alexa-tracking

Penelitian harusnya tak boleh dipidana

Main Content

1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acb4ec55a51631c438b4568/penelitian-harusnya-tak-boleh-dipidana
Penelitian harusnya tak boleh dipidana
Penelitian harusnya tak boleh dipidana
Foto ilustrasi. Sebuah rambu rute evakuasi bencana tsunami.
Langkah Polda Banten menyelidiki penelitian soal tsunami oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menuai tentangan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten akan memanggil peneliti tsunami Widjo Kongko, peneliti Balai Pengkajian Dinamika Pantai BPPT, untuk mengklarifikasi terkait kabar potensi tsunami 57 meter yang meresahkan warga Pandeglang, Banten.

"Kami Polda tidak diam. Senin kami layangkan panggilan untuk dihadirkan Rabu atau Kamis," kata Dirkrimsus Polda Banten Kombes Abdul Karim saat dihubungi wartawan di Serang, Banten, Jumat (6/4/2018) seperti dikutip dari detikcom.

"Dengan dia melakukan pernyataan itu, sebagian besar warga Pandeglang khawatir. Kedua, investasi pengaruhnya ke sana, takut karena potensi tsunami," ujarnya.

Pakar Hukum Pidana, Syaiful Bakhri menganggap upaya Polda Banten tersebut tidak tepat. "Enggak bisa dipidana. Karena ada kebebasan akademik untuk membuat sebuah riset," kata Syaiful di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (9/4/2018) seperti dikutip dari Kompas.com.

Syaiful mengungkapkan, pelaksanaan suatu riset atau kajian juga diatur oleh Undang-Undang.

Sayangnya, dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi perlindungan ini tak disebut dengan gamblang.

Menurut Syaiful, kepolisian tak bisa asal memproses suatu hasil kajian yang dianggap meresahkan masyarakat.

"Hasil risetnya pun untuk kepentingan akademik dan dirahasiakan," kata Syaiful. Hasil riset punya juga manfaat untuk didalami agar suatu saat digunakan untuk kebijakan-kebijakan mitigasi bencana alam.

Selasa pekan lalu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), menggelar diskusi bertema 'Sumber-sumber Gempa Bumi dan Potensi Tsunami di Jawa Bagian Barat' dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-68.

BMKG turut dipanggil polisi karena menjadi penyelenggara diskusi ini.

BMKG sudah membantah soal prediksi ini. Menurut Jaya Murjaya, ahli gempa BMKG, apa yang disampaikan oleh Widjo di atas adalah modelling. Kalkulasi ini dilakukan dengan dasar matematika dan fisika.

Validitas hasil modelling ini harus diuji oleh model-model lainnya. Sejauh ini ada 13 model soal tinggi, kecepatan, dan volume tsunami.

Lalu, menurut Jaya, hasil modelling juga tergantung pada input data. Bila ada 10 model dengan input yang berbeda pasti hasilnya pun berbeda. "Input pun hanya perkiraan, jadi bukan prediksi," kata Jaya.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mendaskan bahwa peneliti BPPT tidak memprediksi, tapi berusaha mengungkap potensi yang perlu dikaji lebih lanjut dengan data ilmiah dan valid.

Jumat pekan lalu, BPPT sudah menjelaskan dan minta maaf. "Penelitian itu potensi, bukan prediksi," kata Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu Widodo Pandoe, seperti dikutip dari situs BPPT. Harusnya hanya untuk konsumsi akademis ini,

Penelitian yang dikutip wartawan adalah hasil kajian awal dan masih menggunakan data sekunder dengan resolusi rendah.

Maka perlu dikaji lebih lanjut dengan menggunakan data yang lebih akurat, khususnya didaerah perairan pantai. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemberitaan ini.
Penelitian harusnya tak boleh dipidana


Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...boleh-dipidana

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Penelitian harusnya tak boleh dipidana Dua serangan pada satu akhir pekan di Suriah

- Penelitian harusnya tak boleh dipidana Susi minta kapal pencuri ikandimusnahkan, bukan dilelang

- Penelitian harusnya tak boleh dipidana Bumbung kosong pilkades, pilkada, sampai pilpres