DIREKTORAT Lalu lintas Polda Metro Jaya merampungkan kajian tentang penutupan Jalan Jati Baru, Tanah Abang, yang digunakan untuk pedagang kaki lima (PKL). Hasilnya, Gubernur DKI Jakarta diminta untuk membuka kembali akses jalan lantaran berdampak kepada kemacetan
“Minggu ini saya serahkan kajiannya. Dimaksimalkan fungsi jalan tersebut. Jalan itu untuk kendaraan bukan untuk PKL,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Halim Pagarra, hari ini.
Menurut Halim, unjuk rasa sopir angkot DI Balai Kota yang menuntut pembukaan jalan Jatibaru itu merupakan salah satu dampak dari kebijakan penutupan jalan Jatibaru.
Dalam kajian tersebut, Halim mengatakan, pihaknya juga menyertakan penelitian yang berdampak pada kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan akibat ditutupnya jalur itu. Namun Halim belum dapat merinci hasil kajian yang telah dia lakukan.
"Kami juga melihat dampak kemacetan, kemudian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas untuk mengetahui daripada kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah," tuturnya.
Halim menegaskan, penutupan jalan Jatibaru yang digunakan untuk PKL tidak tepat. Seharusnya, pemerintah membuka atau mencari tempat yang layak untuk para PKL dengan tidak mengalihfungsikan jalan tersebut.
Pelarangan pemindahan PKL ke Jalan Jatibaru Raya dinilai melanggar sejumlah aturan, yakni Pasal 5 dan 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Dalam Pasal 63 Undang-Undang Jalan disebutkan, barang siapa melakukan kegiatan yang berakibat terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan denda Rp 1,5 miliar atau penjara 18 bulan. Tak hanya itu, kebijakan penutupan Jalan Jatibaru untuk PKL juga dinilai telah menabrak Peraturan Daerah DKI Jakarta.
"Kami berpihak kepada rakyat kecil, seyogyanya rakyat kecil itu diberikan tempat yang layak, yang tidak melanggar aturan,” ujarnya (OL-7)


http://www.mediaindonesia.com/news/read/141837/polda-metro-jaya-minta-anies-hentikan-penutupan-jalan-di-tanah-abang/2018-01-22

hehhehe