JPP, BEKASI - Pengembangan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), sebagai balai uji perangkat telekomunikasi di bawah Ditjen SDPPI, Kemkominfo, sangat krusial guna mengantisipasi perkembangan cepat industri teknologi informasi dan komunikasi kedepan, yang diikuti lahirnya perangkat-perangkat canggih dan beragam.

Hal itu disampaikan Kepala BBPPT Mochamad Rus’an dalam diskusi mengenai pengembangan dan pembangunan laboratorium Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi di Kantor BBPPT, Bintara, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (5/4/2018).

Menurut Rus’an, saat ini pihaknya memiliki labororatorium dengan 18 ruang lingkup pengujian, dan kedepan rencananya akan dikembangkan menjadi 25 ruang lingkup.

“Mengenai keberadaan balai uji di Indonesia, Rus’an mengatakan saat ini ada sekitar enam lembaga uji baik pemerintah maupun swasta, namun ruang lingkup mereka juga terbatas sehingga masih banyak yang ditangani oleh BBPPT,” ujar Rus’an.

Selanjutnya, Kepala BPPT menjelaskan, saat ini banyak pemohon yang mengajukan pengujian di BBPPT mungkin dengan pertimbangan lebih murah dan lebih cepat karena di lembaga uji lain cenderung lebih mahal dan prosesnya lebih lama.

Sementara, Staf Penguji BBPPT Rika Aryanti mengatakan dalam kaitan pengembangan BBPPT sebagai balai uji bertaraf internasional, BBPPT berencana membangun gedung untuk laboratorium di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, memanfaatkan lahan milik Ditjen SDPPI cq Kemkominfo seluas 22.723 m2.

“Sejauh ini, BBPPT sudah melakukan kajian atas lahan tersebut, baik dari segi lingkungan, tata ruang, keamanan, serta posisinya yang strategis untuk pengembangan kedepan, hanya saja jalan utamanya yang selebar 6 meter--tonase sedang-- yang mungkin perlu diperlebar,” ujarnya.

Menurut Rika, pengembangan dan pembangunan laboratorium BBPPT ini penting mengingat pertumbuhan cepat peralatan telekomunikasi kedepan, juga industri telekomunikasi. BBPPT berharap laboratorium baru nanti akan menjadi ikon laboratorium telekomunikasi di Indonesia, selain menyangkut fungsi balai uji kedepan, juga aspek hukum Kemkominfo sebagai penjamin kualitas produk telekomunikasi.

“Pada sisi industri, laboratorium BBPPT diharapkan akan menjadi gate (pintu utama) bagi perangkat telekomunikasi dan informatika impor maupun yang diekspor dari Indonesia, mengingat manufaktur dalam negeri yang juga terus tumbuh berkat kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang melibatkan tiga kementerian, yakni Kemkominfo, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian,” ulas Rika.

Selain itu, lanjut Rika, pengembangan dan pembangunan laboratorium BBPPT ini menjadi penting dan kritikal untuk menajemen frekuensi, kemudian isu Internet of Things (IoT) yang makin konvergen.

“Kemudian, penetapan Kemkominfo sebagai salah satu kementerian yang terkait dengan kebijakan tax holiday Kemenkeu, karena berkaitan dengan industri telekomunikasi dan informatika, maka akan terlibat langsung dalam memberikan kemudahan bisnis bagi investor sehingga perlu didukung kesiapan birokrasi dan fasiitas yang memadai,” jelasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kemkominfo) Farida Dwi Cahyarini yang memimpin diskusi ini menyampaikan bahwa sebelum diajukan sebagai rencana kerja kementerian, rencana pembangunan gedung laboratorium BBPPT ini hendaknya dihitung benar, baik itu perencanaan anggarannya maupun teknis pembangunannya.

“Jika memang harus melalui proyek tahun jamak (multiyear) maka harus dihitung dengan seksama, tahapan-tahapan per tahunnya dan juga anggaran tiap tahunnya,” ulas Farida.

Dengan belum adanya laboratorium pengujian alat Specific Absorption Rate (SAR) di dalam negeri, Farida berharap laboratorium BBPPT bisa menjadi embrio lab project Indonesia untuk alat-alat SAR. “Memang kendala SDM sangat besar, mungkin bisa melalui outsourcing teknis, karena ada moratorium PNS. Nanti rekomendasinya adalah pengendali frekuensi,” jelasnya.

Sementara, Teddy Kurnia Firman dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, yang hadir sebagai narasumber, mengatakan untuk menentukan apakah pembangunan laboratorium BBPPT ini masuk proyek multiyear atau tidak, ditentukan dari dampak beban finansial dari proyek itu pada APBN.

“Secara karakteristik, proyek multiyears adalah proyek yang tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun beban anggaran sehingga harus didanai dari anggaran tahun berikutnya,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Teddy, karena ini terkait pembangunan gedung, sementara moratorium yang ditetapkan pada 2015 belum dicabut, maka ini diperlukan izin dari presiden. Tapi, dengan pertimbangan sebagai sarana penting pelayanan publik, pembangunan ini mungkin bisa diizinkan.

Setelah menyelesaikan acara diskusi, Sekjen Kemkominfo dan seluruh undangan yang hadir melakukan kunjungan kerja ke lokasi lahan yang rencananya diperuntukkan bagi pembangunan laboratorium BBPPT di kawasan Tapos, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (kom/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/24-nasional/319335...ratorium-bbppt

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Proyek-proyek Infrastruktur Indonesia Bergema di Taiwan

- Kemendag Sasar Ekspor ke Taiwan Sebesar 7,8 Persen

- SMKN Pangkal Pinang Diarahkan Jadi Sentra Teknologi Kelautan