Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku bersyukur atas terlaksananya acara groundbreaking pembangunan rumah DP 0 rupiah di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (18/1/2018).
Hunian vertikal itu namanya Klapa Village.
"Kami bersyukur sekali di bulan Januari ini salah satu janji yang paling diingat oleh warga mulai kita lunasi hari ini," ujar Anies saat menghadiri acara groundbreaking Klapa Village di Duren Sawit, kemarin.
Anies mengatakan, baginya janji adalah sebuah komitmen yang harus ditunaikan.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terlaksananya program yang telah ia gaungkan sejak masa kampanye ini.
Baca: Bang Yos Turun Gunung. Ini komentarnya soal Program DP 0 Rupiah
"Makin kita bisa mewujudkan apa yang dijanjikan maka kita akan bisa semakin mendewasakan demokrasi di Indonesia. Hari ini (pelunasan) salah satu janji. Kami menyebutnya janji, bukan program," tegasnya.
Menurut Anies, sebagai sebuah janji, tak ada alasan baginya untuk mengatakan, 'Mohon maaf programnya tidak terlaksana karena ABCD'.
"Kami komit dan tidak ingin nanti 4 tahun lagi muncul lagi kontrak politik yang belum dilaksanakan. Malu kalau nanti kami harus mempertanggungjawabkannya. Mengapa perlu tanda tangan untuk sesuatu yang tidak dilaksanakan," ujarnya.
Dikatakan Anies, program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) 0 rupiah pada tahap pertama dibangun di kawasan Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.
"Ada 20 lantai dengan 703 unit. Sebanyak 513 unit tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp 320 juta, tipe 21 harganya Rp 185 juta," ujarnya.
Ia mengatakan, nantinya rumah itu akan diperuntukkan bagi warga ber-KTP DKI berpenghasilan di bawah Rp 7 juta.
Namun dikatakan Anies, warga Jakarta yang akan melakukan pendaftaran baru dapat melakukannya pada April mendatang.
Karena saat ini Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tengah mematangkan untuk penerimaan dan pendaftaran bagi warga yang ingin memiliki program hunian DP 0 rupiah ini.
"Jadi nanti BLUD yang akan mengumumkan, kemudian proses pendaftaran juga lewat situ dan mudah-mudahan April mendatang sudah selesai. Karena nanti BLUD ini akan mengelola proses penerimaan dan pendaftaran bagi warga yang ingin mendapatkan rumah dalam project ini," kata Anies.
Tanggal 18-1-18
Sebelumnya, di Balai Kota, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bahwa sejak awal banyak pihak yang meragukan Pemprov DKI bisa merealisasikan program rumah dengan DP 0 rupiah.
Sandi berterima kasih kepada pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) karena mau mendukung program tersebut.
"Saya terima kasih dukungannya karena awal-awal banyak yang skeptikal, banyak yang sangsi bahwa kami bisa mendorong program ini (rumah dengan DP 0 rupiah)," ujar Sandiaga dalam acara pengukuhan REI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/1).
Sandiaga menyampaikan, dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah percaya diri untuk mulai membangun rumah berbentuk vertikal tersebut.
"Secara fisik, kami sudah pede (percaya diri), sudah yakin, sehingga kami groundbreaking hari ini (kemarin)," katanya.
Groundbreaking kemarin juga sesuai janji Sandi pada 20 Desember 2017 lalu, bahwa program DP 0 rupiah itu akan dimulai di tanggal cantik yakni 18-1-18, maksudnya tanggal 18 Januari 2018.
"Itu saya yang mengusulkan, karena tanggalnya bagus banget, 18-1-18," ujar Sandi kala itu di Bursa Efek Indonesia, Jakarta Selatan.
Pembangunan rumah DP 0 rupiah itu akan dilakukan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya.
Bersubsidi
Direktur PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengatakan, dua tower hunian vertikal Klapa Village akan dijual dengan DP 0 rupiah.
Pembiayaannya dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD), yang akan segera dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta.
Hal tersebut diupayakan agar meringankan pembayaran angsuran atau cicilan konsumen yang membeli atau dalam hal ini adalah warga DKI Jakarta yang belum memiliki hunian.
Sedangkan tiga tower sisanya pada pembangunan tahap selanjutnya akan dijual dengan skema non FLPP, dalam rangka menjaga keberlanjutan atau sustainability PD Pembangunan Sarana Jaya mendukung Program Pemprov DKI Jakarta dalam menyediakan hunian DP 0 rupiah ini.
Untuk diketahui, FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah, bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut.
Suku bunganya rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
Adapun syarat terutama dalam memilki hunian DP 0 rupiah ini salah satunya harus warga DKI Jakarta dan diutamakan yang sudah menikah serta belum memiliki hunian.
"Kriteria di antaranya warga DKI Jakarta, diutamakan yang sudah menikah, belum pernah memiliki rumah, dan belum pernah mendapat fasilitas kredit FLPP. Untuk harga jual unit adalah sebesar Rp 8,8 juta per meter persegi untuk wilayah Jakarta Timur," kata Yoory.
Lokasi strategis
Lebih lanjut Yoory mengatakan bahwa lokasi pembangunan hunian DP nol rupiah dinilai strategis, karena dekat dengan beberapa fasilitas yang dibutuhkan oleh warga.
"Letak tempat ini terbilang cukup strategis karena cukup dekat dengan pusat kota dimana radius 2 kilometer terdapat banyak fasilitas yang dibutuhkan, seperti pusat perbelanjaan, sekolah, rumah sakit, pasar, rumah ibadah dan makam," katanya.
Adapun lokasi yang dekat dengan program hunian DP 0 rupiah ini diantaranya Mal Pondok Kelapa Town Square, Rumah Sakit Pondok Kopi, dan beberapa sekolah baik SD, SMP dan SMA.
Tak hanya itu, untuk penyediaan kendaraan umum, pengelola juga telah bekerja sama dengan PT Transjakarta.
"Untuk memudahkan para penghuninya dalam menjangkau pusat kota, nantinya Klapa Village akan dilengkapi atau didukung dengan transportasi publik yang sangat memadai dan disediakan oleh PT Transportasi Jakarta," ujar Yoory lagi.
Ditargetkan hunian DP 0 rupiah ini akan rampung 1,5 tahun yang akan datang.
Gubernur Anies berharap bahwa program ini bukan hanya sekali saja namun juga bisa diterapkan di lokasi lain.
Bahkan ia mengaku sudah mendapatkan tawaran yang masuk untuk dijadikan hunian DP 0 rupiah.
Gabungan suami-istri
Tentu saja ada syarat-syarat tertentu bagi masyarakat yang menginginkan hunian DP 0 rupiah.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI, Agustino Dermawan, membeberkan sejumlah syarat untuk memperoleh unit rumah lapis tersebut.
Dijelaskan, syaratnya antara lain memiliki KTP DKI Jakarta. sudah menikah, dan belum memiliki rumah. Keterangan belum memiliki rumah harus dibuktikan dengan surat dari kelurahan.
"Jadi nanti mereka yang mengajukan harus mengurus surat belum memiliki rumah ke kelurahan," ujar Agustino, kemarin.
Syarat lainnya adalah memiliki upah maksimum Rp 7 juta.
Namun buruh dengan upah sesuai upah minimum regional (UMR) DKI sebesar Rp 3,6 juta juga tidak akan bisa mengambil hunian itu, karena bakal kesulitan membayar cicilannya.
"Gimana mau nyicil kalau segitu (upahnya)?" kata Agustino.
Namun untuk memenuhi syarat kelayakan mengambil kredit hunian DP 0 rupiah, bisa dilakukan dengan penggabungan upah suami dan istri.
Jadi mungkin saja suami upahnya UMR Rp 3,6 juta, tapi jika ditambah upah istri yang juga bekerja, bisa saja memenuhi syarat.
Ada lagi syarat yang lain, yakni rumah lapis itu mesti ditempati sendiri oleh pemiliknya atau orang yang mengajukan hunian DP 0 rupiah.
Hal itu lantaran pembiayaan rumah lapis berasal dari FLPP atau rumah subsidi.
Jika rumah tak ditempati pemilik asli, maka pemerintah berhak mencabut perjanjiannya.
Selain itu Agustino juga mengatakan rumah lapis DP nol rupiah itu tak boleh dijual sembarangan.
Pemilik hanya boleh menjualnya kepada PD Sarana Jaya, BUMD DKI yang membangun dan mengelolanya.
Sediakan hunian lain
Pengamat perumahan, Ali Trianghada, juga menyebutkan bahwa program hunian DP 0 rupiah ini tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Padahal penduduk DKI yang tergolong MBR masih banyak di Jakarta.
"Program DP nol rupiah tidak bisa diterapkan untuk MBR, (gaji) Rp 4,5 juta ke bawah pasti nggak bisa (ikut)," ujar Ali kepada Wartakotalive, Kamis (18/1).
Oleh karena itu Ali berharap Pemprov DKI Jakarta menyediakan kembali hunian yang lain, yang memang bisa dinikmati oleh MBR.
"Kalangan MBR tidak bisa dipaksakan untuk membeli. Mau nggak mau mereka sewa. Artinya harus ada program menyewa yang khusus gaji UMR. Ini nggak bisa berjalan sendiri, harus ada segmen lain," ujar Ali.


http://wartakota.tribunnews.com/2018/01/19/buruh-umr-sulit-cicil-rumah-dp-0-rupiah?page=all

bahagia warganya