JPP, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan mampu mengeluarkan tujuh juta sertifikat tanah sepanjang 2018. 

Demikian disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Sofyan Djalil, kepada media di  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Menurut Sofyan Djalil, anggaran untuk mengeluarkan tujuh juta sertifikat tanah tersebut sudah tersedia sejak awal tahun.

Target 2018 itu berbeda dengan kondisi program sertifikasi tanah di 2017, yang anggarannya dibagi dalam dua tahap. Pemerintah sendiri menargetkan pembagian sertifikat tanah di Indonesia pada 2017 dapat mencapai lima juta sertifikat sebagai bagian dari upaya reforma agraria.

Sofyan menjelaskan anggaran pertama untuk sertifikasi di 2017 diberikan bagi dua juta lahan, kemudian anggaran untuk tiga juta sertifikat berikutnya baru keluar Agustus 2017. "Nah kalau tahun ini anggaran untuk tujuh juta sertifikat sudah dari awal tahun," ucap dia.

Sofyan menjelaskan terdapat beberapa tahapan dalam penyertifikatan tanah, antara lain pengukuran, pengumpulan data yuridis, pendaftaran dan pemetaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat. 

Sofyan mengungkapkan masih terdapat banyak kendala yang dihadapi di lapangan dalam menjalankan program sertifikasi tanah berdasarkan pengalaman menjalankan program tersebut di 2017.

Kendalanya terutama menyangkut adanya sengketa ketika pengukuran tanah. Pihak-pihak yang bersengketa harus menyelesaikan sengketanya dulu sebelum sertifikatnya dikeluarkan. Hambatan lainnya, kata Sofyan, yaitu keberadaan pemilik tanah yang tidak diketahui sehingga BPN tidak bisa mengeluarkan sertifikat.(ant)


Sumber : https://jpp.go.id/keuangan/investasi...h-untuk-rakyat

---

Kumpulan Berita Terkait KEUANGAN :

- Tertinggi Sejak 2014, Penyerapan Belanja Modal Capai Rp208,4 Triliun

- KLHK Jalin Kerja Sama Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial dengan PBNU

- Empat Pesan Tahun Baru 2018 dari Menteri Agama