JPP JAKARTA - Program dan kegiatan bidang kebudayaan di tahun 2018 melalui Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) akan fokus pada masalah warisan budaya, sejarah, cagar budaya, permuseuman, nilai budaya, kreativitas budaya, dan Revolusi Mental.

"Jika semua rencana kerja dan program di tahun 2018 ini dapat kita laksanakan dengan baik, tentu itu merupakan hasil dari kerja bersama kita yang baik juga," kata Staf Ahli Menko PMK bidang Multikulturalisme, Restorasi Sosial dan Jati Diri Bangsa, Haswan Yunaz, saat memimpin Rapat Koordinasi penguatan program dan kegiatan bidang kebudayaan di ruang Taskin, gedung Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/02/2018).

Rakor ini dihadiri oleh jajaran Ditjen Kebudayaan Kemendikbud dan para perwakilan kementerian dan lembaga negara terkait.

Seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bidang kebudayaan telah menetapkan sejumlah isu strategis dan meliputi meningkatnya pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan; pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri; pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri (Pusat Kebudayaan Indonesia); dan pembangunan museum dan pusat kesenian.

Selain itu, perlu ada peningkatan promosi budaya antar provinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara; pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia; serta penyelenggaraan forum dunia di bidang kebudayaan.

Menyangkut penanganan cagar dan warisan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkukuh khazanah budaya bangsa; pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru, antara lain dengan penegakan hak kekayaan intelektual (HaKI) dan berbagai penghargaan sosial lainnya.

Terkait kreativitas budaya perlu menyediakan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif antara lain ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis dan koreografi; dan program Revolusi Mental.

Adapun fokus koordinasi kebijakan yang dilakukan oleh Kemenko PMK antara lain KSP untuk masalah warisan budaya, sejarah, cagar budaya, permuseuman, nilai budaya, kreativitas budaya, dan Revolusi Mental.

Dalam melaksanakan KSP itu, menurut Asisten Deputi Warisan Budaya pada Kedeputian bidang Koordinasi Kebudayaan Kemenko PMK, Pamuji Lestari, agar jangan melupakan peran pemerintah daerah karena kekayaan budaya Indonesia tersebar merata di semua daerah.

"Kita di pusat dengan pemerintah daerah perlu sering bertemu, mereka kita ajak terlibat dan diberikan pengayaan wawasan dan pemahaman kekayaan budaya. Biar mereka akhirnya paham kebijakan pusat seperti apa sehingga upaya kita menjaga dan melestarikan kekayaan budaya juga akhirnya tercapai," kata Pamuji.

Satu hal, Haswan mencatat dalam capaian bidang Kebudayaan berdasarkan RPJMN 2015-2019 rata-rata hampir mendekati target seperti masalah kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya;  apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya dan kualitas pengelolaan dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya.

"Meskipun memang masih ada beberapa pending issues yang harus segera diselesaikan dan program kerja yang ada masih harus disinkronkan terutama dengan Kemendikbud," kata Haswan.

Untuk tahun 2018 ini, sesuai arahan Presiden Jokowi pada 18 Juli 2017 lalu, bahwa Indonesia harus mampu menyelenggarakan event budaya tingkat dunia tahunan semacam Rio de Janeiro di Brazil.

Hal ini bisa dilihat dari penyelenggaraan Festival Europalia yang diakui sangat sukses sebagai alat diplomasi budaya mengingat antusiasme yang tinggi luar negeri atau event kebudayaan mendunia lainnya.

"Kegiatan kebudayaan tingkat dunia ini tetap akan diselenggarakan tetapi memang perlu pengkajian dan inventarisasi program/kegiatan kebudayaan bersama dengan kementerian dan lembaga terkait," papar Haswan.

Sedangkan, Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, yang hadir dalam rakor memaparkan rencana program dan kegiatan bidang kebudayaan di tahun 2018 ini.

Menurutnya, ada upaya keras dari Ditjen Kebudayaan Kemendikbud untuk menghidupkan kembali kejayaan dan kekayaan seni budaya asli Indonesia di semua tingkatan sekolah.

"Agar para siswa juga terasah kelembutan hati dan pekertinya, tidak selalu unggul secara akademik tetapi juga unggul dalam menunjukkan jati dirinya yang berbudaya, Pancasilais, dan sebagainya," kata Hilmar mengawali paparannya.

Kemendikbud, lanjut Hilmar, di tahun ini akan mulai menyusun basis data kekayaan budaya Indonesia terutama berbagai tradisi budaya yang sudah sejak lama dipegang teguh masyarakat. Kalau basis data tradisi masyarakat itu sudah ada, selain semakin mudah dikenali dan dipahami, juga akan menjadi nilai tersendiri bagi masyarakat pemilik tradisi."Jika tradisi itu dipergunakan untuk kepentingan industri semacam proyek film atau iklan, akan ada semacam penghargaan yang harus dibayar. Bukan soal nominalnya tetapi lebih kepada penghargaan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi itu," ungkapnya

Terkait penyelenggaraan event budaya tingkat dunia, Hilmar Farid mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Europalia yang berakhir pada 28 Januari 2018 lalu telah sukses mempromosikan kekayaan budaya Indonesia di Daratan Eropa.

"Di dalam negeri, kami sedang merencanakan event kebudayaan tingkat dunia semacam festival tahunan Rio de Janeiro di Brazil. Banyak daerah di Indonesia yang sudah menggelar event budaya tahunan, Kami sedang kaji dulu baru nanti memutuskan kemasan, promosi, hingga thema yang akan diangkat," tukas Dirjen Kebudayaan. (pmk)

 


Sumber : https://jpp.go.id/humaniora/sosial-b...tivitas-budaya

---

Kumpulan Berita Terkait HUMANIORA :

- Utusan Khusus PBB Ratu Maxima Apresiasi Program Bantuan Sosial Nontunai

- CPNS 2018 Difokuskan untuk Tenaga Kesehatan dan Pendidikan

- Kemensos Memperketat Validasi Penerima PKH Agar Tepat Sasaran