alexa-tracking

Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acc247cded770a35c8b456c/jaga-inflasi-pemerintah-campur-tangan-harga-bbm-nonsubsidi
Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi
Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi
Petugas SPBU mengisi bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo di SPBU daerah Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018). Pemerintah ingin mengatur harga BBM nonsubsidi.
Pemerintah bakal menjadi turut serta dalam penentuan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

Sebab, badan usaha yang menjual BBM nonsubsidi harus mendapat persetujuan pemerintah jika akan menaikkan harga.

Rencana ini bakal dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya manusia (ESDM) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM.

"Untuk jenis BBM nonavtur dan nonindustri, harga harus disetujui oleh pemerintah," ujar Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Senin (9/4/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Rencana intervensi ini tak hanya akan menjangkau BUMN macam Pertamina saja. Tapi badan usaha swasta juga seperti PT AKR Corporindo Tbk, PT Vivo Energy Indonesia, PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia.

Sebagai perusahaan negara, PT Pertamina (Persero) mau tak mau harus mengikuti kemauan pemerintah. VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito menyatakan Pertamina akan mengikuti aturan dari pemerintah.

"Kalau untuk kebijakan itu wewenang pemerintah. Kami mengikuti saja," kata Adiatma seperti dinukil dari Kontan.co.id pada Senin (4/9/2018).

Direktur PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) Suresh Vembu menyatakan perusahaannya masih harus melakukan kajian. "Kami harus kaji regulasi ini, masih belum terima regulasi dan impact," kata Suresh. Maka AKRA belum bisa memastikan dampak kebijakan tersebut terhadap bisnis BBM AKRA.

Sebelumnya, sesuai pasal 4 Permen ESDM terkait, penetapan harga jual eceran jenis BBM beroktan 90 ke atas langsung dilakukan oleh badan usaha tanpa memerlukan persetujuan pemerintah.

Namun karena naik turunnya harga BBM ini berpengaruh pada inflasi, pemerintah ingin campur tangan.

"Menyangkut bahan bakar non-subsidi seperti, Pertalite, Pertamax, Super, dan lain-lain, arahan dari Presiden mengenai kenaikan harganya, harus mempertimbangkan inflasi ke depannya," ujar Arcandra di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Senin (9/4/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Kenaikan harga BBM jenis Pertalite memicu inflasi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang Maret 2018 inflasi mencapai 0,2 persen. Kenaikan harga BBM PT Pertamina (Persero) sepanjang Februari hingga Maret dinilai sebagai pemicu inflasi.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, dari 82 kota yang dipantau, sebanyak 57 kota mengalami inflasi. Dalam penghitungan BPS, BBM tergolong kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan tingkat inflasi 0,28 persen.

Sepanjang Februari-Maret, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM sejumlah jenis, mulai dari kenaikan harga Pertamax sebesar Rp300 per liter dan Pertamax Turbo naik Rp500 per liter pada akhir Februari 2018.

Harga Pertalite naik lagi sebesar Rp200 per liter pada Maret lalu. "Jadi, yang dominan memberikan andil adalah kenaikan bensin," kata Suhariyanto, seperti dikutip dari republika.co.id. Ia menambahkan, kenaikan harga Pertalite masih akan memberikan dampak pada inflasi April 2018.
Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...bbm-nonsubsidi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi Meredam konflik berdarah di Papua

- Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi Sanksi ditangguhkan, dr Terawan tetap anggota IDI

- Jaga inflasi, pemerintah campur tangan harga BBM nonsubsidi Mabuk lagiii, tewas lagiii...

×