alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / ... / Tribunnews.com /
Partai Politik dan Oligarki
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acb43a4582b2e7d748b4577/partai-politik-dan-oligarki

Partai Politik dan Oligarki

Partai Politik dan Oligarki

Oleh: Hendardi
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute

TRIBUNNEWS.COM - Multipartai setelah reformasi memang lebih baik ketimbang satu partai ditambah dua partai pelengkap di masa Orde Baru.

Selain adanya ruang kebebasan politik, multipartai juga memberikan beberapa pilihan politik bagi publik. Meski begitu, penting pula melihat siapa yang sebenarnya menguasai partai-partai tersebut.

Penguasaan partai-partai itu tercermin dari hasil keputusan KPU. Pada 17 Februari lalu, KPU menetapkan 14 partai politik peserta Pemilu 2019.

Pada 4 Maret, Bawaslu kabulkan gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai partai peserta berikutnya. Pemilu mendatang juga diikuti empat partai lokal di Aceh.

Sebanyak 15 partai tingkat nasional dan empat partai lokal itu, memang terkesan banyak pilihan dalam mengakomodasi suara rakyat, tetapi masalahnya gejala oligarki politik telah merasuk ke dalam demokrasi elektoral.

Oligarki – lapisan super kaya yang berkuasa – inilah yang dipandang bakal menenggelamkan kepentingan umum.

Parpol 2019 Tak gampang bikin partai politik (parpol) untuk ikut Pemilu 2019. Pertama, syarat administratif yang berat seperti kantor di seluruh provinsi hingga kota, kepengurusan minimal 75 persen dari jumlah kabupaten/kota di setiap provinsi, keterwakilan perempuan 30 pesen, serta keanggotaan minimal 1.000 atau 1/1.000 dari jumlah penduduk, selain berbadan hukum.

Kedua, untuk bisa masuk parlemen mensyaratkan ambang batas perolehan suara (electoral threshold) 4 persen, lebih tinggi dari dua Pemilu sebelumnya, yaitu 2,5 persen (2009) dan 3,5 persen (2014). PBB dan PKPI pernah gagal masuk parlemen pada 2014 gara-gara persyaratan tersebut.

Pemilu mendatang, sebanyak 15 parpol itu tak hanya saling bersaing, tetapi juga berkoalisi. Mereka memasang sejumlah calon anggota DPR-RI, DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk berebut suara rakyat atau warga pemilih. Mereka juga akan berkoalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden, karena tak satu partai meraih 20 persen kursi di DPR.

Semua partai telah mendapatkan nomor urut. Berikut nomor urutnya, yaitu [1] PKB, [2] Partai Gerindra, [3] PDIP, [4] Partai Golkar, [5] Partai Nasdem, [6] Partai Garuda, [7] Partai Berkarya, [8] PKS, [9] Partai Perindo, [10] PPP, [11] PSI, [12] PAN, [13] Partai Hanura, [14] Partai Demokrat, dan [19] PBB.

Partai lokal, yaitu [15] Partai Aceh, [16] Partai Sira, [17] Partai Daerah Aceh, dan [18] Partai Nanggroe Aceh.

Oligarki partai

Masalah kepartaian dan demokrasi elektoral adalah bercokolnya oligarki predatoris dan pemburu rente yang sebelumnya dibesarkan di bawah Orde Baru, diiringi dengan jaringan patronase yang tersebar hingga daerah-daerah.

Berikut beberapa akar masalahnya.

Pertama, para elite politik dan negara tak bisa lagi memerintah dengan cara yang sama seperti rezim Soeharto, dengan mengandalkan kekuatan militer. Meski rezim Soeharto tumbang, oligarki bisa bercokol kembali dengan mengorganisasikan ulang kekuasaan melalui koalisikoalisi baru setelah reformasi.

Kedua, pasca-Soeharto, partai politik menjadi kendaraan penting menuju aparatur negara. Partaipartai ikut Pemilu baik mengusung calon anggota DPR dan DPRD maupun koalisi partai-partai mengusung calon presiden dan wakil presiden. Dalam Pilkada, partai-partai juga mengusung pasangan calon gubernur, bupati dan walikota.

Ketiga, oligarki berkepentingan memupuk kekayaan yang sumbernya masih sama seperti di bawah rezim Soeharto, yaitu sumber kekayaan dan fasilitas negara.

APBN/APBD, proyekproyek pemerintah, konsesi penguasaan lahan, kontrak-kontrak pasokan, serta perizinan berbagai usaha menjadi sarana pemupukan kepentingannya. Pola pemupukan kekayaan ini menyebabkan “negara korup” tetap bertahan.

Politik pasca-Soeharto ditandai oleh berbagai elemen masyarakat yang juga masih terus tenggelam dalam disorganisasi. Mereka tak dapat bangkit untuk mengorganisasikan diri ke dalam suatu organisasi yang bisa menjadi tandingan kekuasaan oligarki.

Dampak disorganisasi masyarakat itu memuluskan jalan bagi suatu pengorganisasian ulang kekuasaan (reorganizing power) oligarki (Robison dan Hadiz: 2004). Partai-partai politik berada dalam jangkauan mereka sebagai jalan untuk menguasai aparatur negara, yaitu parlemen dan pemerintahan.

Keunggulan oligarki terletak pada kekuatan bisnis dan uang, selain politik. Keunggulan ini pula yang menyebabkannya dapat menemukan jalan kembali dan terus bertahan dalam situasi politik yang berubah. Lagi pula, perubahan berlangsung melalui institusi-institusi politik tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu kekuasaan oligarki.

Karena itu, tak heran jika banyak parpol berada dalam cengkeraman oligarki. Golkar misalnya, meski dibesarkan di dalam negara Orde Baru, tetap bisa menjadi kendaraan politik penting bagi oligarki dalam berebut sumber daya negara hingga kini. Hal ini sekaligus menandai perubahan tipe dari oligarki sultanik ke oligarki penguasa kolektif (Winters: 2011).

Oligarki juga tak lagi menumpuk di Golkar. Mereka pun saling bersaing, dengan menyeberang partai lain atau membentuk partai baru. PDIP yang awalnya sebagai oposisi, juga menarik masuk sejumlah pengusaha atau pebisnis untuk menduduki jabatan di partainya. PAN tak ketinggalan mengikuti jejak yang sama, menyediakan posisi pada pebisnis.

Gejala masuknya oligarki dalam parpol semakin tak terbendung. Partai Demokrat yang muncul setelah Pemilu 1999, tetap tak terlepas dari jangkauan oligarki hingga SBY bisa melenggang dua periode terpilih jadi presiden. Dalam periode ini pula terselip skandal bailout Bank Century serta “mafia migas”.

Berturut-turut, mereka yang hengkang dari Golkar membesut beberapa partai baru. Prabowo Subianto bersama adiknya Hashim, yang juga seorang konglomerat, mengibarkan Partai Gerindra. Wiranto mendirikan Partai Hanura yang kini diketuai seorang pengusaha. Belakangan “putra Cendana”, Tommy Soeharto membesut Partai Berkarya.

Gejala oligarki menguasai partai ditunjukkan pula dengan Surya Paloh, seorang konglomerat media dan properti, yang memimpin Partai Nasdem. Konglomerat yang sama, Hary Tanoesoedibjo, mengerek partai baru, Partai Perindo.

Partai baru lainnya, Partai Garuda, disebutsebut ada keluarga Cendana di belakangnya. PKB di bawah sentuhan Muhaimin Iskandar, juga menarik beberapa pengusaha.

Begitulah gejala oligarki menguasai parpol, maka politik ditentukan oleh kekuatan uang dan kepentingan bisnis. Sehingga demokrasi elektoral – Pemilu Legislatif dan Presiden, serta Pilkada – selalu dilumuri “politik uang” (money politics), serta buahnya banyak politikus DPR dan DPRD maupun pejabat politik dililit kasus korupsi dan suap. Politik ini semakin meneguhkan “negara korup”.


Sumber : http://www.tribunnews.com/tribunners...k-dan-oligarki

---

Baca Juga :

- KPAI Kampayekan Stop Penyalahgunaan Anak Dalam Politik

- Setya Novanto Sebut Ada Uang E-KTP ke Puan dan Pramono Anung, Begini Komentar Hendardi

- Yusril: Hanya Pemerintah yang Bisa Bubarkan Partai yang Terlibat Korupsi

Urutan Terlama


×
GDP Network
Copyright © 2018, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia.
Ikuti KASKUS di