Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari disebut-sebut menerima duit Rp 24 miliar dari suap proyek satellite monitoring Bakamla. Eva membantah dugaan tersebut.

Menurut Eva, dirinya tak pernah mengetahui rencana, diajak rapat, ataupun melakukan lobi-lobi terkait proyek tersebut. Dia menyebut posisinya sebagai politikus tak memungkinkan dirinya terlibat.

"Saya tidak punya posisi strategis apa pun di partai maupun di DPR (Banggar), kecuali anggota biasa di Kom XI (yang tidak ada kaitannya dengan Bakamla)," ujar Eva kepada wartawan, Rabu (24/1/2018). 

Eva sendiri mengklaim dirinya baru tahu soal korupsi proyek Bakamla saat berita itu sudah ramai di media massa. Dia mengaku tak tahu-menahu urusan tersebut. Jadi, tudingan dirinya menerima duit Rp 24 M menurutnya tak masuk akal.

"Tahu-tahu kasus meledak di koran. Jadi baru tahu nama barangnya (yang sulit nyantol di ingatan saya sampai sekarang), plus untuk apa juga, nggak ngerti termasuk nilai proyeknya. Lalu bagaimana angka Rp 24 M muncul dan dikaitkan dengan saya," katanya. 

Dia juga mengklaim tak mengenal politikus Golkar Fayakhun yang disebut-sebut bersamanya menerima duit suap Bakamla. Eva pun punya harapan kepada penegak hukum terkait kasus itu.

"Saya harap penyidik ngikuti aliran duit aja. Apa ada yang ke saya? Melalui siapa dan berapa? Kapan diserahkan? Karena saya tidak terima duit dari siapapun untuk proyek yang saya baru tahu di koran tersebut," tutur dia. 

Dia merasa menjadi 'korban' dalam kasus korupsi Bakamla. Seperti diketahui, nama Eva disebut oleh staf khusus perencanaan dan anggaran Kabakamla Arie Soedewo, Ali Fahmi.

"Tampaknya nama saya dicatut saudara Ali Fahmi, tanpa sepengetahuan saya jadi tidak ada duit Bakamla yang diberikan saya, pasti saya tolak," ungkapnya. 

Merasa dicatut, Eva siap mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun siap menyerahkan data kekayaannya untuk membuktikan kalau dirinya tak terlibat korupsi itu.

"Saya akan mengikuti proses hukum. Nunggu kerja penyidik aja, ada bukti nggak atas statemen persidangan tersebut? Saya siap ikuti proses hukum oleh KPK dan KPK yang paling tepat untuk memberi jawaban kualitas kesaksian tersebut," ucap dia. 

"Saya akan berikan keterangan seperti di atas, dan silakan verifikasi dengan data yang ada yang tentu penegak hukum bisa mendapatkan data harta dan rekening saya karena semua jelas saya laporkan ke LHKPN," imbuh Eva. 

Dalam sidang kasus suap Bakamla hari ini yang menghadirkan saksi Fahmi Darmawansyah, Fahmi mengaku pernah ditagih fee atau komisi oleh Ali Fahmi dan Fahmi Habsyi terkait proyek satellite monitoring Bakamla. Komisi yang diminta sebesar 15 hingga 30 persen dari nilai proyek.

Fahmi merupakan mantan Direktur PT Melati Technofo Indonesia (MTI), perusahaan yang memenangkan proyek tersebut. Sedangkan, Ali disebut sebagai narasumber atau staf khusus bidang perencanaan dan anggaran Kabakamla Arie Soedewo.

Menurut Fahmi, permintaan itu telah direalisasikannya dengan menyediakan Rp 24 miliar. Angka itu dihitung dari nilai proyek Rp 400 miliar. Uang itu disebut Fahmi diserahkan ke Ali. Setelahnya, dia mengaku lupa uang itu diberikan ke siapa.

"Pas saat itu nggak kasih tahu buat siapa," kata Fahmi.

Jaksa KPK kemudian membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) Fahmi. Dalam BAP itu, ada sejumlah nama anggota DPR yang disebut Fahmi.

"Saya bacakan BAP nomor 24. Saya dapat ketahui dari Ali Fahmi bahwa peruntukan uang 6 persen dari nilai proyek Rp 400 miliar adalah untuk mengurus proyek di Bakamla, saudari Eva Sundari, Komisi I DPR Fayakhun, Komisi XI DPR Bertu Merlas, Joni Priambodo, Bappenas Wisnu, DJA Astolani," ucap jaksa.

"Iya betul BAP saya," jawab Fahmi.

Fayakhun sudah membantah ikut cawe-cawe di proyek ini. Dia menegaskan tak tahu apa-apa.

"Saya tidak tahu, saya tidak menerima," kata Fayakhun ketika dimintai konfirmasi, Rabu (10/1/2018). 

https://m.detik.com/news/berita/3831...proyek-bakamla

Mana ada maling ngaku bu... Penjara bisa penuh ntar bu... bodoh pdi pehhh

Enak bener ya klo ada proyek2 gede... Pasti ada fee nya buat anggota dpr... Pantesan tajir2 mobil mewah2..