alexa-tracking
Selamat Guest, Agan dapat mencoba tampilan baru KASKUS Masih Kangen Tampilan Sebelumnya
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Ini Dasar Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Menurut Anies
2 stars - based on 4 vote 5 stars 0 stars
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5a5a4d96a2c06e2f598b456f/ini-dasar-pembatalan-hgb-pulau-reklamasi-menurut-anies

Ini Dasar Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Menurut Anies

Ini Dasar Pembatalan HGB Pulau Reklamasi Menurut Anies



Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkap aturan hukum yang menjadi dasar pembatalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rujukan hukum yang dimaksudnya yakni Peraturan Menteri (Permen) Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

"Nomor satu, anda ketahui ada Permen Agraria, BPN, Nomor 9 Tahun 1999, di situ utamanya pada Pasal 103-104, di sana dijelaskan tentang prosedur untuk pembatalan HGB," kata Anies, di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Jakarta Pusat, Sabtu (13/1/2018).

Berdasarkan aturan tersebut, Anies meyakini permintaan pembatalan HGB pulau reklamasi sah. Sebab menurutnya terdapat kesalahan administrasi dalam penerbitan HGB seperti yang dia utarakan sebelumnya.



Baca juga: Bila HGB Batal, Pakar: Pengembang Pulau Bisa Nilai DKI Wanprestasi


"Kita bergerak berdasarkan peraturan dan UU. Dan kita ingin menegaskan bahwa ketika ada cacat administrasi, maka pemegang otoritas wilayah berhak melakukan review ulang. Itu yang kita kerjakan," ujar Anies.

Mantan Mendikbud itu pun meyakini bisa mengembalikan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah dibayar oleh PT Kapuk Naga Indah selaku pemegang HGB Pulau D. Anies juga menjelaskan BPHTB dikembalikan tidak menggunakan APBD.

"Pemprov DKI dalam hal terkait dengan pajak dan lain-lain akan dengan sangat mudah sekali kita kembalikan, pajak, nggak ada masalah sama sekali," jelasnya.

Baca juga: Anies Masih Pelajari Surat BPN yang Tolak Batalkan HGB Reklamasi


"Bukan (dari APBD), kalau pajak ya dikembalikan. Jadi kan mereka bayar pajak dan bayar pajak itu ada cacatan. Saya tidak akan jelaskan untuk sekarang, di sini. Nanti kita akan jelaskan secara lengkap. Tapi, bahwa pajak yang masuk secara sekonyong-konyongnya, PBB itu banyak catatan di situ," imbuh Anies.

Sebelumnya, Anies mengajukan permohonan pembatalan penerbitan sertifikat HGB tiga pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Sofyan Djalil menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permohonan tersebut.

"Kami sudah menerima surat Pak Gubernur dan kami pelajari dengan semua ahli pertanahan di kantor dan sudah kami jawab kembali. Gubernur meminta untuk membatalkan HGB di Pulau C, G, D," kata Sofyan, Rabu (10/1).

Baca juga: DKI Siap Ganti Rugi Pengembang Pulau, Yusril: Ujungnya Uang Rakyat


Sofyan menyebut pihaknya tak bisa mengabulkan permintaan tersebut karena nantinya malah akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Penerbitan sertifikat disebut sudah sesuai dengan hukum pertanahan.

"Pembatalan HGB tersebut adalah permintaan Pemprov DKI dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ini tidak bisa kami batalkan karena, jika dibatalkan, maka menciptakan ketidakpastian hukum. Dan yang telah dikeluarkan itu sah sesuai dengan hukum pertanahan," tuturnya.

Adapun dalam Pasal 104 Permen Agraria atau BPN Nomor 9 Tahun 1999 memang dijelaskan hal-hal yang dapat menganulir pemberian hak tanah negara. Menurut aturan tersebut, pemberian hak atas tanah negara bisa dianulir jika terjadi cacat administrasi.

Berikut bunyi Pasal 103-104 yang dimaksud Anies:

Pasal 103
1. Setiap penerimaan hak atas tanah harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
a. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) dan uang pemasukan kepada Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Memelihara tanda-tanda batas
c. Menggunakan tanah secara optimal
Mencegah kerusakan-kerusakan dan hilangnya kesuburan tanah
Menggunakan tanah sesuai kondisi lingkungan hidup
Kewajiban yang tercantum dalam sertipikatnya.
d. Dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 104
1. Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertipikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah.
2. Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (zak/elz)



https://m.detik.com/news/berita/3813...-menurut-anies





Biar saja kejet kejet pengembangnya jelas melanggar nanti hadapi saja di sidang kalau gugat emoticon-Leh Uga

PIK keutara itu cuma mirip negara dalam negara tidak terjamah.
Konon katanya mereka beli burung aja bisa 90-400juta seekor
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
Quote:
emoticon-Hansip
Diubah oleh unwell
Quote:
Diubah oleh samsuadi83
Lantas kalau dah beli
Trus ganti rugi ke yang beli gimana toh emoticon-Malu
Akal2an doang, duit gede nih

tenang aj bentar lagi tim rekanan udah siap nampung HGB

kasian ama yang percaya reklamasi akan gagal menurut hukum emoticon-Sorry
Rawan penyelewengan ini mah klo nanti gak diawasin dgn bener
Ya Akhi

Jangan kasih kendor
Gak usah ngemis2 minta pembatalan sama BPN

BPN gak mau batalin, maju terus ke PTUN
Bongkar saja kalau ada kejahatan oknum BPN

Jangan lupa, fakta membuktikan Penjahat Reklamasi adalah Kader GERINDRA, Yakni al-mukarom Haji Sanusi

Biarkan Anis membersihkan DKI dari pengaruh jahat jaringan kader GERINDRA

Semangat Pak Anis!!!

klo ganti pajak mungkin masi bisa.
tp klo ganti biaya2 tetek bengek lainnya mungkin akan kesulitan.
Quote:


Sanusi berpeci bajingan itu harusnya dipotong tangannya emoticon-DP
Berantem sana Nies sama Yusril.

Ajak nasbung2 goblok buat tim hore lu.
Quote:


Diganti pakai APBD Jakarta.

Bagus kan?
Jadi ada modal dapat WTP dan penyerapan anggaran 110%.
Pokokny jamannya anis semuanya isiny ganti rugi...
Kepengembang, korban gusuran, pemilik tanah dll

Salah siapa? Y salah gubernur sblmny lah gara2 asal2an ngeluarin ijin

:Wkwkwk
Quote:


dari awal udah jelas kasus ini adalah kasus pengusaha vs pengusaha, yg tampil ke depan banyak ngomong itu hanya boneka saja, kelihatan seperti merakyat padahal hanya mau merebut penguasaan lahan emoticon-Big Grin
Bakal Masih lama beresnya ini
Akal2an aja si Anos kampanye sok batalkan reklamasi, lha wong pulau sdh jd..pasti ngiler jg pngin nguasai pulau..bisnis gede tuh.
mantap pak maju terus pantang menyerah
Jd kapan nih gugat ke pengadilan nya?
luhut udh angkat tangan, disini msh aja ada yg belain reklamasi mgkn bayarannya lbh gedhe dr opung.
Quote:


emoticon-Ngakak emoticon-Ngakak gabener malas mikir bener2 jenaka
Quote:


Lumayan kaya mendadak 500triliun proyeksi keuntungan jika legal menurut hukum. Bagian yg gak legal rugi bandar emoticon-Ngakak (S)
Halaman 1 dari 2


×
GDP Network
© 2018 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di