TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah tengah melakukan kajian untuk menghitung ulang alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk subsisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tahun ini.

Kajian tersebut dilakukan Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian BUMN dan Kementeran ESDM mencermati pergerakan harga minyak mentah yang terus merangkak naik.

“Kalau sekarang harga minyak berada di atas harga asumsi yang ada di dalam APBN, maka kita akan menghitungnya, bersama-sama dengan Menteri BUMN dan Menteri ESDM,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (27/2/2018).

Baca: Kehabisan Tiket Kereta Api ke Jogja? Naik Kereta Lanjutan Saja

Dia menjelaskan, pemerintah saat ini terus mencermati naiknya harga minyak mentah yang melampaui asumsi APBN 2018. Sebab, berdasarkan asumsi APBN 2018, acuan minyak mentah Indonesia (ICP) adalah 48 dolar AS per barel. Tercatat, di awal Januari 2018, harga ICP sudah melambung ke level 65,59 dolar AS per barel.

“Saat ini kita sudah melakukan terus, untuk mengindentifikasi berapa jumlah deviasi yang ada di dalam UU APBN dengan apa yang terjadi,” jelas dia.

Sri menjelaskan, mengenai keputusan jumlah perubahan alokasi subsidi BBM baru akan disampaikan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam laporan pelaksanaan APBN semester I 2018.

“Tentu saja akan dilihat kemampuan dari APBN sendiri dan Pertamina untuk mengatasi perbedaan (harga) itu,” ujarnya.

Dalam APBN 2018, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp 94,55 triliun. Dari angka itu, subsidi BBM dan LPG 3 kilogram sebesar Rp 46,86 triliun. Sedangkan subsidi listrik senilai Rp 52,66 triliun.

"UU APBN 2018 sudah menyampaikan beberapa asumsi harga minyak dan berapa jumlah subsidi yang kita berikan, apakah itu untuk BBM yang masih disubsidi, LPG 3 kilogram maupun untuk listrik 400 VA sampai 900 VA. Sampai hari ini kita tetap menjalankan UU APBN," tukasnya.


Sumber : http://www.tribunnews.com/bisnis/201...si-subsisi-bbm

---

Baca Juga :

- Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Ini Respons Sri Mulyani

- Menilik Cawapres Untuk Jokowi, Pengamat Sebut Sri Mulyani Hingga Moeldoko

- Sri Mulyani Belum Putuskan Usulan Penghapusan PPnBM Mobil Sedan