HOT THREAD KE 172
*13 April 2018*




Selamat pagi, siang, sore, petang, dan malam kawan - kawan kaskuser semua yang baik hati. Bertemu kembali di thread sederhana ane.




Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan kembali melontarkan sebuah pernyataan yang cukup kontroversial. Setelah sebelumnya beberapa waktu yang lalu juga heboh akibat pernyataannya jika ada beberapa partai politik yang mendukung gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT); kali ini politisi asal Partai Amanat Nasional ini juga melontarkan pernyataan yang mengundang reaksi beragam.

Ia menyampaikan pernyataan bahwa para pejabat yang saat ini sudah terjaring operasi tangkap tangan KPK itu hanya karena mereka sedang sial saja. Pernyataan tersebut di sampaikannya kala mengisi diskusi subuh di Yayasan Pesantren Indonesia (YPI) di Masjid Al Azhar, Jakarta, Sabtu (7/4). Acara ini di gelar dalam rangka peringatan ulang tahun YPI yang ke 66 dan di hadiri oleh Wapres Yusuf Kalla serta Jimmly Asshidiqie.


"Kalau dalam diskusi kami, OTT itu yang kena sial saja, tapi kalau dipukul rata, semua mengalami hal yang sama," kata Zulkifli Hasan seperti di kutip dari kumparan.com. Entah apa maksud dari pernyataannya tersebut. Apakah memang semua politisi memang mencari sambilan dengan memainkan proyek negara? Atau ada makna lain yang tersirat dari pernyatannya tersebut?

Lebih lanjut, ketua MPR yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan ini menyatakan bahwa sistem politik di Indonesia ini masih banyak yang perlu di perbaiki. Salah satunya biaya politik yang tinggi. Semisal untuk sebuah pemilihan kepala daerah saja, pasangan calon harus menggelontorkan dana hingga milyaran rupiah untuk mendanai biaya kampanye dan dana saksi di TPS. "Biaya politik mahal sekali, parpol tidak boleh cari uang, tapi negara tidak membiayai," sambung dia.


Seperti yang kita ketahui, KPK saat ini gencar memburu para pejabat negara yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Beberapa mantan pejabat dan bahkan pejabat aktif resmi berseragam rompi orange berkat terjaring operasi tangkap tangan KPK. Beberapa lagi bahkan sedang ikut dalam kontestasi pilkada 2018 sebagai salah satu peserta. Politisi Partai Amanat Nasional yang juga merupakan Gubernur Jambi Zumi Zola juga termasuk salah satu pemimpin daerah aktif yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan bahkan sudah berstatus tersangka.


Lantas dari pernyataan Zulkifli Hasan tersebut apakah mengisyaratkan agar undang - undang yang menyatakan partai politik akan di danai oleh negara segera tersealisasi? Sebagaimana kita ketahui, tahun lalu terdengar desas - desus pemerintah dan DPR akan membuat undang - undang yang menyatakan bahwa pembiayaan partai politik akan di biayai oleh negara. Tujuannya agar parpol tak lagi mencari dana untuk menghidupi partai dan dengan demikian tak lagi mencari sumber dana secara ilegal. Meski pada akhirnya rancangan undang - undang tersebut mentah karena publik tidak setuju dengan aturan tersebut. Menurut mereka, tidak ada yang bisa menjamin pejabat tak korupsi meski parpol sudah di danai negara.







Disclaimer : Asli tulisan TS
Referensi : Ini, Ini, dan Ini
Sumur Gambar : Om Google