diakui saja yang diluar 6 resmi.
juga perubahan status agama maupun pindah agama dipermudah.

sudah bagian dari identitas dan budaya kita. banyak aturan dan uu yang berhubungan soalnya.
indo bukan negara sekuler.
Quote:


lebih baik dihapus aja , karena cuma menguntungkan satu agama aja & merugikan 5 agama resmi lainnya
Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Gambar: Para penghayat kepercayaan Sapta Darma melakukan ibadah di sanggar Candi Busana, Kediri, Jawa Timur.| © Beritagar.id /Fully SyafiSAPTA DARMA

Menyebarkan ajaran lewat penyembuhan

Diperkenalkan pertama kali oleh Harjosapuro kini ajaran ini menyebar ke sejumlah wilayah. Namun mereka masih dianaktirikan.

Malam mulai larut ketika puluhan lelaki paruh baya memasuki halaman sebuah rumah di Jalan Gatot Subroto Desa Ngampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Meski menampung banyak orang, dari luar rumah bercat hijau ini terlihat lengang.

Beberapa pria larut dalam obrolan di bangku kayu yang berjajar di halaman menyerupai lorong. Sebagian dari mereka berpakaian serupa. Berwarna dasar hitam dan mengenakan blangkon.

Mereka adalah penganut aliran kerohanian Sapta Darma. Aliran ini lahir di Kediri 66 tahun silam dan diyakini secara turun temurun oleh pengikutnya hingga sekarang. Rata-rata pengikut aliran ini adalah orang dewasa dan didominasi laki-laki.

Penganut aliran ini secara rutin berkumpul di tempat peribadatan yang disebut sebagai sanggar. Di sanggar mereka mengikuti penataran kerohanian yang membahas tentang ajaran, persoalan sehari-hari, hingga melaksanakan ibadah bersama.

Seperti Kamis (8/2/2018) malam itu. Sejak selepas magrib puluhan jemaah Sapta Darma Kota Kediri telah berkumpul di Sanggar Candi Busana Mrican. Mereka hadir atas undangan Ki Surtarto yang menjabat sebagai Tuntunan Wilayah Sapta Darma wilayah eks-Karisidenan Kediri yang meliputi tujuh kota/kabupaten. Mulai Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, dan Nganjuk.

Tepat pukul 21.00 WIB, Sutarto memimpin pertemuan anggotanya. Seperti layaknya pertemuan warga, mereka duduk di dalam sanggar yang menyerupai aula. Di atas hamparan karpet, sekitar 25 warga pengikut Sapta Darma dengan tekun mendengarkan penjelasan Sutarto.

Dari jumlah itu hanya satu orang saja yang perempuan. "Kami sedang membicarakan calon gubernur Jawa Timur yang akan didukung," kata Sutarto yang memimpin rapat dalam Bahasa Jawa.

Pemilihan calon gubernur 2018 ini menjadi penting karena menyangkut kelangsungan aktivitas para penghayat. Di seluruh Jawa Timur, jumlah mereka diperkirakan mencapai 15.000 orang. Sebagian besar ada di Surabaya dan Malang. Mereka berharap gubernur yang akan datang bisa mengakomodir kepentingan mereka yang masih kerap dikucilkan di masyarakat.

Usai berembuk dan menyelesaikan materi kerohanian, Sutarto mengajak mereka sujud. Dalam ajaran Sapta Darma, sujud adalah satu-satunya bentuk ibadah yang diwajibkan minimal sekali dalam sehari. Waktu keutamaan di atas pukul 21.00 WIB. Tak harus di sanggar secara bersama-sama, tapi juga bisa di rumah masing-masing.

Diawali dengan membersihkan badan dari kotoran, mereka menggelar selembar kain kafan ukuran satu meter persegi di lantai. Kain kafan itu diletakkan dengan posisi ketupat. Selanjutnya mereka duduk bersila di atasnya menghadap timur.

Di sudut lain dalam ruangan yang sama, seorang jemaah mendendangkan tembang Macapat. Lantunan tembang yang disuarakan pelan dan syahdu tanpa iringan alat musik ini untuk membantu konsentrasi dalam bersujud.

Setelah alunan Macapat terdengar, satu per satu dari mereka menggerakkan punggung ke depan. Masih sambil bersedekap layaknya orang salat, badan mereka terus membungkuk hingga seluruh bagian kepala menempel pada kain kafan. Gerakan ini bertahan hingga beberapa menit sebelum mereka bergerak pelan ke posisi semula.

Perubahan gerak duduk bersila menjadi sujud ini tak diakukan bersamaan. Demikian pula jumlah sujud yang dilakukan berbeda-beda. "Kalau saya biasa melakukan hingga satu setengah jam setiap hari," kata Sutarto.

Tiap-tiap gerakan dalam sujud ini memiliki arti sendiri. Kain kafan yang digelar menjadi perlambang niat suci untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Sementara timur dipilih menjadi tujuan ibadah karena memiliki arti "permulaan", yakni dari kata wetan (timur) atau wiwitan (permulaan). Hal ini ditandai dengan terbitnya matahari dari timur di kehidupan.

Sujud merupakan puncak khidmat untuk menghadap Tuhan. Dalam ritual ini mereka meyakini tengah melepaskan roh dari raga untuk bertemu dengan Tuhan di alam langgeng.

Di alam itulah seorang manusia bisa mengintip kehidupan setelah mati dan melihat jalan menuju suarga loka (surga). "Biar kelak jika mati, arwah kita tidak kesasar mencari jalan ke surga karena kita sudah melihatnya lebih dulu," ujar Sutarto.

Hal inilah yang membedakan proses matinya manusia dengan binatang yang arwahnya kesasar susur alias gentayangan.

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Para penghayat kepercayaan Sapta Darma melakukan ibadah di sanggar Candi Busana, Kediri, Jawa Timur.© Fully Syafi /Beritagar.id

Muasal ajaran

Ajaran Sapta Darma diperkenalkan pertama kali oleh Harjosapuro, seorang penarik delman dan tukang pangkas rambut di Pandean, Pare, Kabupaten Kediri. Kala itu, 27 Desember 1952, Harjosapuro yang tengah tertidur tiba-tiba digerakkan oleh kekuatan yang tak bisa dihindari.

Saat bermimpi, Harjosaputro merasa ada yang menggerakkan tubuhnya. Ia terbangun dan duduk menghadap timur lalu sujud dari pukul 01.00 hingga 05.00 WIB. Para penganut meyakini itu "wahyu" pertama yang diterima Harjosaputro.

Dikisahkan, saat bermimpin itu, Harjosapuro mengucapkan kalimat yang meluhurkan nama Allah dengan kencang, tetapi tak ada satupun tetangga yang mendengar. "Padahal rumahnya dari gedek bolong-bolong," kata Sutarto.

Takut dengan hal yang menimpa dirinya, Harjosapuro memutuskan pergi menemui temannya dan menceritakan peristiwa itu. Tanpa diduga, sang teman juga seperti digerakkan kekuatan lain untuk melakukan sujud.

Peristiwa ini berulang kepada lima sahabat yang ditemui Harjosapuro. Hingga pada akhirnya dia memutuskan tidak pulang ke rumahnya hingga Februari 1953.

Ia baru pulang ke rumah di Pare, Kediri, atas wisik (petunjuk) yang diterimanya. Hanya berselang beberapa hari setelah kepulangannya, tepatnya 13 Februari 1953, Harjosapuro kembali menerima "wahyu" pada pukul 10.00 WIB.

Wahyu kedua ini diberi nama Racut. "Wahyu" ini mengabarkan tentang kewajiban manusia untuk mengetahui dan melihat alam abadi setelah kematian. Di situ ada tuntunan kepada roh yang meninggal menuju surga sesuai darma dan amalannya.

Dalam wahyu Racut itu pula Harjosapuro menerima gelar baru. Gelar yang diklaim dari Tuhan itu diberi nama Sri Gutomo, yang berarti pelopor budi luhur. Ini gelar tertinggi dalam komunitas Sapta Darma sebagai panutan agung.

"Wahyu" terakhir diterima Harjosapuro pada 12 Juli 1953 siang. Isinya berupa tuntunan hidup yang terdiri atas simbol pribadi, wewarah pitu, dan sesanti. Wahyu ini untuk mengendalikan dan mengatur tiga unsur yang ada dalam diri manusia berupa nafsu, budi, dan pakarti. Ketiga unsur inilah yang membedakan manusia dengan hewan.

Wewarah pitu atau tujuh tuntunan yang diturunkan ini harus dijalankan warga Sapta Darma. Tujuh tuntunan itu berisi: percaya dan patuh pada Allah Hyang Maha Agung, berbuat jujur dan berbakti kepada negara, ikut berperan pada tegaknya nusa dan bangsa, menolong sesama dengan ikhlas, berdikari dan mandiri, berbuat baik dan luhur kepada sesama demi kebahagiaan orang lain, serta meyakini kehidupan di dunia ini fana.

Seluruh ajaran yang disampaikan Harjosapuro tersebut diyakini sebagai "wahyu" dari Tuhan. Kenapa diyakini sebagai "wahyu"? Karena sebagai lulusan sekolah dasar dan bekerja menjadi kusir delman dan tukang pangkas rambut, mustahil bagi Harjosapuro untuk mengarang dan mengingat ajaran tersebut dengan baik. "Itu adalah mukjizat," kata Sutarto.

Kelebihan lain yang dimiliki Harjosapuro, menurut jemaahnya adalah kemampuan Harjosaputro dalam menyembuhkan orang sakit yang tidak mampu diobati dokter.

Kemampuan menyembuhkan ini kemudian menjadi metode penyebaran ajaran Sapta Darma ke masyarakat hingga berkembang luas. Para pengikut Harjosapuro dibekali kemampuan pengobatan dan disebar ke berbagai daerah untuk menyebarkan Sapta Darma.

Penyembuhan pernah dilakukan jemaah aliran ini kepada keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta. Karena yang diobati sembuh, ajaran ini membesar di Jawa Tengah.

Sutarto sendiri masuk dan meyakini ajaran Sapta Darma melalui proses penyembuhan. Saat berusia tujuh tahun ia divonis mengidap polio hingga tak bisa berjalan. Oleh Pakdhenya, dia diajak melakukan sujud. Setelah melakukan sujud berulang-ulang, lambat laun penyakitnya sirna dan bisa berjalan normal di tahun 1958. Sejak itulah Sutarto jatuh hati pada ajaran Sapta Darma hingga sekarang.

Meski berstatus sebagai tuntunan wilayah, Sutarto tak pernah mampu mengajak istri dan ketiga anaknya masuk Sapta Darma. Mereka memilih menganut agama Islam.

Di lingkungannya tempat tinggalnya, Sutarto sangat disegani dan ditasbihkan menjadi tokoh masyarakat. Ketokohannya setara dengan seorang pemuka agama Islam.

"Beliau juga rajin mendatangi undangan pengajian, tahlil, dan Natal meski seorang penghayat," kata Nowo Doso, pemilik warung kopi yang berjarak seperlemparan batu dengan rumah Sutarto yang ada di Jalan Stasiun.

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Soetarto, Ketua Persatuan Sapta Darma (Persada).© Fully Syafi /Beritagar.id

Dalam hal perkimpoian, penganut Sapta Darma tak pernah membatasi pernikahan dengan penganut agama ataupun kepercayaan lain. Namun untuk perempuan luar yang dinikahi warga Sapta Darma, diwajibkan mengikuti prosesi pernikahan sesuai ajaran mereka. Sutarto memastikan pernikahan yang dilakukan menurut ajaran Sapta Darma tetap bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Seperti pernikahan yang dilakukan Suryanto, warga Kelurahan Kemasan. Penganut Sapta Darma ini bahkan menikahi perempuan anak seorang ulama asal Blitar. Bahkan saat ini sang istri telah menjadi pengikut Sapta Darma beserta ketiga anaknya. "Semua keluarga saya penghayat," ujar Suryanto.

Saat ini ketiga anak Suryanto berstatus pelajar. Sama seperti para penghayat lain yang mengosongkan isian kolom agama, ketiga anak Suryanto juga mengosongkan kolom agama di buku induk siswa dan rapor sekolah. Pihak sekolah tak mempermasalahkan sikap tersebut.

Bahkan saat ini putri sulungnya telah duduk di bangku sekolah perawat tanpa mengalami kesulitan administrasi. Mereka juga tak pernah diolok-olok teman sekolah maupun tetangga meski memiliki keyakinan berbeda.

Sayangnya kebebasan berekspresi bagi kaum penghayat ini masih berlaku hanya di Kota Kediri. Di Kabupaten Kediri, mereka masih dianaktirikan.

Data terakhir di Kota Kediri tercatat jumlah anggota Sapta Darma mencapai 2.000 orang. Populasi ini menurun drastis setelah pecah peristiwa penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) di tahun 1965.

Pasca peristiwa itu, anggota Sapta Darma kerap dituduh dan dicap sebagai kader PKI karena tak memiliki agama. Demi menyelamatkan diri, banyak dari mereka yang kemudian memilih agama tertentu.

Kini setelah adanya putusan Mahkamah Konsitusi yang mengakui aliran kepercayaan, Sutarto dan para penganut Sapta Darma gembira karena nantinya kolom agama KTP dan KK tidak lagi bertanda setrip melainkan diisi dengan aliran kepercayaan. Karenanya, ia berharap pemerintah daerah bisa segera merealisasikan putusan MK itu.

Namun, rupanya Sutarto dan para penganut Sapta Darma harus rela bersabar. Pasalnya pemerintah Kabupaten Kediri belum bisa melakukan pembenahan administrasi itu dalam waktu dekat. "Kami menunggu peraturan teknisnya dulu," kata Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kediri Krisna Setiawan.

https://beritagar.id/artikel/laporan...at-penyembuhan
Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Gambar: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantornya, Senin (26/3/2018).| © Bismo Agung /Beritagar.id

BINCANG

Lukman Hakim Saifuddin: secara substansial kepercayaan itu agama

Putusan MK yang membolehkan aliran kepercayaan dicantumkan dalam administrasi kependudukan menuai pro dan kontra. Ada yang meminta agar Kementerian Agama tidak mengurusi aliran kepercayaan. Bagaimana sikap pemerintah?

Awal November 2017 merupakan tonggak sejarah bagi para penganut aliran kepercayaan. Kala itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi yang diajukan empat penggugat penganut aliran kepercayaan. Dalam putusannya, MK menyebut aliran kepercayaan bisa dicantumkan dalam administrasi kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga.

Sebelum ada putusan MK itu, para penganut aliran kepercayaan memang tidak bisa secara terang-terangan mencantumkan identitas alirannya. Biasanya, kalau tidak dikosongkan, mereka diminta memilih salah satu dari enam agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.

Putusan itu pun menuai pro dan kontra. Sejumlah pengurus MUI, PBNU, dan Muhammadiyah misalnya, menolak jika aliran kepercayaan diisikan di kolom agama dalam KTP. "Aliran kepercayaan tidak bisa menempati posisi kolom agama," ujar Ketua MUI, Ma'ruf Amin.

Perdebatan memang berkutat pada kata agama. Bisakah aliran kepercayaan disebut agama atau tidak. "Terus terang kami sangat tidak mudah menyikapi (putusan MK) itu," kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Senin (26/3/2018) sore di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta Pusat.

Menurut Lukman, di antara penganut penghayat itu masih berbeda pandangan. Ada yang mau digolongkan sebagai agama tapi banyak juga yang tetap tidak mau disebut agama atau mereka tetap memilih disebut aliran kepercayaan.

Bagaimana sikap pemerintah? Selama satu jam lebih, Menteri Lukman berbicara tentang putusan MK itu kepada Bonardo Maulana, Fajar WH, dan fotografer Bismo Agung dari Beritagar.id, yang menemuinya Senin sore itu. Petikannya:

Bagaimana sikap pemerintah atas putusan MK tentang penghayat itu?
Begini. Terlepas ada yang diuntungkan, senang, gembira tapi putusan MK itu juga ada yang masih memprotes. Kita tahu putusan MK itu kan pertama dan final.

Yang harus dipahami bahwa putusan MK ini sebenarnya dalam rangka memenuhi hak-hak sipil warga negara Indonesia yang kebetulan mereka menganut agama di luar enam agama itu.

Problemnya sekarang pada tataran implementasinya. Soal kependudukan ini leading sektornya ada di Kementerian Dalam Negeri. Ketika Kemendagri ingin mengimplementasikan ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan.

Apakah identitas penghayat itu nanti diisi di kolom agama, dibikinkan kolom baru, atau bahkan dibuatkan KTP baru. Ini yang sedang diolah Kemendagri. Semua opsi sedang dipertimbangkan plus minusnya.

Sejumlah organisasi keagamaan meminta agar Kementerian Agama tak mengurusi masalah kepercayaan ini. Tanggapan Anda? 
Terus terang kami sangat tidak mudah menyikapi (putusan) ini karena di antara penganut penghayat kepercayaan itu pandangannya sangat beragam. Jadi kami mengalami kesulitan mana yang mau diakomodir. Karena negara kan berkewajiban memfasilitasi tapi kan tidak semua bisa difasilitasi.

Kami ingin mereka punya satu pandangan. Misalnya, apakah mereka itu dikategorikan agama atau bukan. Di antara mereka sendiri masih berbeda. Ada yang meminta dimasukkan dalam agama, ada juga yang tetap meminta disebut penghayat kepercayaan.

Selama ini mereka difasilitasi Kemendikbud karena kepercayaan dianggap menjadi bagian dari budaya. Itulah mengapa ada Direktorat Kebudayaan di sana.

Di kalangan umat beragama ada resistensi yang tidak kecil ketika menentukan apakah mereka itu perdefinisi adalah agama atau bukan. Kita mau mendefinisikan agama pakai pendekatan apa?

Ketika kita mau menggunakan definisi teologis, sulit bagi mereka untuk masuk dalam definisi itu. Misalnya, harus punya kitab suci. Itu saja sudah sulit karena semua agama ini kan ada kitab sucinya.

Atau mau memakai definisi sosiologis. Misalnya, kepercayaan terhadap kekuatan supranatural, punya ajaran kebajikan, kebaikan, keburukan, ada hari kemudian. Di antara akademisi saja perdebatannya juga luar biasa.

Sehingga ketika ada aspirasi yang meminta agar kepercayaan diurusi Kementerian Agama persoalannya jadi tidak sederhana. Ada yang bilang dalam sejarahnya, Kementerian Agama tidak pernah mengurusi masalah kepercayaan. Kami diminta hati-hati. Ini faktor eksternalnya.

Dua faktor itu menyebabkan kami, Kementerian Agama tidak mudah mengakomodasi dan memfasilitasi mereka.

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Para penganut Kaharingan mengelar ibadah Basarah di Balai Basarah Hindu Kaharingan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kamis (22/2/2018).© Bismo Agung /Beritagar.id

Menurut Anda, mereka bisa disebut agama atau tidak?
Dari segi esensi, substansi iya meskipun kita enggak tahu apa itu kekuatan supranatural, tapi mereka meyakini ada yang disebut Tuhan itu. Terlepas abstraksi mereka terhadap Tuhan itu seperti apa. Mereka punya ajaran-ajaran kebajikan, menghindari keburukan, melindungi alam semesta. Secara esensial itu ajaran agama.

Tapi agama itu kan tidak sekedar esensi. Agama itu tidak hanya hakikat tapi juga ada syariat. Ada tata cara ritual baku yang diyakini. Nah di sinilah bedanya mereka. Mereka tidak memiliki tata cara ritual yang baku yang telah disepakati itu. Itu problemnya. Sehingga secara teologis maupun secara sosiologis sulit untuk memasukkan per definisi bahwa mereka itu agama.

Tidak ada common platform yang diakui bersama bahwa ini ajaran baku. Karena ini tidak ada kitab sucinya. Kalau agama yang lain kan ada kitab suci, ada panduan, ada manual booknya, ada pedoman.

Apakah masalah seperti itu juga akan diatur dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Umat Beragama yang sedang digodok pemerintah itu?
Rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama itu masih terus kami dalami, kami cermati, kami bahas secara intensif karena ternyata persoalannya tidak sesederhana yang kami bayangkan di awal-awal. Intinya, kami ingin ada undang-undang yang menjamin perlindungan terhadap setiap umat beragama.

Kita semua perlu menyamakan persepsi tentang apa itu agama. Jadi bagaimana negara mempersepsikan agama itu. Yang dimaksud agama itu seperti apa. Nah di sinilah kemudian -- khususnya di luar enam agama yang banyak dianut mayoritas masyarakat Indonesia itu-- bagaimana penyikapan negara dan penyikapan setiap kita sebagai warga negara terhadap agama.

Di sinilah timbul keragaman pandangan. Misalnya terkait dengan sejumlah aliran kepercayaan. Karena di antara ratusan aliran kepercayaan itu ada yang sebagian ingin dinyatakan sebagai bagian dari agama. Mereka ingin diperlakukan sebagai agama lokal bangsa Indonesia tapi juga tidak sedikit di antara mereka yang tidak mau dimasukan ke dalam kategori agama. Mereka tetap mau dianggap sebagai penganut kepercayaan.

Tapi ini tetap terus kami dalami. Kami mendengarkan pandangan dari berbagai tokoh mulai akademisi, masyarakat, dan pihak lainnya. Dari situ kira-kira arus besarnya seperti apa. Itu yang kaitannya dengan definisi agama.

Kedua, terkait dengan penyimpangan. Karena ada yang menyatakan bahwa hate speech yang terkait dengan agama, penistaan agama, penyimpangan ajaran inti atau pokok-pokok agama itu kan enggak boleh.

Ini ada Undang-undang PNPS 1 Tahun 1965 yang terkait dengan penodaan agama. Penistaan agama itu kan tidak boleh. Tidak boleh ada yang menebarkan paham agama yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu sendiri.

Pertanyaannya, siapa yang punya kewenangan menentukan apakah ini menyimpang atau tidak menyimpang? Ini juga perdebatannya cukup serius. Apakah masing-masing majelis agama berwenang menentukan sekaligus menghakimi apa saja pokok-pokok ajaran agama itu. Dan kalau ada umatnya yang menebarkan atau menyebarluaskan paham yang secara essensial atau secara substansial bertolak belakang dengan pokok ajaran pokok agama itu, mereka yang menyatakan menyimpang atau tidak.

Masalahnya, kalau ada majelis berarti hanya ada satu majelis agama atau setiap agama punya majelis masing-masing. Ini juga perdebatannya tidak sederhana. Ada yang mau menerima satu majelis tapi ada yang tidak.

Ini yang kami anggap tidak mudah tadi. Tapi bagaimanapun juga pada akhirnya harus ada keputusan bersama. Tentu saja tidak bisa memenuhi semua keinginan.

Anda optimistis RUU itu bisa selesai di era pemerintah Jokowi ini?
Kita berharap ini bisa diselesaikan di era pemerintahan sekarang ini.

Kementerian Agama pernah mengundang perwakilan penghayat berdialog?
Jumlah mereka kan banyak sekali. Tentu kita pernah melakukan dialog, mengundang dengan beberapa tokohnya. Tapi ya tadi itu, memang tidak mudah untuk mencapai satu pandangan yang bisa merepresentasikan pandangan mereka secara keseluruhan. Karena kemajemukan mereka yang luar biasa.

Oleh karenanya, menurut pandangan saya pribadi, mungkin ini harus bertahap. Hak-hak sipil mereka dipenuhi terlebih dulu. Ini yang paling mendasar. Misalnya, mereka diakui sebagai warga negara, punya akta lahir.

Problem mereka sebenarnya kan soal itu. Bagaimana identitas mereka bisa dicantumkan di KTP, pernikahan mereka bisa tercatat oleh negara. Kalau tidak bisa oleh lembaga keagamaan yang catatan sipil. Nah putusan MK itu, menurut saya, adalah cara untuk memenuhi hak sipil itu.

Sejauh yang saya pahami mereka hanya menuntut hak sipil tidak sampai ke kurikulum, pengadaan guru-guru kepercayaan, dan mata pelajaran. Dalam diskusi yang saya ikuti, jarang sekali bahkan nyaris mereka tidak pernah menuntut itu.

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Para pemeluk Parmalim menggelar ibadah Mingguan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (13/2/3018).© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Temuan kami di lapangan, anak-anak penghayat itu tetap harus memilih salah satu agama saat mengikuti pelajaran agama di sekolah. Bagaimana aturan sebenarnya? 
Tentu kita harus kembali ke jatidiri bangsa ini. Ini bangsa yang sangat religius. Bangsa yang khas, yang tidak bisa memisahkan diri dari nilai-nilai agama dalam menjalani kehidupan kesehariannya. Kita ini upacara resmi kenegaraan saja diawali dan ditutup dengan doa. Enggak ada negara di dunia ini yang kayak kita. Bahkan doa pada acara-acara resmi kenegaraan tidak cukup satu agama.

Saya ingin menunjukkan betapa religiusnya, betapa agamisnya bangsa ini. Karena nilai-nilai agama ini sudah built in. Jadi pelajaran agama itu sangat penting. Itulah kenapa agama menjadi pokok.

Nah ketika ada kepercayaan, ada penganut yang ingin diperlakukan sama, saya pikir mungkin ada baiknya di tahap tadi itu (pemenuhan hak sipil). Karena kalau semua mau disamakan, disetarakan, ini akan sulit sekali, problemnya akan sangat kompleks.

Nanti akan ada kurikulum kepercayaan padahal kepercayaan itu beda-beda sekali pahamnya. Kurikulum yang mana nanti yang akan diterapkan? Beda dengan agama yang enam meskipun variannya banyak tapi kan ada pokok-pokok yang kita sepakati bersama. Nah problem di kepercayaan ini kan tidak ada pokok-pokok yang disepakati bersama itu.

Ada kaidah yang mengatakan, jika kita ingin memperjuangkan sesuatu, dan kita tidak bisa mencapai seluruhnya, jangan ditinggal semuanya.

Apa langkah yang disiapkan pemerintah agar antara penganut kepercayaan dan penganut agama mayoritas ini berdampingan dengan rukun?
Jadi begini, agama itu harus selalu dilihat dari dua sisi yang berbeda. Sisi luar dan sisi dalam. Sisi luar, pendekatannya sangat formalistis. Di sini agama dilihat sebagai kelembagaan dengan pendekatan institusional. Kalau agama dilihat dalam perspektif yang sangat formal, pasti kita akan benturan dengan banyak hal. Jangankan antara satu agama dengan agama lain, di internal satu agama saja benturannya sangat luar biasa.

Tapi kalau kita melihat agama dari sisi dalam, kita tidak akan pernah menemui perbedaan. Karena esensinya adalah hakikat. Esensi semuanya kan sama. Misalnya, menegakkan keadilan, persamaan dihadapan hukum, pemenuhan hak-hak dasar, larangan membunuh, larangan mencuri, sikap jujur. Itu ajaran esensial.

Karenanya, di tengah-tengah kemajemukan kita sebagai bangsa ini memang yang harus kita kedepankan dalam menyikapi agama itu adalah dari sisi dalam agar kita tidak terlalu banyak berkelahi. Tapi kalau kita lebih banyak mengedepankan sisi luar, ya jadi rebutan umat.

Tuhan menjadikan agama ini bukan untuk banyak-banyakan umat. Yang diminta Tuhan itu kan menebarkan kebajikan. Mereka mau memeluk agama apa itu kan hidayah yang datangnya dari Tuhan. Tapi esensi dari ajaran setiap agama itu adalah mengajak orang lain untuk menjalankan kebajikan.

Jadi poin saya tadi itu, kalau kita dekati secara formal, akan berantem terus. Jadi salah satu misi Kementerian Agama adalah mencoba meyakinkan para umat beragama dalam konteks kemajemukan ini agar mengedepankan sisi internal agama.

Sebenarnya siapa yang berhak menentukan jumlah agama yang dianut di sini?
Sebenarnya tidak ada yang menentukan agama resmi. Karena tidak ada regulasi bahwa negara punya kewenangan menentukan mana yang resmi dan mana yang tidak resmi.

Kalau kita pelajari Undang-undang Nomor 1 PNPS/1965, di situ dikatakan bahwa agama yang enam itu adalah agama yang banyak dianut oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, di luar agama yang enam itu tetap dihormati, tetap diperlakukan sama selama dia tidak melakukan hal yang bertentangan dengan norma-norma hukum di Indonesia.

Jadi secara implisit ada pengakuan terhadap agama yang di luar yang enam itu. Namun di situ dikatakan mendapatkan hak yang sama, diperlakukan yang sama begitu. Jadi tidak ada yang secara eksplisit mengatakan, ini lho agama resmi, ini bukan resmi.

Disdukcapil tunggu kejelasan regulasi terkait KTP penghayat kepercayaan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantornya, Senin (26/3/2018).© Bismo Agung /Beritagar.id

Kewenangan pemerintah dalam menentukan mana agama yang diakui dan mana yang tidak itu apa? 
Ya tadi itu konstitusi. Pancasila kita itu kan agamis banget. Banyak pasal yang mengatur masalah agama di Undang-undang Dasar kita. Karakteristik bangsa ini sangat agamis yang tidak bisa memisahkan diri dari nilai-nilai agama. Misalnya menjelang kelahiran, apapun etnis kita, pasti melakukan ritual keagamaan. Itu sudah melekat sekali di kita yang tinggal di ujung barat sampai ujung timur. Jarang ada bangsa seperti kita ini.

Setelah putusan MK itu, ada tekanan-tekanan tidak kepada Anda agar tidak memasukkan aliran kepercayaan ke wilayah Kementerian Agama?
Enggak ada tuh. Kami waktu itu memang meminta masukan dari berbagai kalangan Salah satunya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tapi itu orang per orang bukan kelembagaan atas putusan MK itu. Mereka belum sampai ke pandangan lembaga.

Dari pengalaman Anda, pernah ada enggak pejabat yang saat dilantik disumpah menurut aliran kepercayaannya?
Seingat saya sih belum ada. Biasanya kalau enggak Islam, Kristen, Katolik, Hindu, ya Buddha.

https://beritagar.id/artikel/bincang...yaan-itu-agama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di