Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan daftar pemilih sementara (DPS) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018.

Namun, masih ada 6.768.025 nama yang tidak masuk dalam DPS. Mereka terancam kehilangan hak pilih di Pilkada 2018, karena tidak memiliki KTP elektronik sebagai syarat untuk memilih.

Sebagai upaya mengantisipasi hal itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengimbau warga supaya mendatangi posko-posko pengaduan yang berada di daerah masing-masing.

Baca: Soal Cawapres Jokowi, Pengamat Indo Barometer: Parpol Sedang Konsentrasi Pilkada

"Kami sudah mengumpulkan kemarin beberapa provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk posko pengaduan masyarakat yang berpotensi tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak mempunyai KTP elektronik," tutur Ketua Bawaslu RI, Abhan, Jumat (23/3/2018).

Dia menjelaskan, Bawaslu RI mendorong masyarakat jika sudah memenuhi syarat sebagai pemilih segera menyampaikan kepada pengawas. Bagi yang belum mempunyai e-KTP, pihaknya memfasilitasi dinas kependudukan dan catatan sipil merekam e-KTP bagi warga.

Sampai saat ini, dia menilai, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, beserta jajaran sudah proaktif serta siap melakukan proses perekaman e-KTP hingga ke daerah.

Menurut dia, posko juga menerima pengaduan dari masyarakat yang sudah memenuhi syarat, tetapi belum masuk DPS dan belum melakukan perekaman e-KTP.

Posko itu dibuka sampai rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada, 13-19 April mendatang

"Kami kumpulkan. Kongkritnya kami minta dispendukcapil untuk bisa turun.
Tinggal kami inventarisir berapa masyarakat yang belum di lapangan," kata dia.

Sebelumnya, penetapan jumlah DPS ditetapkan pada 16 Maret. 6.768.025 pemilih terancam kehilangan hak pilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Hal ini karena pemilih itu tidak memiliki KTP elektronik sebagai syarat untuk memilih.

Sebanyak 6.768.025 pemilih terdiri dari 3.497.228 berjenis kelamin laki-laki dan 3.270.797 berjenis kelamin perempuan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi sebanyak 6.768.025 pemilih yang belum memiliki KTP elektronik sebagai syarat memilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, merinci 6.768.025 pemilih tersebut menjadi 2,1 juta penduduk yang merupakan pemilih pemula dan 4,6 juta merupakan penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Seperti diketahui, e-KTP merupakan syarat utama seseorang mempunyai hak pilih di pesta demokrasi rakyat itu. Apabila tidak mempunyai e-KTP ada surat keterangan (suket) sebagai pengganti. Suket dapat dipergunakan jika pembuatan melalui perekaman. Suket tidak dapat dipergunakan apabila hanya secarik kertas.

Sebanyak 152.092.310 orang terdaftar di Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018. Hasil ini merupakan total 375 kabupaten/kota yang melakukan pemutakhiran data.

Namun, terdapat enam kabupaten di Provinsi Papua yang belum menyelesaikan pemutakhiran data. Enam daerah tersebut, yaitu Lanny Jaya, Nduga, Manberamo Raya, Mimika, Yahukimo, dan Puncak.

Sebanyak 152.092.310 orang tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 75.927.052 dan perempuan sebanyak 76.165.258.

Selain itu, KPU RI menerima data mengenai jumlah TPS sebanyak 385.082, jumlah desa atau kelurahan sebanyak 62.969, jumlah kecamatan 5.380 dan jumlah kabupaten/kota 375.

Sampai saat ini, tercatat ada 6.768.025 pemilih belum dipastikan atau belum memiliki KTP-elektronik atau suket, diantaranya 3.497.228 laki-laki dan 3.270.797 perempuan.

Penyelenggaran Pilkada 2018 akan dilangsungkan di 171 daerah. Jika mengacu Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) Pilkada serentak 2018, maka 85 persen dari prediksi jumlah pemilih di pemilu 2019.


Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2...osko-pengaduan

---

Baca Juga :

- KPU Ingatkan Bahaya 'Hoax' Jelang Pilkada dan Pemilu 2019

- Survei Indo Barometer: Djarot Vs Edy Bersaing Ketat di Pilkada Sumut

- Musa Rajeksah Akan Dorong Pembangunan Sektor Maritim Secara Progresif