alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Tribunnews.com /
Rhoma Irama: Terima Putusan PTUN, Jangan Buat Gaduh di Ruang Sidang
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acc248e925233855a8b4573/rhoma-irama-terima-putusan-ptun-jangan-buat-gaduh-di-ruang-sidang

Rhoma Irama: Terima Putusan PTUN, Jangan Buat Gaduh di Ruang Sidang

Rhoma Irama: Terima Putusan PTUN, Jangan Buat Gaduh di Ruang Sidang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Idaman, Rhoma Irama, akan berlapang dada menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

Pada Selasa (10/4/2018), majelis hakim PTUN DKI Jakarta akan memutuskan gugatan Partai Idaman. Partai Idaman menggugat keputusan KPU RI No. 58 Tahun 2018 yang menetapkan partai itu tidak lolos administrasi sehingga tidak dilakukan verifikasi.

Baca: IDI Sebut Ada Intervensi di Balik Bocornya Surat Pemberhentian Dokter Terawan

Melalui video yang diterima Tribunnews.com, Rhoma Irama menyampaikan sikap menghadapi sidang beragenda pembacaan putusan tersebut.

"Assalamualaikum Wr Wb. Salam sejahtera

Kepada kader Partai Idaman di seluruh indonesia yang saya cintai dan banggakan hari ini kita akan menghadiri keputusan PTUN. Setelah melalui beberapa kali persidangan yang semestinya kita bisa diluluskan karena kita telah mengungkapkan berbagai macam pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU bahkan yang paling vatal adalah KPU telah melakukan pembangkangan konstitusi dengan tidak melakukan verifikasi atas perintah MK nomor 53 itu jelas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sangat-sangat merugikan Partai Idaman,".

"Namun demikian saya berpesan apapun nanti keputusan PTUN seandainya kita tidak diluluskan saya berpesan jangan membuat kegaduhan di ruang sidang tetap lapang dada kita berbaik sangka kepada Allah SWT sebagai Decision Maker,".

"Dan yang kedua bahwa selama ini kita telah melakukan aliansi taktis dengan partai-partai lain di berbagai pilkada di seluruh Indonesia,".

"Dan yang ketiga Partai Idaman seandainya tidak diluluskan kita akan tetap membuat koalisi permanen pada 2019 untuk mendukung pileg dan pilpres itu harapan saya agar kita menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa Partai Idaman adalah partai yang mampu menciptakan kedamaian dan keamanan,".

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta akan memutuskan terhadap gugatan Partai Idaman. Sidang digelar di PTUN DKI Jakarta, pada Selasa (10/4/2018) sekitar pukul 10.00 WIB.

Partai Idaman menggugat Keputusan Komisi Pemilu Umum (KPU) No. 58 tahun 2018 yang menetapkan partai tidak lolos administrasi sehingga tidak dilakukan verifikasi oleh KPU RI.

Selama persidangan Partai Idaman telah menghadirkan sejumlah saksi diantaranya Hamdan Zoelva mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bambang Eka Cahya Widodo mantan Ketua Bawaslu RI, Junaedi dan Sony Maulana dari Fakultas Hukum UI.

Selain saksi ahli, partai yang digawangi penyanyi dangdut Rhoma Irama itu juga telah menghadirkan 101 saksi fakta dari seluruh Indonesia untuk persidangan di PTUN.

Putusan MK No. 53 tahun 2017 yang diajukan oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah dan kemudian dikabulkan terkait persamaan hak untuk diverifikasi oleh KPU RI tentunya harus dijalankan oleh penyelenggara Pemilu.

Apabila hal ini tidak dijalankan, maka telah terjadi pembangkangan konstitusi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada publik. Publik akan meniru pembangkangn terhadap hukum, ketika penyelenggara negara tidak memberikan contoh untuk menjalankan putusan MK.

Penyelenggara negara juga tidak boleh lompat pagar terhadap kewenangan yang dimiliki dengan membuat norma baru yang tidak diatur oleh UU. UU No. 30 tahun 2014 telah mengatur kewenangan penyelenggara administrasi pemerintahan.

Soal Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL yang dimasukan KPU RI dalam PKPU No. 11/2017 dan PKPU No. 6/2018 tanpa ada payung hukum di UU No. 7/2017 tentang Pemilu tentunya melampaui kewenangannya sebagai Eksektur, dan mengambil kewenangan legislator untuk membuat UU.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...i-ruang-sidang

---

Baca Juga :

- IDI Sebut Ada Intervensi di Balik Bocornya Surat Pemberhentian Dokter Terawan

- El Barack Pilih-pilih Makanan, Ini Strategi Jessica Iskandar

- Ace Hasan Tanggapi Pernyataan Habiburokhman yang Sebut Jokowi 'Baper'

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di