PENGADILAN Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). RAPP menggugat penerbitan SK Menteri LHK No 5322 tentang Pembatalan Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (PHHK-HTI).



Majelis hakim yang diketuai Oenoen Pratiwi menyatakan permohonan yang diajukan PT RAPP tidak memenuhi syarat formal. Dengan demikian, RAPP tetap memiliki kewajiban untuk merevisi RKU agar dapat melanjutkan kegiatan usaha di lahan seluas 338 ribu hektare di Riau.



"Permohonan pemohon tidak dapat diterima," ujar Oenoen dalam putusan yang dibacakan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, kemarin.



Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan tidak ada lagi alasan bagi RAPP untuk tidak mematuhi aturan pemerintah untuk merevisi RKU. RKU tersebut harus segera diselesaikan sesuai dengan arahan dan pembinaan yang telah dilakukan KLHK sejak Mei lalu.



"Mereka kalau mau PK (peninjauan kembali), akan kita ikuti karena kita kan tidak bisa menahan sebuah proses hukum. Namun, PK tidak memengaruhi proses penyelesaian RKU," ujar Bambang. Kuasa hukum RAPP Hamdan Zoelva menyatakan pihaknya akan mengajukan permohonan PK ke MA terkait ditolaknya permohonan RAPP tersebut.



Menteri LHK Siti Nurbaya mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua jajaran di LHK dalam menangani kasus ini. "Ini bukan soal kalah atau menang, tetapi soal keyakinan atas hal yang harus ditempuh dalam rangka kepentingan umum. Kita semua dapat belajar dari peristiwa ini," ujarnya.



Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo menyatakan putusan hakim itu patut diapresiasi karena sudah memberikan perlindungan bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia dari risiko karhutla.


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...aha/2017-12-22

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Ridwan Kamil Antisipasi Konflik Horizontal

- Polri Tindak Tegas Ormas Sweeping

- Ekonomi Indonesia Stabil