alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Pertamina Lalai Terhadap Bocornya Pipa Minyak di Teluk Balikpapan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5acaf4a414088d25398b4568/pertamina-lalai-terhadap-bocornya-pipa-minyak-di-teluk-balikpapan

Pertamina Lalai Terhadap Bocornya Pipa Minyak di Teluk Balikpapan

Pertamina Lalai Terhadap Bocornya Pipa Minyak di Teluk Balikpapan

JAKARTA (INDOPETRO)- Lambatnya Pertamina RU V Kilang Balikpapan untuk memastikan sumber masalah kebocoran minyak di Teluk Balikpapan patut dipertanyakan. Upaya pencegahan meluasnya tumpahan minyak mentah sangat memprihatinkan. Bahkan telah menelan korban jiwa manusia. Belakangan, setelah Tim Gugus Pemulihan dari lintas kementerian bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Balikpapan dan masyarakat sekitar turun tangan, secara perlahan kondisi lingkungan berangsur- angsur bisa dipulihkan.

Ironisnya, sejak awal keterangan beberapa pejabat Pertamina di Balikpapan dan Jakarta terkesan ada upaya untuk ditutup-tupi bahkan diduga mengarah pembohongan dari publik. “Contohnya, sumber minyak yang tumpah dari kapal yang berada di sekitar Teluk Balikpapan disebut akibat adanya kapal yang menumpahkan ‘marine fuel oil‘. Lalu, keterangannya berubah menjadi pipanya patah dan bergeser 100 meter dari tempatnya karena terkena jangkar kapal. Ketidaktepatan inilah yang diduga menyebabkan keterlambatan pencegahan meluasnya sebaran dampak dari polusi minyak seluas sekitar 12.987 hektar,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman pada sejumlah media, Senin (9/4/2018) di Jakarta.

Laporan tersebut berdasarkan analisis citra satelit Lapan pada 1 April 2018 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), yang dirilis pada 5 April 2018.

Tentu hal ini, lanjut Yusri, berakibat buruk bagi kehidupan manusia, biota laut dan hutan manggrove yang tumbuh di sekitar Teluk Balikpapan hingga meluas sampai perairan di Sulawesi. Bahkan diprediksi bisa sampai di sekitar perairan Jawa.

Padahal di unit kontrol kilang Balikpapan, kata Yusri, sejak 30 Maret 2018 menunjukkan bahwa CDU IV telah berhenti total, dan hanya menyisakan sirkulasi. “Artinya, feed dari pipa bawah laut dari Lawe-lawe ke kilang Balikpapan “Sudah Terputus,” sehingga kondisi kilang Balikpapan hanya beroperasi 20% saja. Hanya CDU V yang beroperasi dengan kapasitas 60.000 barrel per hari vs 260.000 barrel per hari bila kilang balikpapan beroperasi penuh,” katanya.

Selain itu, di kompleks tangki Lawe-lawe ada juga unit ruang kontrol yang sama dengan di kilang untuk memonitor volume minyak mentah yang disupplai dan diterima di kilang. “Bila merunut dari alat kontrol sistem ini, seharusnya Pertamina sejak 31 Maret 2018 bisa menemukan sumber masalah tercecernya minyak akibat bocornya pipa bawah laut di Teluk Balikpapan, bukan pada Senin sore, 2 April 2018 diketahui. Dan baru pada Selasa pagi, 3 April 2018 Pertamina melakukan “sight sonar scan” untuk dapat memastikan lokasi pipa yang patah pada kedalaman 22 meter sampai 26 meter di dasar laut. Padahal pipa yang patah telah terseret 100 meter dari tempat asalnya,” papar Yusri.

Hal inilah, lanjutnya, yang dikatakan pihak Pertamina dalam acara konfrensi pers oleh GM Kilang Pertamina Togar MP di Polda Kaltim Balikpapan pada 4 April 2018.

Dia menegaskan, upaya “cuci tangan” yang tidak mencerminkan “sense of crisis” tersebut mengakibatkan penanggulangannya sangat terlambat. Namun yang disayangkan, tandas Yusri, sikap para pimpinan Direktorat Pengolahan yang tidak mau mengakui.

“Bahkan tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan areal terdampak pencemaran meluas dan berat. Karena itu pantas disebut Kejadian Luar Biasa Nasional pencemaran lingkungan yang mencoreng nama baik Pertamina,” tegas Yusri. Apalagi tumpahan minyak ini juga menjadi sorotan insan pers International.

Lebih jauh Yusri membeberkan, pada 5 April 2018 dalam acara dengar pendapat antara Pertamina Kilang Balikpapan dengan DPRD Komisi III di Gedung DPRD Balikpapan, lagi-lagi Togar MP menyatakan bahwa keterlambatan Pertamina mengetahui sumber masalah kebocoran karena Pertamina tidak mempunyai alat deteksi kebocoran pipa dan tidak mempunyai alat early warning system. “Kalau keterangan GM Pertamina Kilang Balikpapan benar, ini bahaya besar dan bisa menakutkan bagi rakyat yang hidup dan mencari kehidupan di sekitar jalur pipa migas Pertamina,” ujar Yusri. Untuk memastikan sumber penyebab kebocoran, lanjutnya, seharusnya Kementerian ESDM menurunkan satu tim, bekerjasama dengan Polri, Ditjen Perhubungan Laut, Pelindo untuk melakukan investigasi menyeluruh, yang meliputi perencanaan awal jalur pipa dari Lawe-lawe ke Kilang Balipapan.

“Apakah sudah memenuhi kriteria Keputusan Menteri Pertambangan & Energi Nomor: 300K /38/M.PE/ 1997 Tentang Keselamatan Kerja Pipa Penyalur Minyak & Gas Bumi. Termasuk apakah kualitas pipa yang digunakan telah memenuhi syarat ketehnikan? Apakah sistem penyambungannya (spiral atau Longitudinal) sesuai ketentuan yang memenuhi syarat tehnologi yang aman bagi aktifitas lainnya. Apakah peletakan pipanya pada kedalaman berapa meter yang harus ditanam di dasar laut atau boleh diletakkan di atas dasar lautnya? Apakah Pertamina secara rutin melakukan inspeksi terhadap sambungan pipa tersebut?,” tanya Yusri.

Terkait penyebab putusnya pipa hingga terseret 100 meter dari tempat asalnya (dan dugaan akibat terkena jangkar kapal), ungkap Yusri, pendapat tersebut terlalu dini untuk disimpulkan. Salah-salah publik bisa menyatakan bahwa alasan tersebut sebagai upaya Pertamina yang hanya ingin cuci tangan. Lebih aneh dan lucu (6 April 2018), saat Menko Kemaritiman mengeluarkan pernyataan, Pertamina tidak bersalah. “Ini bisa jadi preseden buruk dibaca publik atas sikap saling klaim pejabat pemerintah berasal dari data yang tidak jelas dan terbatas serta bisa menjadi ancaman halus pada tim investigasi untuk menyelidiki hipotesa mana yang mendekati kebenaran dan mendapat kesimpulan dari data data hasil audit forensik yang harus dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan dikemudian hari Pertamina digugat oleh pemilik kapal yang telah dituduhkan tanpa bukti yang kuat,” ujar Yusri.

Semua ini, ungkapnya, membuktikan kepada masyarakat bahwa Pertamina dipimpin oleh personal-personal yang kurang kompetensinya serta sangat rendah sense of crisisnya. “Terbukti sampai 7 hari setelah pencemaran berat yang menimbulkan korban nyawa manusia serta kebakaran hebat di laut, baik Direktur Pengolahan (Toharso) maupun Deputy Direktur Operasi Pengolahan (Budi Santosa Syarif) tidak juga turun ke Balikpapan. Apakah pantas sikap “tidak peduli” tersebut menjadi alasan untuk tetap mempertahankan orang-orang seperti ini pada posisi kedudukannya sekarang?,” kata Yusri.

Yusri mengutarakan, banyak hipotesa yang menyebabkan pipa putus. Misalnya karena salah sistem sambungan dan kualitas pipa tidak memenuhi syarat. Atau karena gerusan sedimen di sekitar pipa akibat arus deras di sekitar Teluk Balikpapan. Atau bisa juga karena ada pencurian minyak melalui pipa, seperti yang pernah terjadi di Lawe-lawe pada 2005, serta tidak tertutup kemungkinan juga akibat jangkar kapal yang melintas didekat pipa minyak.

Padahal syahbandar pelabuhan mempunyai peta jalur pipa di Teluk Balikpapan. “Ia selalu memandu setiap kapal ketika akan merapat di sekitarnya. Arena laut di depan kilang Pertamina Balikpapan merupakan area terlarang bagi kapal kapal yang akan lego jangkar kalau tidak atas persetujuan Pertamina dan syahbandar dari perhubungan laut,” katanya.

Ada hal penting yang diharus dilakukan Pertamina terkait persoalan tersebut. Pertama, kata Yusri, Pertamina harus membuka diri untuk dilakukan audit investigasi dari tim dari Mabes Polri, KESDM, Tim Lingkungan Hidup, dan Ditjen Perhubungan Laut. Hal ini agar diperoleh hasil obyektif bukan hasil yang ditutupi sumber masalahnya. Kedua, lanjut Yusri, Pertamina harus segera menonaktifkan sesegera mungkin General Manager Pertamina kilang Balikpapan dan jajarannya serta Direktur Pengolahan dan SVP Operasi kilang Pertamina Pusat.

“Merekalah yang paling bertanggung jawab. Apalagi pada saat puncak krisis terjadi, saya mendapat kiriman foto dan keterangan bahwa pada Minggu sore menjelang magrib pada 1 April 2018 dari seseorang yang mengatakan bahwa Direktur Pengolahan Pertamina berbaju hitam didapati lagi santai ngopi-ngopi di SPBU MT Haryono Jakarta dan memberikan note dalam kiriman fotonya “No crisis sense“. Ketika foto itu dikonfirmasi ke beliau , hanya dibaca dan tidak membantahnya.Tragis memang. Sementara di Teluk Balikpapan menelan korban jiwa, 5 manusia meninggal dan banyak korban lainnya masih dirawat di rumah sakit,” ungkap Yusri.

Tim investigasi, lanjutnya, harus melakukan audit forensik terhadap fasilitas komunikasi handphone kepada ketiga pejabat Pertamina tersebut agar mudah ditemukan fakta-fakta yang benar.

Ketiga, kata Yusri, KESDM diharapkan mengaudit seluruh pipa Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) agar kebocoran pipa tidak menyebabkan negara kehilangan PNBP. “Kerugian negara harus ada yang bertanggungjawab menggantinya sesuai dengan UU Keuangan negara meskipun tidak menghilangkan pidananya. Jangan-jangan banyak pipa minyak mentah yang bocor halus tidak saja pipa Pertamina tapi juga pipa Kontraktor KKS lain,” ujarnya.

Sebagai catatan, pipa minyak mentah adalah BMN (Barang Milik Negara), tentu negara dalam hal ini KESDM, wajib untuk melakukan audit menyeluruh untuk meyakinkan bahwa BMN dalam kondisi safety dan mengamankan PNBP. Aparat hukum bisa bergerak karena bukti kerugian negara dapat dihitung dengan mengalikan volume yang hilang dengan harga minyak mentah saat ini.

Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
SDM banyak manusia titipan, kinerja ampas


emoticon-Marah
Diubah oleh stipen212
Bisa hidup cuman karena subsidi .mirip orang miskin gak mau mandiri aja
mangkanya filih #focorrforrfrresident2019


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di