Mengenai kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 mulai terlihat arahnya.

Gubernur Jambi Zumi Zolayang diduga terlibat dalam kasus ini, ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) dengan dugaan menerima suap Rp6 miliar dari proyek-proyek di Provinsi Jambi, sebagai hasil pengembangan dari kasus suap RAPBD Provinsi Jambi 2018.

"Tersangka ditahan dalam 20 hari mendatang di rutan KPK C1," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah, Senin, 9 April 2018.

Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, dalam proses penyelidikan tersebut pihaknya memeriksa 10 orang saksi dari Pemprov Jambi, DPRD Jambi, swasta, termasuk Zumi Zola. KPK kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikan status penyelidikan menjadi penyidikan, dan mengantongi dua tersangka, yakni Zumi Zola dan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.

"Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka sejak 24 Januari 2018 dilakukan penyidikan dengan tersangka ZZ dan ARN," kata Febri lewat pesan tertulis, Sabtu (3/2/2018).

Dari penyidikan keduanya telah memunculkan bukti soal dugaan uang suap yang dikumpulkan Arfan ada yang ditujukan untuk Zumi Zola, dan untuk anggota DPRD Jambi terkait pengesahan R-APBD 2018.

Pada Jumat (2/2/2018), KPK resmi mengumumkan keduanya sebagai tersangka. KPK telah melakukan sejumlah penggeledahan terkait kasus ini. Pada proses penggeledahan di Rumah Dinas Gubernur dan vila di Tanjung Jebung ditemukan dan disita sejumlah uang rupiah dan dollar Amerika. Selain itu, sejumlah dokumen proyek juga disita.

"Bukti-bukti yang disita serta keterangan 13 saksi yang diperiksa akan dipelajari lebih lanjut oleh tim begitu sudah sampai di Jakarta," ujar Febri.

Dalam kasus ini, Zumi Zola dan Arfan disangkakan melanggarkan Pasal 12B atah pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 jo 55 ayat 1 ke 1 KUHP.