JPP, JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pidatonya di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB menyampaikan bahwa pasukan penjaga perdamaian dan keamanan PBB tidak bisa lagi hanya bekerja seperti biasa (business as usual) dalam menghadapi tantangan di lapangan sekarang ini.

"Pasukan Keamanan PBB tidak bisa lagi bekerja business as usual. Peacekeepers harus terlatih dengan baik, diperlengkapi dengan baik, dan didukung sumber daya yang memadai," kata Menlu Retno, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno pada Debat Terbuka DK PBB bertema "Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operations" di hadapan 15 Anggota Dewan Keamanan (DK) PBB dan seluruh peserta debat, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (28/3/2018).

Pada kesempatan itu, Menlu Retno menekankan pengembangan kapasitas pasukan penjaga perdamaian dan keamanan PBB harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut Ia menyampaikan agar DK PBB terus mendorong inovasi dalam pembelian peralatan untuk misi pemeliharaan perdamaian, termasuk pengunaan industri strategis dari negara berkembang.

Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan pentingnya peningkatan kemitraan dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk dengan organisasi regional.

Menlu Retno diberi kesempatan sebagai pembicara pertama setelah 15 negara anggota DK PBB berbicara.

Sebagai koordinator ASEAN untuk DK PBB, Menlu Retno menyampaikan pidato atas nama ASEAN dan Indonesia, di mana untuk pertama kalinya, ASEAN, sebagai organisasi regional, menyampaikan pendapat di depan DK PBB.

Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Belanda di DK PBB, yang mana pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selaku pemapar.

Sebanyak 13 pejabat setingkat menteri serta 69 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka itu.

Tema debat terbuka yang diusung Belanda dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah personel pasukan keamanan PBB yang menjadi korban dalam berbagai serangan dan ancaman kemananan terhadap misi PBB.

Tercatat 57 korban selama tahun 2017 dan itu merupakan jumlah terbesar selama dua dekade.

Selain itu, debat terbuka tersebut juga mencoba untuk membahas proses politik bagi penyelesaian konflik di berbagai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB. (ant)


Sumber : https://jpp.go.id/peristiwa/internas...perdamaian-pbb

---

Kumpulan Berita Terkait PERISTIWA :

- Kejar Target Operasional, Pemerintah Selesaikan Lahan Empat KEK

- Indonesia-Australia Bahas Dinamika Keamanan Maritim Terkini

- Keamanan Data Terjamin, Registrasi Prabayar Tembus 302 Juta