JPP, JAKARTA - Tidak perlu mempersoalkan rangkap jabatan menteri, mengingat usia pemerintahan saat ini, tersisa hanya satu tahun lagi. Artinya, fokus kerja pemerintahan harus lebih diutamakan. Justru akan kontraproduktif, di rentang waktu yang pendek ini, ada pergantian menteri.

"Saya kira tidak perlu mempersoalkan posisi sekarang ada rangkap jabatan menteri dan pimpinan partai politik," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu (21/1/2018).

Terkait itu, Mendagri menjelaskan, telah ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dan menurut dia, pernyataan kepala negara sudah cukup arif, yakni mempertimbangkan usia pemerintahan secara politik tinggal satu tahun lagi.

"Di mana awal tahun 2019 sudah masuk tahapan kampanye Pilpres 2019," ucap Tjahjo.

Jika kemudian menteri diganti di saat ini, lanjut Mendagri, perlu waktu minimal enam bulan menteri baru untuk memahami fungsi dan tugas seorang pembantu presiden. Jadi, pasti perlu adaptasi. Padahal tahun 2018, adalah tahap kerja-kerja optimal bagi semua anggota kabinet atau pembantu Presiden.

"Dan pembantu Presiden harus ikuti dan memahami ritme kerja Presiden dan Wapres, kecuali ada mentri atau setingkat mentri yang berhalangan tetap dan mengundurkan diri atau terpaksa Bapak Presiden menggantinya itu hak prerogatif Presiden. Saya sebagai menteri beliau (Presiden Jokowi) ya harus TNI, Taat, Nurut Instruksi Presiden," ujarnya. (dgr/nbh)


Sumber : https://jpp.go.id/nasional/kabinet-k...abatan-menteri

---

Kumpulan Berita Terkait NASIONAL :

- Saat Mendagri Bicara Dana Desa sampai Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

- Hubungan Hati ke Hati, Kunci Sukses Kerja Sama RI-Jepang

- Pemerintah Targetkan Sembilan Bendungan Rampung Tahun Ini