Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan (kanan) memberikan keterangan pers seusai kedatangan Novel di gedung KPK, Jakarta, Kamis (22/2/2018). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia stagnan karena lemahnya dukungan sektor politik dan hukum dalam memberantas korupsi.
Penangkapan banyak pejabat jelang pilkada serentak hingga pengungkapan kasus korupsi E-KTP ternyata belum mampu mengangkat Indonesia sebagai negara yang dipersepsikan dengan korupsi.

Menurut survei lembaga Tranparency International (TI), Indeks Persepsi Korupsi alias corruption perception index (CPI) Indonesia tetap stagnan di angka 37, sama dengan tahun sebelumnya. CPI ini diukur daam rentang angka 0-100. Makin kecil nilainya, makin jelek persepsi publik atas praktik korupsi di sebuah negara.

Dalam laporan TI yang dilansir Kamis (22/2/2018) lalu, disebutkan, Indonesia bergerak lamban dalam penanganan korupsi. Dalam lima tahun, Indonesia hanya beranjak dari angka 32 ke 37.

Menurut TI, perubahan ini adalah kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TI menilai kerja KPK mendapat tentangan dari Pemerintah dan DPR.

Serangan dari DPR tak dapat dihitung dengan jari. Sedangkan sikap pemerintah, TI tahun lalu pernah mendesak Presiden Joko 'Jokowi' Widodo memberikan dukungan terbuka kepada KPK.

"Presiden Jokowi harus mengambil tindakan untuk memastikan bahwa KPK aman dari intimidasi. Anggota DPR tidak boleh membiarkan melemahkan kekuasaannya atau mengelak dari penyelidikan KPK, "kata Jose Ugaz, Ketua Transparency International, Juli tahun lalu.

Bahkan, sikap wakil ketua DPR Fadli Zon dinilai bertentangan dengan misi Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), di mana Fadli malah jadi ketuanya.

DPR jelas membantah menggangu kerja KPK apalagi melemahkan mereka.

Tapi karena gangguan dari DPR, Indonesia kalah dari Timor Leste dan Bosnia-Herzegovina dalam urusan pemberantasa korupsi. Dua negara baru itu nilainya sudah mencapai 38 dan berada di peringkat 91. Indonesia ada di peringkat 96 dunia.
Turunnya sektor hukum dan politik dalam pemberantasan korupsi
Menurut peneliti Transparansi Internasional Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko pencapaian Indonesia menunjukkan stagnasi ini berbagai pihak, khususnya pemerintah, kalangan politisi dan pebisnis, dalam usaha pencegahan dan pemberantasan korupsi di lndonesia.

Wawan menjelaskan, Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. "Peningkatan terbesar dikontribusikan oleh paket kemudahan berusaha, dan penurunan terbesar disumbang oleh praktik korupsi di sektor eksekutif, legislatif, dan peradilan," ucap Wawan, Kamis (22/2/2018) dalam peluncuran CPI di Jakarta, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Nilai CPI ditentukan dari 9 sumber data. Dua di antaranya diketahui menjadi sumber penurunan angka CPI itu, antara lain World Justice Project (WJP) dan Political & Economic Risk Consultancy (PERC).

Menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, dengan turunnya nilai pada dua aspek ini, maka sebaiknya CPI ini menjadi cermin bagi stakeholder di sektor politik dan penegakan hukum.

Hal ini selaras dengan dinamika dalam setahun ini. DPR mengajukan hak angket kepada KPK untuk merecoki penyelidikan kasus korupsi. Mahkamah Konstitusi, yang menjadi benteng terakhir, justru membenarkan langkah DPR.

Di sisi lain, polisi 'tak mampu' mengungkap serangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Febri menyebut konsistensi penegakan hukum lebih dibutuhkan agar dapat membangun kepercayaan bahwa hukum memang menjadi tolok ukur penanganan perkara. Sedangkan di sektor politik, ada banyak yang harus dikerjakan.

"KPK sudah memproses lebih dari 144 pelaku korupsi dari DPR, DPRD, dan DPD dan lebih dari 90 kepala daerah. Keinginan berbenah di sektor politik ini tentu sangat penting dilakukan. Jika tidak sulit rasanya CPI bisa meningkat," kata Febri.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...ntasan-korupsi

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- PDIP masih setia pada Jokowi

- Dipolisikan soal Tanah Abang, Anies terancam hukuman 18 bulan

- Malaysia negara paling bermasalah dengan TKI